Ridwan Kamil Sarankan Demonstran Omnibus Law Lakukan Judicial Review ke MK

Kompas.com - 07/10/2020, 18:17 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat saat melakukan peninjauan fasilitas kesehatan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/10/2020). KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSANGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat saat melakukan peninjauan fasilitas kesehatan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/10/2020).

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyarankan massa demonstran yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja agar mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu ia katakan menyusul banyaknya pihak-pihak yang tidak sepakat dengan UU Cipta Kerja yang akhirnya paranaksi unjuk rasa ricuh.

Emil menyebut, massa demonstran tidak perlu terburu-buru menolak bahkan mendemo UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR RI.

Baca juga: Demo Tolak UU Cipta Kerja Ricuh, Ridwan Kamil: Titip Hak Demokrasi Jangan Dicederai

Sebab, omnibus law tersebut bisa diuji dan dievaluasi di jalur hukum lewat judicial review.

"Karena UU Omnibus Law ini bisa direview (judicial review) jadi bisa melakukan evaluasi di mahkamah konstitusi (MK) kira-kira begitu," ungkap Emil sapaan akrabnya saat melakukan peninjauan fasilitas kesehatan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/10/2020).

Ajak demonstran kritis, tidak anarkis

Emil mengajak semua para demonstran untuk bersikap kritis dan memberi masukan dalam melakukan aspirasi di jalanan.

Sehingga aspirasi yang disampaikan tidak diwarnai dengan tindakan anarkis.

"Kedua, ini juga belum jadi Peraturan Pemerintah (PP) jadi bisa juga menterjemahkan UU ke PP nya itu dikawal sesuai aspirasi yang hadir di jalanan tadi," jelasnya.

Baca juga: Tak Ikut Demo, Buruh Bangka Belitung Ingin UU Cipta Kerja Diuji di MK

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar para demonstran tidak melakukan tindakan anarkis ketika penyampaian aspirasi di titik Pusat Pemerintahan.

Hal itu ia katakan menyusul terjadinya kericuhan aksi unjuk rasa penolakan pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020) kemarin.

"Intinya titip hak demokrasi itu jangan diciderai dengan pelanggaran pidana berupa perusakan barang milik negara," ungkap Emil sapaan akrabnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rehabilitasi Anak-anak Tuli di Purbalingga, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan ABD

Rehabilitasi Anak-anak Tuli di Purbalingga, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan ABD

Regional
Pedagang Pasar di Surakarta Antusias Divaksin, Ganjar OptimistisPercepat Vaksinasi Pedagang Pasar

Pedagang Pasar di Surakarta Antusias Divaksin, Ganjar OptimistisPercepat Vaksinasi Pedagang Pasar

Regional
Kronologi Pria Mabuk Tembak Dada Bocah 8 Tahun yang Sedang Main, Bermula Omongannya Diacuhkan

Kronologi Pria Mabuk Tembak Dada Bocah 8 Tahun yang Sedang Main, Bermula Omongannya Diacuhkan

Regional
Bocah 8 Tahun Diterkam Buaya di Depan Sang Ayah, Jasad Ditemukan Utuh di Dalam Perut Buaya

Bocah 8 Tahun Diterkam Buaya di Depan Sang Ayah, Jasad Ditemukan Utuh di Dalam Perut Buaya

Regional
Wali Kota Tegal Abaikan Saran Gubernur untuk Cabut Laporan, Ganjar: Padahal, Saya Ajak Bicara Sudah 'Siap, Pak'

Wali Kota Tegal Abaikan Saran Gubernur untuk Cabut Laporan, Ganjar: Padahal, Saya Ajak Bicara Sudah "Siap, Pak"

Regional
Ibu yang Dilaporkan Anak ke Polisi: Saya Ketakutan, Saya Mengandung Dia 9 Bulan Tak Pernah Minta Balasan

Ibu yang Dilaporkan Anak ke Polisi: Saya Ketakutan, Saya Mengandung Dia 9 Bulan Tak Pernah Minta Balasan

Regional
[POPULER NUSANTARA] Kajari Gadungan Menginap 2 Bulan di Hotel Tanpa Bayar | Pelajar SMP Daftar Nikah di KUA

[POPULER NUSANTARA] Kajari Gadungan Menginap 2 Bulan di Hotel Tanpa Bayar | Pelajar SMP Daftar Nikah di KUA

Regional
Nama Ahli Waris Diubah, Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi, Ini Ceritanya

Nama Ahli Waris Diubah, Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi, Ini Ceritanya

Regional
Sandera Anak dan Rampok Uang Rp 70 Juta, Pria Ini Ditangkap 2 Jam Setelah Bebas dari Penjara

Sandera Anak dan Rampok Uang Rp 70 Juta, Pria Ini Ditangkap 2 Jam Setelah Bebas dari Penjara

Regional
Nur, Mantan Pegawai BCA, Ceritakan Awal Mula Salah Transfer Uang Rp 51 Juta hingga Ardi Dipenjara

Nur, Mantan Pegawai BCA, Ceritakan Awal Mula Salah Transfer Uang Rp 51 Juta hingga Ardi Dipenjara

Regional
Kampung Mati di Ponorogo, Berawal dari Pembangunan Pesantren Tahun 1850 hingga Warga Pindah karena Sepi

Kampung Mati di Ponorogo, Berawal dari Pembangunan Pesantren Tahun 1850 hingga Warga Pindah karena Sepi

Regional
Wali Kota Semarang Minta Jembatan Besi Sampangan Segera Difungsikan

Wali Kota Semarang Minta Jembatan Besi Sampangan Segera Difungsikan

Regional
Polsek Pekalongan Selatan, Sering Dikira Kafe karena Ada Minibar dan Penuh Lampu Hias

Polsek Pekalongan Selatan, Sering Dikira Kafe karena Ada Minibar dan Penuh Lampu Hias

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 4 Maret 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 4 Maret 2021

Regional
Mengaku Diculik, Nabhani Kabur karena Masalah Kantor, Keluarga Sempat Lapor Polisi, Ini Kronologinya

Mengaku Diculik, Nabhani Kabur karena Masalah Kantor, Keluarga Sempat Lapor Polisi, Ini Kronologinya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X