Mantan Bupati Muara Enim Divonis 8 Tahun Penjara, Terima Suap Rp 2,3 M Kasus Alih Fungsi Lahan

PALEMBANG, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Klas 1 A Palembang, menjatuhkan vonis selama 8 tahun penjara terhadap mantan Bupati Kabupaten Muara Enim periode 2009-2018, Muzakir Sai Sohar, Kamis (17/6/2021).

Dalam sidang virtual yang dipimpin oleh ketua Majelis Hakim Bongbongan Silaban, Muzakir diketahui menerima suap sebesar Rp 2,3 miliar atas kasus alih fungsi lahan dari hutan produksi konversi menjadi hutan produksi tetap pada 2014 lalu.

Saat itu, Direktur Utama (Dirut) PT Perkebunan Mitra Ogan yakni terdakwa M Anjapri memberikan uang tersebut secara bertahap dengan menggunakan pecahan uang dollar sebesar 200.000 dollar AS.

Uang tersebut digunakan terdakwa Muzakir untuk keperluan pribadinya.

Baca juga: Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Atas perbuatannya, majelis hakim pun mengenakan Muzakir melanggar pasal 12 huruf B juncto pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 yang mana diubah ke Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi.

"Menyatakan terdakwa Muzakir Sai Sohar  bersalah melakukan pidana korupsi berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara 8 tahun, denda Rp 350 juta. Ketentuan, apabila tidak dibayar diganti kurungan penjara 6 bulan," kata Bongbongan saat membacakan vonis.

Tak hanya itu, Muzakir pun diminta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2,3 miliar. Jika tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita sebagai uang pengganti.

"Jika tidak dibayar dengan ketentuan harta benda, maka akan diganti dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan," ujarnya.

Baca juga: Jadi Tersangka KPK, Bupati Muara Enim Bikin Video Pembelaan di Facebook dan Minta Didoakan

Vonis lebih rendah dari tuntutan jaksa

Setelah membacakan vonis, majelis hakim memberikan waktu selama satu pekan terhadap Muzakir untuk mengambil sikap.

"Silahkan untuk pikir-pikir,"ujarnya.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Naimullah menyatakan, jika mereka sebelumnya menuntut terdakwa Muzakir dengan penjara selama 10 tahun.

Tuntutan itu lebih berat lantaran terdakwa merupakan kepala daerah.

"Terkait tuntutan ini, kami masih pikir-pikir,"ungkapnya.