BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, belanja kementerian dan lembaga pemerintah pusat sepanjang 2021 mencapai Rp 400 triliun.
Angka tersebut merupakan potensi dan peluang yang bisa dikejar para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Ada Rp 400 triliun per tahun belanja kementerian dan lembaga. Silakan UMKM untuk merespons peluang yang luar biasa ini," ujar Ridwan Kamil, di Bandung, Sabtu (3/4/2021).
Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan, belanja pemerintah sebesar Rp 400 triliun tersebut bertujuan untuk menggairahkan pelaku UMKM yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19, dan mendorong pemulihan ekonomi.
Baca juga: Terduga Teroris Ditangkap Densus 88 di Kudus Saat Hendak Bekerja
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jabar, sekitar 37.119 UMKM terdampak pandemi. Dari jumlah itu, 14.991 di antaranya, pelaku ekonomi kreatif.
Selain itu, ada UMKM yang berhenti produksi maupun gulung tikar.
Untuk menggairahkan roda produksi UMKM, Pemprov Jabar melahirkan beberapa inovasi, seperti program ICALAN (Inovasi Cara Penjualan).
Selain itu, pihaknya membantu pemasaran atau promosi, bantuan kredit, hingga mewajibkan ASN untuk membeli produk UMKM.
Salah satu kendala yang dialami UMKM saat pandemi adalah sulit mencari bahan baku impor.
Emil mengungkapkan, ada UMKM yang produknya diekspor, tetapi bahan baku harus impor lebih dulu.
"Jadi impor itu terbagi dua, impor yang dijual di pasar kita, dan ada yang impor untuk diekspor lagi," ucap dia.
Pelaku UMKM mengeluh kesulitan mendapatkan bahan baku impor tersebut karena tidak bisa digantikan dengan produk lain.
Karena itu, Pemprov Jabar bersama Kementerian Koperasi dan UKM tengah mencari solusi bersama menyelesaikan kendala tersebut.
"Mencari penggantinya itu susah, tetap mereka harus impor bahkan yang bertahan kini tersisa 30 persen, karena itu sedang kami cari solusinya bersama Kemenkop UKM," ujar Kang Emil.
Menteri KUKM Teten Masduki menuturkan, belanja kementerian dan lembaga senilai Rp 400 triliun merupakan hikmah dari adanya pandemi Covid-19.
Menurutnya, ketika daya beli masyarakat turun, maka penyerap produk UMKM haruslah pemerintah.
"Sekarang ini yang harus menyerap produk UMKM adalah pemerintah karena daya beli masyarakat sedang turun, jadi market Rp 400 triliun ini agar bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM," kata Teten.
Supaya nilai tersebut bisa cepat terserap oleh UMKM, kata Teten, pihaknya menggandeng pemerintah daerah untuk mendampingi UMKM yang bisa menjadi vendor pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, Sabtu (3/4/2021), Teten Masduki melakukan kick off Gerakan Indonesia Bersama UMKM seiring ajang Gernas Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang pada April 2021 dipusatkan di Jabar dengan tema UKM Jabar Paten.
Baca juga: Jelang Ibadah Paskah, Gereja di Ambon Dijaga Ketat Anggota Brimob Bersenjata
Gernas BBI, sambung Teten, adalah pengejawantahan, terlahir dari semangat sauyunan atau gotong royong, bersinergi dalam upaya bersama mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, melalui penguatan UMKM dalam negeri.
Teten mengungkapkan, UMKM memiliki arti penting bagi perekonomian nasional.
Lebih dari 64 juta UMKM berkontribusi 14 persen terhadap total ekspor non migas, 60 persen total investasi, 97 persen total tenaga Kerja, dan 61 persen total PDB nasional.
"Angka-angka ini menjadi bukti bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian bangsa,” kata Teten.
Salah satu dukungan yang tengah diperjuangkan adalah bahan baku dan bahan bakar dalam perjuangan bersama mendampingi UMKM.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.