Gubernur Sumsel Sempat Tak Larang Mudik, Mendagri: Ini Bukan Terkait Keagamaan, tapi soal Protokol Kesehatan

PALEMBANG, KOMPAS.com -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur keras semua kepala daerah agar mengingatkan warganya untuk tidak mudik menjelang Lebaran lantaran saat ini kondisi pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Menurut Tito, semua kepala daerah harus memiliki narasi yang sama dengan pemerintah pusat. Sehingga, potensi risiko penularan Covid-19 dapat dicegah.

"Aturan ini sudah titik, tidak ada lagi koma. Apalagi makna tersirat memperbolehkan (mudik). Sudah dilarang saja masih ada yang nekat mudik, apalagi diperbolehkan," kata Tito saat berkunjung di Palembang, Minggu (2/5/2021).

Baca juga: Pulang Kampung, Mendagri Kaget Angka Penularan Covid-19 di Sumsel 65 Persen

"Alih-alih minta maaf ke orangtua, kita malah berdosa menularkan virus..."

Tito menjelaskan, dari hasil survei, sekitar 33 persen warga akan tetap mudik ketika tidak ada larangan. Namun, ketika ada pengetatan, ada 11 persen yang tetap mudik. Kemudian, saat pengetatan berlangsung sekitar 7 persen yang lolos.

Masyarakat, menurut Tito, harus belajar dari kondisi tsunami Covid-19 yang sudah tak terkendali karena abai dalam menjalankan protokol kesehatan ketika melaksanakan rangkaian kegiatan keagaamaan berlangsung.

Bahkan, angka kematian di India kini sudah mencapai 3.000 kasus dalam sehari.

"Ini bukan terkait keagamaan, tetapi terkait ketaatan kita menjalani protokol kesehatan. Alih-alih ingin meminta maaf kepada orangtua, kita malah berbuat dosa karena menularkan virus kepada mereka,” ujar Tito.

Baca juga: Beda Pendapat, Gubernur Sumsel Perbolehkan Warga Mudik, Sekda Palembang Melarang

Gandeng tokoh agama dan masyarakat suarakan larangan mudik

Pemerintah daerah harus menggandeng tokoh agama dan masyarakat agar ikut menyuarakan soal larangan mudik. Terlebih lagi, kawasan zona merah yang angka penularannya cukup tinggi.

"Daerah juga jangan membuat acara yang bisa menimbulkan kerumunan, buka puasa bersama atau open house," ungkapnya.

Sementara itu,  Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Selatan Nasrun Umar mengaku akan mengikuti instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait larangan mudik.

“Kalaupun ada hal yang mendesak tentu harus mengikuti persyarakatan yang sudah ditentukan,” ucap Nasrun.

Baca juga: Alasan Gubernur Sumsel Izinkan Warganya Mudik: Kearifan Lokal Harus Dijunjung Tinggi