Polemik Penunjukan Plh Gubernur Papua, Muncul Hoaks Seruan Unjuk Rasa

JAYAPURA, KOMPAS.com - Polemik penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua, memunculkan kabar bohong atau hoaks.

Salah satunya adalah seruan mengatasnamakan paguyuban nusantara yang mengajak masyarakat melakukan unjuk rasa ke Kantor Gubernur Papua pada Senin (28/6/2021).

Hal tersebut kemudian dibantah oleh Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Papua, Mansur.

Menurut dia tidak pernah ada pembicaraan terkait polemik tersebut.

"Ada seruan mengatasnamakan paguyuban nusantara, itu tidak benar, itu kan berbahaya, itu hoaks," ujar Mansur saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (27/6/2021).

Baca juga: Gubernur Papua Surati Presiden, Protes Mendagri Tunjuk Sekda untuk Gantikan Tugasnya

Mansur juga menilai, kerukunan kemasyarakatan tidak memiliki hak untuk merespon polemik Penunjukan Plh Gubernur Papua yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri.

Karenanya ia mengajak seluruh masyarakat untuk tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas sumbernya.

"Soal misskomunikasi antar jajaran pemerintahan, soal Plh Gubernur Papua, itu urusan pemerintahan, bukan urusan paguyuban dan kelompok masyarakat," kata dia.

Baca juga: Polemik Penunjukan Plh Gubernur Papua, Sekda Disebut Jarang Berkomunikasi

Shutterstock Ilustrasi hukum

Mansur juga akan membawa munculnya seruan atas nama paguyuban nusantara itu ke jalur hukum.

Menurut dia, hal tersebut bisa membuat situasi keamanan di Papua tidak kondusif.

"Saya akan cari sumber informasinya dan laporkan ke pihak keamanan karena itu bisa menciptakan konflik baru antara sesama masyarakat. Jadi urusan pemerintahan biarlah mereka yang urus dan menyelesaikannya," kata Mansur.

Baca juga: KKB di Yahukimo Menyandera 4 Warga Usai Serang Pekerja Bangunan

Semetara Kapolres Jayapura Kota Kombes Gustav Urbinas menegaskan, pihaknya melarang ada demonstrasi di masa pandemi covid-19.

Karenanya kepolisian akan mencari tahu siapa yang membuat dan menyebarkan surat edaran tersebut.

"Kami akan segera minta klarifikasi kepada pengurus-pengurus paguyuban," kata Gustav.

Ia juga menegaskan bila tidak boleh ada aksi ke jalan atas alasan apa pun.

"Jadi siapa saja yang turun ke jalan kami akan tindak, kalau dikasih imabauan belum bisa maka kami akan tangkap," kata Gustav.

Baca juga: Lukas Enembe Protes Sekda Ditunjuk Jadi Plh Gubernur Papua, Ini Alasannya

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat keputusan penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Dance Yulian Flassy, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua, pada Kamis (24/6/2021).

Merespons hal itu, Gubernur Papua Lukas Enembe, melalui juru bicaranya, Muhammad Rifai Darus, menyatakan keberatan dengan penunjukan tersebut.

"Hingga hari ini perlu ditegaskan bahwa Bapak Lukas Enembe masih aktif sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua. Gubernur Papua menyayangkan adanya Surat Mendagri melalui Dirjen OTDA tentang penunjukan Plh Gubernur Papua," ujarnya di Jayapura, Jumat (25/6/2021)