Foto Wajah 22 Buronan Dipajang di Videotron, Ada Terpidana Kasus Korupsi Paling Dicari

LAMPUNG, KOMPAS.com - Sebanyak 22 buronan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung ditampilkan di videotron yang ditempatkan di ruang publik.

Videotron itu terletak di lokasi strategis, di Jalan Wolter Monginsidi yang merupakan akses menuju Kompleks Gubernuran Provinsi Lampung, Polda Lampung, PN Tanjung Karang, Kejati Lampung, dan beberapa instansi pelayanan publik.

Baca juga: 196 Makam Pasien Covid-19 Dibongkar karena Jenazah Terbukti Negatif Corona

Mereka terdiri dari 12 buronan kasus pidana umum dan 10 kasus korupsi.

Baca juga: Detik-detik Anggota TNI dan Istrinya Ditembak OTK Saat Berada di Mobil, Korban Sempat Dipepet

Gambar di layar silih berganti menampilkan foto lengkap dengan keterangan kejahatan yang mereka lakukan.

Buronan kasus korupsi nomor wahid Kejati Lampung tampil di slide pertama, yakni mantan Bupati Lampung Timur Satono. Satono merupakan buronan tindak pidana korupsi APBD Lampung Timur dengan kerugian negara sebanyak Rp 119 miliar.

Satono telah divonis bersalah melakukan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Timur dan divonis 15 tahun penjara.

Kemudian Endang Pristiwati, buronan tindak pidana korupsi dana BRI kantor cabang Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah tahun 2006 dengan kerugian negara senilai Rp 2.025.854.103.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Lampung, Andrie W Setiawan menjelaskan, menampilkan para buronan di videotron sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Andrie berharap menampilkan para buronan itu, memperkaya informasi untuk masyarakat.

"Mungkin ada yang pernah melihat (buronan) yang ada di videotron, jadi bisa kasih informasi ke kami," kata Andrie.

Selain informasi offline, pihak kejati juga rutin memberikan informasi publik secara online melalui akun media sosial mereka.

Dengan cara komunikasi itu, diharapkan terjadi timbal balik yang signifikan, baik itu informasi kasus maupun informasi intelijen.

"Pengaruhnya tentu saja selaras dengan semangat Kejaksaan Tinggi Lampung untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang saat ini kami sedang menuju wilayah bebas bersih melayani," kata Andrie.

Informasi terbuka dari Kejati Lampung ini mendapat apresiasi dari anggota DPR RI fraksi Nasdem, Taufik Basari.

Taufik mengatakan, digitalisasi informasi itu bisa membantu legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan.