Pertama Kali dalam Sejarah, Kabupaten Paling Selatan Indonesia Ini Raih Opini WTP

KUPANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rote Ndao berhasil menorehkan prestasi sekaligus sejarah baru.

Untuk pertama kalinya kabupaten paling selatan NKRI tersebut sukses meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 Pemkab Rote Ndao dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK NTT Adi Sudibyo kepada Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu dan Ketua DPRD Alfred Saudila bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT, Selasa (29/6/2021) petang.

Baca juga: Belum Selesai Memakamkan Jenazah Kedua, Sudah Ada Antrean 3 Jenazah

Kepala Perwakilan BPK NTT Adi Sudibyo saat penyerahan mengatakan, pemeriksaan BPK ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Kabupaten Rote Ndao dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas, sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.

Menurutnya, berdasarkan LHP BPK atas LKPD TA 2020, Pemkab Rote Ndao mampu menyajikan laporan yang cukup baik.

Sehingga, kata dia, opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Rote Ndao adalah WTP.

Baca juga: Cerita Nelayan Sulawesi, Terombang-ambing di Laut hingga Ditemukan di Bali, Buat Layar dari Sarung dan Minum Air Hujan

Adi Sudibyo menjelaskan, terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, BPK masih menemukan adanya kelemahan yang harus diperbaiki ke depan.

Di antaranya penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya tertib, yakni masih terdapat aset tetap bernilai Rp 0,00, tanpa dilengkapi informasi yang lengkap.

Kemudian belum memiliki dokumen kepemilikan, dikuasai pihak ketiga, belum tercatat dalam KIB, pinjam pakai tanpa dokumen dan pencatatan tidak sesuai yang mengakibatkan penyajian aset tetap tidak sepenuhnya sesuai dengan asersi laporan keuangan.

Baca juga: Tes GeNose Kini Tak Berlaku sebagai Syarat Perjalanan ke Bali, Ini Aturan Lengkapnya

Selanjutnya, pembayaran belanja perjalanan dinas melebihi ketentuan, di mana bukti pertanggungjawaban pejalanan dinas senilai Rp 572.870.000tidak sesuai realisasinya yang mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas.

Kemudian yang terakhir, pengelolaan kas di bendahara biaya operasional sekolah (BOS) belum sepenuhnya tertib.

BPK mencatat, di antaranya terdapat penggunaan kas dana BOS oleh kepala sekolah, keterlambatan penyetoran pajak senilai Rp 99.355.583 pada 27 sekolah, saldo kas tunai yang dibelanjakanbelum diterima.

"Saya berharap beberapa hal-hal tersebut dapat ditindaklanjuti demi perubahan lebih baik ke depan, dan untuk mempertahankan opini WDP ini," ujar Adi.

Baca juga: Anomali Cuaca, Musim Kemarau tapi Hujan Setiap Hari di Jatim, Ini Penjelasan BMKG

Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu menyampaikan rasa syukur karena di tahun ketiga kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Stefanus M Saek, Rote Ndao mampu menghasilkan opini WTP untuk pertama kalinya, setelah ditunggu-tunggu selama 19 tahun.

"Opini WTP ini merupakan kado istimewa bagi pemerintah dan masyarakat Rote Ndao menjelang hari ulang tahun (HUT) ke-19 pada 2 Juli 2021 mendatang," ujar Bupati wanita pertama di NTT itu.

Paulina menjelaskan, keberhasilan Pemkab Rote Ndao memperoleh opini WTP, merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Rote Ndao, mulai dari Sekda, para asisten, pimpinan dan seluruh staf perangkat daerah.

"Dan sudah barang tentu, tidak lepas dari peran penting BPK dalam melakukan pembinaan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan, sesuai standar akuntansi pemerintahan," jelasnya.

Menurut Paulina, dalam LHP BPK ini, masih ada rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti sesuai rencana aksi yang telah dibuat.

Oleh karena itu kata Paulina, Pemkab Rote Ndao tetap meminta bimbingan dan arahan dari Kepala BPK Perwakilan NTT Adi Sudibyo bersama jajaran, agar tindak lanjut LHP dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

"Akhir kata, apabila selama proses audit sampai dengan penyerahan LHP, terdapat hal–hal yang tidak berkenan, saya mewakili Pemkab Rote Ndao mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan yang maha pengasih senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita ke depan," kata Paulina.

Baca juga: Cerita Nelayan Sulawesi, Terombang-ambing di Laut hingga Ditemukan di Bali, Buat Layar dari Sarung dan Minum Air Hujan

Sementara itu, Ketua DPRD Rote Ndao Alfred Saudila, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua auditor BPK Perwakilan NTT yang telah melakukan pemeriksaan secara independen, objektif, dan profesional.

DPRD, kata Alfred, masih sangat mengharapkan petunjuk, arahan, dan bimbingan dari pimpinan dan segenap jajaran BPK Perwakilan NTT, agar semua catatan tindaklanjut hasil pemeriksaan dapat dilakukan perbaikan, sehingga pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao semakin menjadi lebih baik lagi.

Selanjutnya, kata Alfred, DPRD dan Bupati Rote Ndao beserta seluruh jajaran dalam bingkai kemitraan, akan mempelajari, mencermati, dan menindaklanjuti LHP atas LKPD TA 2020 tersebut.

"Saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Rote Ndao dan semua yang hadir menyampaikan terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan NTT atas kerja sama yang telah terbina dengan baik selama ini," pungkasnya.