NTB Ingin 250 Hektare Kampung Kumuh Bisa Jadi Layak Huni

KOMPAS.com - Seluruh pemukiman kumuh di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) ditargetkan bisa diubah secara bertahap menjadi permukiman layak huni.

Kepala Dinas Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Jamaluddin mengatakan, luas areal pemukiman kumuh di provinsi itu mencapai 250 hektare.

Pemukiman kumuh itu tersebar di 10 kabupaten dan kota dengan sebaran terbanyak berada di Pulau Lombok.

"Direncanakan, dari 250 hektare tersebut akan dituntaskan mencapai 50 hektare. Jadi, areal 50 hektare yang kita selesaikan itu menjadi target yang kita canangkan untuk bisa dituntaskan 2021. Ini yang kami fokuskan untuk bisa dikerjakan," ujar Jamaluddin, di Mataram, seperti dilansir dari Antara, Jumat (26/3/2021).

Baca juga: Pendaki Gunung Lawu Tak Bisa Turun, Mengeluh Sakit Dada dan Kaki

Luasan areal pemukiman kumuh yang mencapai 250 hektare itu, lanjut dia, merujuk surat keputusan (SK) bupati dan wali kota yang sudah diajukan ke Dinas Perkim setempat.

Dari ratusan areal pemukiman kumuh yang ada di NTB, pihaknya menargetkan ada sekitar 5.000 rumah layak huni yang akan dipugar.

Dananya bersumber dari APBD NTB dan APBD kabupaten dan kota.

Tetapi, lanjut dia, lantaran ada recofusing, maka ada pengurangan anggaran sekitar 40 persen sehingga, perlu melibatkan dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat, bantuan pemerintah provinsi, APBD kota dan CSR dari sektor swasta maupun BUMD.

"Di tengah pertumbuhan ekonomi yang kian anjlok akibat dampak Covid-19, kami tetap berupaya agar kesenjangan juga semakin bisa dikurangi. Salah satu penanggulangan kemiskinan itu adalah pemugaran rumah tidak layak huni. Selain dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi, kita ingin swasta ikut berperan nyata," ujar Jamaluddin.

Mantan Kepala Bidang Permukiman Dinas Perkim NTB itu menyatakan, skema perbaikan rumah warga tidak mampu melalui program rumah tidak layak huni (RTLH) telah dimulai dengan menggaet pihak swasta.