Banjarnegara yang Izinkan Hajatan Disidak, Ganjar: Ternyata Enggak Baik-baik Saja

Ganjar juga meminta pemerintah kabupaten bisa berhitung, seberapa kemampuan kabupaten untuk menangani lonjakan Covid-19 di daerahnya.

“Yang tidak bisa, sampaikan kepada provinsi, sehingga kami langsung bisa backup. Nanti kalau provinsi juga enggak sanggup, kami juga akan telepon pusat, sehingga nanti cepat sekali kami bisa merespons seandainya terjadi sesuatu,” terangnya.

Baca juga: Kontroversi Bupati Banjarnegara Saat Pandemi, Nobar Wayang hingga Tuding RS Covidkan Pasien

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, kata Ganjar, harus belajar dari pengalaman yang terjadi di Kabupaten Kudus beberapa waktu lalu.

“Semua harus belajar dari pengalaman Kudus, dan Kudus sekarang mulai melandai, udah mulai bagus. Jadi saya harapkan nanti kawan-kawan di Banjarnegara bisa melakukan itu, ya setidaknya siapkanlah satu rumah sakit untuk Covid,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mempersilakan masyarakat jika ingin menggelar kegiatan dengan menggumpulkan massa.

Bahkan, Budhi memberikan garansi dan bertanggung jawab jika warga menggelar kegiatan, asalkan masyarakat tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Saya berpesan kepada masyarakat, Pak Bupati bertanggung jawab sepenuhnya untuk kegiatan pengajian, olahraga, kesenian monggo jalan terus. Tapi jangan lupa, protokol kesehatan harus dilaksanakan, jangan sampai tidak,” kata Budhi saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon Kamis (17/6/2021).

Baca juga: Ini Alasan Bupati Banjarnegara Izinkan Warganya Gelar Hajatan

Kata Budhi, kebijakan yang diambilnya sudah sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Saya berpegang pada Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dan aturan tentang PPKM Mikro (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat),” ujarnya

Jika ada oknum yang datang berniat untuk membubarkan acara, ia meminta kepada masyarakat untuk memfotonya dan melaporkannya ke perangkat desa.

“Pak Kades bisa melaporkan kepada Pak Camat kalau ada oknum yang menakut-nakuti, tolong difoto laporkan Pak Camat nanti dilaporkan Pak Bupati. Saya akan menindak tegas, jangan takut sama siapa pun, yang penting prokes dipakai,” ujarnya.