Sempat Tuai Polemik, Wali Kota Makassar Revisi SE PPKM Mikro

Kompas.com - 08/07/2021, 14:08 WIB
Wali Kota Makassar, Danny Pomanto. TRIBUN-TIMUR.COM/AM IKHSANWali Kota Makassar, Danny Pomanto.

6. Pelaksanaan kegiatan pada area publik seperti fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya ditutup sementara waktu.

 

7. Pelaksanaan kegiatan ibadah seperti di masjid, mushala, gereja, pura dan wihara serta tempat ibadah lainnya ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah.

8. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup untuk sementara waktu sampai dan untuk kegiatan hajatan masyarakat paling banyak 25 persen dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan di tempat.

9. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar, pertemuan luring yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan diizinkan buka dengan pembatasan kapasitas 25 persen dngan protokol kesehatan yang lebih ketat.

10. Pelaksanaan kegiatan usaha karaoke, rumah bernyanyi keluarga, klub malam, diskotek, live musik, pijat refleksi, dan semacamnya diizinkan sampai pukul 17.00 Wita dengan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

11. Penggunaan transportasi umum dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol, kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Kota Makassar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

12. Para camat dan lurah selaku ketua Satgas di wilayah masing-masing dengan terkoodinasi master Covid-19 kecamatan agar mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 dan memperketat protokol kesehatan serta melakukan pemetaan terhadap titik-titik potensi keramaian di wilayah masing-masing dengan berkoordinasi pada Satgas Covid-19.

13. Satgas Covid-19 melaksanakan pemantauan terhadap penerapan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Makassar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

14. Pelanggaran terhadap pengaturan yang dimaksud dalam surat edaran ini akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 21 Oktober 2021

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 21 Oktober 2021

Regional
Jabar Tawarkan 31 Proyek Senilai Rp 41,06 Triliun kepada 17 Negara

Jabar Tawarkan 31 Proyek Senilai Rp 41,06 Triliun kepada 17 Negara

Regional
Diduga Minta Uang dan Rumah dari Caleg, Anggota KPU Jeneponto Disidang

Diduga Minta Uang dan Rumah dari Caleg, Anggota KPU Jeneponto Disidang

Regional
Kasus Pungutan Liar Terhadap Guru-guru di Makassar, Bagaimana Peranan Pejabat Daerah?

Kasus Pungutan Liar Terhadap Guru-guru di Makassar, Bagaimana Peranan Pejabat Daerah?

Regional
Istri Seorang Pengusaha Sebut Suaminya Kerap Diperas Pejabat Polda Maluku

Istri Seorang Pengusaha Sebut Suaminya Kerap Diperas Pejabat Polda Maluku

Regional
8 Daerah di NTT Alami Hari Tanpa Hujan Ekstrem Panjang, BMKG: Paling Lama 196 Hari

8 Daerah di NTT Alami Hari Tanpa Hujan Ekstrem Panjang, BMKG: Paling Lama 196 Hari

Regional
Ada 4.000 ODGJ di Kebumen, Sebagian Berusia Muda

Ada 4.000 ODGJ di Kebumen, Sebagian Berusia Muda

Regional
Disanksi Berlapis, Brigadir NP Pembanting Mahasiswa Dinilai Eksesif, di Luar Prosedur, dan Coreng Nama Polri

Disanksi Berlapis, Brigadir NP Pembanting Mahasiswa Dinilai Eksesif, di Luar Prosedur, dan Coreng Nama Polri

Regional
Jumlah Aduan Pinjol Ilegal ke OJK Tegal Naik 100 Persen selama 2021

Jumlah Aduan Pinjol Ilegal ke OJK Tegal Naik 100 Persen selama 2021

Regional
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki Lepas Ekspor Mangga Asal Gresik ke Singapura

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki Lepas Ekspor Mangga Asal Gresik ke Singapura

Regional
Mahfud MD: Koruptor di Indonesia 1298 Orang, 86 Persen Lulusan Perguruan Tinggi

Mahfud MD: Koruptor di Indonesia 1298 Orang, 86 Persen Lulusan Perguruan Tinggi

Regional
Pesan Menteri Nadiem pada Bupati Jombang: PTM Jangan Dibatasi

Pesan Menteri Nadiem pada Bupati Jombang: PTM Jangan Dibatasi

Regional
Sultan HB X Bantah Ada Aturan yang Larang Demo di Malioboro

Sultan HB X Bantah Ada Aturan yang Larang Demo di Malioboro

Regional
KAI Daop 5 Kembali Operasilan KA Logawa Relasi Purwokerto-Jember

KAI Daop 5 Kembali Operasilan KA Logawa Relasi Purwokerto-Jember

Regional
Dituntut 1 Tahun Penjara, Terdakwa Pencemaran Nama Baik Klinik Kecantikan di Surabaya: Enggak Adil...

Dituntut 1 Tahun Penjara, Terdakwa Pencemaran Nama Baik Klinik Kecantikan di Surabaya: Enggak Adil...

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.