Kejati Temukan Harga Obat Covid-19 di Banten Naik 400 Persen, Minta Polda Selidiki Penimbunnya

SERANG, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menemukan adanya kenaikan harga obat yang dianggap dapat menyembuhkan pasien Covid-19.

Kepala Kejati Banten Asep Nana Mulyana mengatakan, berdasarkan hasil monitoring ketersediaan obat di pasaran menemukan adanya kenaikan harga empat kali lipat dari harga eceran harga (HET) di pasaran.

"Hasil pemantauan hingga hari ini oleh seluruh Kejati menemukan harga yang luar biasa (mahal). Bahkan sampai 400 persen di toko-toko obat maupun apotek," kata Asep kepada wartawan usai sidak pelaksanaan PPKM Darurat di Kawasan Industri Cikande, Serang. Jumat (9/7/2021).

Baca juga: Kondisi Terkini RSHS Bandung: Beberapa Item Obat Covid-19 Kritis, Actemra Habis, 200 Nakes Positif Corona

Asep menyebutkan kenaikan harga obat terkait obat Covid-19 sampai empat kali lipat seperti Favipiravir, Remdesivir, Oseltamivir.

"Obat yang berkaitan dengan Covid-19 seperti obat virus, dan sedang dicari masyarakat," ujar Asep.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pihaknya sudah melakukan kordinasi dengan Polda Banten untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya.

Baca juga: Kronologi Lansia Meninggal di Taksi Online Usai Ditolak 2 RS di Bandung, Sopir Mengaku Ikhlas Antarkan

Kejati minta Polda Banten usut penimbun obat Covid-19

Hal itu dilakukan untuk membongkar para pelaku yang tega mengambil keuntungan di tengah pandemi.

"Kami masih melakukan pendalaman, karena lonjakan permintaan banyak atau hal lain. Itu kami dalami dengan teman-teman Polda. Nanti kita lihat," kata Asep.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr Ati Pramudji Hastiti mengakui terjadi kelangkaan obat dipasaran. Meskipun ada, harganya pun tak wajar.

"Pemerintah daerah mendorong bagaiaman obat ini jagan sampai langka, minimal pasien sekitar 2.000 lebih yang isoman memerlukan obat bisa dengan mudah membeli obat, dengan harga wajar," kata Ati.

Dikatakan Ati, untuk mencari jalan keluarnya dari permasalahan kelangkaan obat, Pemprov Banten akan melakukan kordinasi dengan Pemerintah pusat.

"Pemerintah daerah terus koordinasi dengan pusat. Senin (12/7/2021) kita rapat kembali," ujar Ati.