Yudi mencontohkan, sebuah perusahaan angkutan saja, saat ini hanya bisa mengoperasikan 30 persen armadanya, itupun harus bergantian. Sementara, awak angkutan yang bekerja, tetap harus diurus.
Selama ini, menurut Yudi untuk bisa bertahan menjalankan usaha, para pengusaha angkuran berhutang sana-sini yang tentunya membuat para pengusaha memiliki kewajiban membayar hutang.
"Kita harus putar otak bagaimana caranya tertutup semua kebutuhan," katanya.
Yudi sendiri melihat, pemerintah harusnya bisa lebih bijak menyikapi soal mudik melihat kondisi kekinian dimana penyebaran Covid dimana sudah banyak yang di vaksin dan penyebaran melandai.
"(Mudik) Jangan dilarang, diperketat saja, kan sekarang sudah ada GeNose, swab antigen, jadi penumpang harus dilengkapi itu," katanya.
Yudi menambahkan, upaya pencegahan penyebaran Covid di kalangan pengusaha transportasi darat sendiri, selama ini telah dilakukan para pengusaha secara mandiri. Karena, sela ini memang belum ada insentif dari pemerintah untuk hal ini.
"Kita akan audensi dengan pemerintah melalui DPP Organda, karena ini kebijakan pemerintah pusat," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.