Dikunjungi Deputi IV KSP, Warga Rusunawa di Tegal Titip Surat untuk Jokowi

TEGAL, KOMPAS.com - Warga miskin penghuni Rusunawa di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah mendapat kunjungan Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro, Selasa (24/11/2020).

Dalam kesempatan itu, warga menitipkan surat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu mencarikan jalan keluar.

Pasalnya, meski ekonomi sedang sulit dihantam pandemi Covid-19, puluhan kepala keluarga (KK) terancam terusir karena masa sewa akan habis Desember mendatang.

Baca juga: Sehari Beroperasi, Rusunawa di Tegal Sudah Isolasi 3 Pasien Covid-19

Ketua RW 9 Kelurahan Kraton, Tegal Barat, yang juga penghuni rusun, Imam Mugiono mengatakan, sedikitnya ada 43 KK yang harus keluar dari rusun pada 31 Desember mendatang.

Di sisi lain, mereka tak punya cukup uang untuk mengontrak rumah.

Sedangkan beberapa kali upaya negosiasi bersama Disperkim dan perwakilan Pemkot tak membuahkan hasil.

"Kami sudah beberapa kali dialog dengan dinas dan kecamatan namun mentok. Bahkan dari pejabat mempersilakan kami untuk mengadu ke gubernur dan presiden," kata Imam.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, GOR dan Rusunawa di Tegal Jadi Tempat Isolasi Pasien

Menurutnya, pandemi Covid-19 sangat berimbas pada perekonomian warga apalagi mayoritas penghuni rusun warga miskin.

"Harapannya masih bisa bertahan sampai ekonomi membaik untuk bisa sewa tempat tinggal," kata Imam.

Ditambahkan Imam, selain ada 43 KK yang terancam terusir di akhir tahun, masih ada 75 KK lagi yang akan mengalami nasib yang sama harus keluar pada April 2021 mendatang.

Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik KSP Juri Ardiantoro mengatakan, sengaja datang untuk melihat langsung dan mendengarkan keluhan warga rusunawa.

"Mereka kesulitan pindah karena harus menyewa (tempat baru) dengan uang. Sedangkan situasi sedang pandemi begini mereka sedang kesulitan mencari uang," kata Juri.

Juri mengaku akan membantu mencari solusi untuk jalan keluar terbaik. Salah satunya dengan akan berkomunikasi dengan kepala daerah.

Baca juga: Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

"Saya belum tahu benar kebijakan wali kota. Baru informasi dari warga. Tapi nanti kita coba komunikasikan jalan keluar terbaiknya seperti apa," kata Juri.

Sementara surat titipan perihal keluhan warga akan ia bawa untuk disampaikan ke Presiden.

"Akan saya sampaikan melalui jalur seperti biasa (umumnya) warga bersurat ke presiden. Isinya soal keluhan warga," kata Juri.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Muhamad Jumadi mengaku akan mencari jalan keluar terbaik bersama Wali Kota Dedy Yon Supriyono.

Baca juga: Jokowi Minta Libur Akhir Tahun Dikurangi, Ini Tanggapan Wagub Bali

Awalnya, kata Jumadi, Pemkot memang mengharuskan mereka pindah karena masa sewa habis dan akan diisi oleh warga miskin lainnya yang sudah masuk daftar antrean.

"Akan saya sampaikan ke pak wali. Kira-kira bagaimana kebijakan yang pas. Terutama di masa pandemi yang luar biasa. Yang pasti Pemkot akan berusaha agar seluruh masyarakat bisa mendapat hunian layak. Mudah-mudahan ke depan bisa membangun Rusunawa baru," kata Jumadi.