Seorang Pegawai BPN Kubu Raya Kalbar Buat 43 Sertifikat Tanah Atas Nama Istri dan Kerabat

Kompas.com - 22/04/2021, 16:25 WIB
Aksi sindikat mafia tanah yang melibatkan oknum kepala desa dan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) terbongkar. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Masing-masing mantan pegawai BPN Kabupaten Kubu Raya sekaligus selaku Ketua Tim Ajudikasi Desa Durian tahun 2008 berinisial A; Kepala Desa Durian berinisial UF; kemudian pemegang sertifikat hak milik (SHM) berinisial H dan T. KOMPAS.COM/HENDRA CIPTAAksi sindikat mafia tanah yang melibatkan oknum kepala desa dan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) terbongkar. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Masing-masing mantan pegawai BPN Kabupaten Kubu Raya sekaligus selaku Ketua Tim Ajudikasi Desa Durian tahun 2008 berinisial A; Kepala Desa Durian berinisial UF; kemudian pemegang sertifikat hak milik (SHM) berinisial H dan T.

PONTIANAK, KOMPAS.com – Mantan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) berinisial A tersandung perkara mafia tanah saat menjadi Ketua Tim Ajudikasi di Desa Durian, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) tahun 2008.

Bersama dengan kepala desa setempat, tersangka A merekayasa lahan seluas 200 hektar menjadikannya 147 sertifikat hak milik (SHM).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat (Kalbar) Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengungkapkan, dari 147 sertifikat tersebut, ditemukan sejumlah SHM atas nama keluarga tersangka A, yaitu atas nama istri sebanyak 10 SHM dan atas nama adik ipar sebanyak 1 SHM.

Kemudian, adik kandung tersangka A mendapat 17 SHM dan rekan kerjanya mendapat 15 SHM.

“Sehingga total sertifikat yang dibuat tersangka A untuk keluarga dan kerabatnya berjumlah 43 SHM,” kata Luthfie kepada wartawan, Kamis (22/4/2021).

Baca juga: Sindikat Mafia Tanah Terungkap, Libatkan Kepala Desa dan Pegawai BPN

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Luthfie menyebut, dari 147 SHM, sebanyak 83 diantaranya sudah teridentifikasi. Sedangkan sisanya masih dalam penelusuran.

“Tersangka A bersama rekan-rekannya ini masih menutup-nutupi. Namun hal tersebut dapat dibantahkan oleh fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti,” ucap Lutfhie.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus tersebut, empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Masing-masing mantan pegawai BPN Kabupaten Kubu Raya sekaligus selaku Ketua Tim Ajudikasi Desa Durian tahun 2008 berinisial A; Kepala Desa Durian berinisial UF; kemudian pemegang sertifikat hak milik (SHM) berinisial H dan T.

Lokasi tanah yang menjadi perkara di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, seluas 200 hektar.

Diberitakan, perkara itu bermula tahun 2008. Saat itu, dari tersangka A, selaku pegawai BPN Kabupaten Kubu Raya ditunjuk sebagai Ketua Tim Ajudikasi di Desa Durian.

“Tersangka A kemudian bekerja sama dengan tersangka UP, selaku Kepala Desa Durian untuk memalsukan warkah yaitu berupa surat pernyataan tanah (SPT) dan surat keterangan domisili untuk penerbitan sertifikat hak milik (SHM),” kata Luthfie.

Baca juga: Sindikat Mafia Tanah Kuasai 200 Hektar Lahan di Kalbar, Rugikan Warga Rp 1 Triliun

Menurut Luthfie, dari kerja sama keduanya, diterbitkanlah 147 warkah atau dokumen alat pembuktian data fisik dan data yuridis lahan untuk dipergunakan sebagai dasar pendaftaran tanah tersebut.

Namun, orang-orang yang tertera di warkah tersebut bukan warga setempat atau penggarap lahan, melainkan kolega dan kerabat tersangka.

Atas kejadian tersebut, lanjut Luthfie, mengakibatkan para warga pemilik tanah tidak dapat menerbitkan sertifikat.

“Para tersangka masih dalam pemeriksaan dan dijerat, salah satunya dengan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen,” tegas Lutfhie.

Sementara itu, total kerugian yang dialami para warga pemilik lahan atas aksi siidikat mafia tanah disebut mencapai Rp 1 triliun.

Menurut perhitungannya, harga tanah di lokasi tersebut mencapai Rp 500 ribu per meter.

“Jika harga tanahnya Rp 500 ribu per meter, maka nilai potensi keuntungan yang diraih sindikat mafia tanah ini secara keseluruhan mencapai Rp 1 triliun," ucap Luthfie.

Luthfie menerangkan, dalam perkara tersebut, ditemukan 147 warkah atau dokumen alat pembuktian data fisik dan data yuridis lahan untuk dipergunakan sebagai dasar pendaftaran tanah; 147 buku tanah lokasi di Desa Durian, 11 lembar sertifikat hak milik, dan satu buah buku register pengantar KTP.

Pihaknya juga tengah melakukan pengembangan adanya potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses ajudikasi.

Luthfie mengingatkan masyarakat pemilik tanah melakukan pemeliharaan tanah yang dimilikinya, sehingga tidak terbengkalai dan dapat segera diketahui apabila terdapat proses peralihan hak atas tanah yang tidak wajar atau mencurigakan.

“Apabila melakukan jual beli tanah, konsultasikan terlebih dahulu dengan kantor pertanahan untuk mengetahui kebsahan dokumen pertanahan dan riwayat permasalahan pertanahan serta status objek tanah,” ucap Luthfie.

Diharapkan, apabila menemukan adanya dugaan tindak pidana yang terkait dengan bidang pertanahan, seperti pemalsuan surat, penipuan, penggelapan dan lain lain agar melaporkan kepada kepolisian atau Satgas Anti Mafia Tanah.

“Jangan mudah tergiur dengan tawaran pihak-pihak yang bersedia membantu urusan tanah. Kami telah membuka Posko Satgas Anti Mafia Tanah untuk merenima pengaduan masyarakat terkait tindak pidana pertanahan,” tutup Luthfie. 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

243 Warga di Kota Tegal Pilih Tak Dapat Bansos Beras ketimbang Divaksin

243 Warga di Kota Tegal Pilih Tak Dapat Bansos Beras ketimbang Divaksin

Regional
9 Peserta SKD CPNS di Yogyakarta Terkonfirmasi Positif Covid-19, Dijadwalkan Tes Ulang

9 Peserta SKD CPNS di Yogyakarta Terkonfirmasi Positif Covid-19, Dijadwalkan Tes Ulang

Regional
Sempat Jalani Rehabilitasi 10 Tahun Lalu, Seorang Oknum PNS di Pangkalpinang Kembali Terlibat Kasus Narkoba

Sempat Jalani Rehabilitasi 10 Tahun Lalu, Seorang Oknum PNS di Pangkalpinang Kembali Terlibat Kasus Narkoba

Regional
Soal MC Perempuan Dilarang Tampil, LBH Desak Ombudsman Panggil Gubernur Bali

Soal MC Perempuan Dilarang Tampil, LBH Desak Ombudsman Panggil Gubernur Bali

Regional
Mobil Terguling di Jalan Tol Lampung, 3 Penumpang Tewas

Mobil Terguling di Jalan Tol Lampung, 3 Penumpang Tewas

Regional
Kembali Konsumsi Sabu-sabu Usai Bebas dari Penjara, 2 Pria di Lamongan Dibekuk Polisi

Kembali Konsumsi Sabu-sabu Usai Bebas dari Penjara, 2 Pria di Lamongan Dibekuk Polisi

Regional
Tangis Iringi Pemakaman Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang

Tangis Iringi Pemakaman Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang

Regional
Destinasi Wisata Dibuka Bertahap, Sandiaga Uno: Sabar

Destinasi Wisata Dibuka Bertahap, Sandiaga Uno: Sabar

Regional
Persiapan Gelar PTM, 8.000 Guru di Magetan Jalani Rapid Test Antigen

Persiapan Gelar PTM, 8.000 Guru di Magetan Jalani Rapid Test Antigen

Regional
Ini Daerah dengan Tingkat BOR Tertinggi di Jabar

Ini Daerah dengan Tingkat BOR Tertinggi di Jabar

Regional
2 Pembobol Balai Kota Makassar Ditangkap, Pelaku merupakan Pegawai Kontrak

2 Pembobol Balai Kota Makassar Ditangkap, Pelaku merupakan Pegawai Kontrak

Regional
Pelajar SMK di Jember Dicabuli Kenalan di Facebook, Pelaku Ancam Sebar Video Korban

Pelajar SMK di Jember Dicabuli Kenalan di Facebook, Pelaku Ancam Sebar Video Korban

Regional
Jeritan Peternak Ayam di Kendal: Ibaratnya Ayam Sekarang Makannya BPKB dan Sertifikat

Jeritan Peternak Ayam di Kendal: Ibaratnya Ayam Sekarang Makannya BPKB dan Sertifikat

Regional
Capaian Vaksinasi di Maluku Baru 30 Persen, Satgas: Ada 2 Kabupaten yang Paling Lambat

Capaian Vaksinasi di Maluku Baru 30 Persen, Satgas: Ada 2 Kabupaten yang Paling Lambat

Regional
Tiba di Deli Serdang, Jokowi Langsung Datangi Permukiman Warga

Tiba di Deli Serdang, Jokowi Langsung Datangi Permukiman Warga

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.