Soal Kampanye Tatap Muka di Pilkada, Ini Kata Ketua KPU

Kompas.com - 29/08/2020, 06:55 WIB
Ketua KPU RI Arief Budiman dalam diskusi bersama BNPB bertema Pemilu di masa Pandemi (6/7/2020) Youtube/BNPBKetua KPU RI Arief Budiman dalam diskusi bersama BNPB bertema Pemilu di masa Pandemi (6/7/2020)

KARAWANG, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebut bahwa pihaknya masih mengkaji soal pembatasan peserta kampanye tatap muka.

Arief menyebut, kampanye tatap muka memang perlu dibatasi, mengingat Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Awalnya, KPU mengajukan draf pembatasan berdasarkan persentase dari kapasitas ruangan atau tempat kampanye.

Baca juga: Cerita di Balik Wagub Kaltim Jawab Soal Matematika SMA lewat Memo

Namun metode tersebut dinilai terlalu mengumpulkan massa banyak dan dikhawatirkan tetap menimbulkan kerumunan.

Misalnya saat perjalanan menuju lokasi kampanye tatap muka.

"Misalnya orang dari tempat tinggal masing-masing menuju lokasi rapat umum, tempat kampanye, itu kan bisa arak-arakan kalau terlalu banyak," ujar Arief saat ditemui usai menghadiri gebyar pemilihan bupati dan wakil bupati Karawang 2020, Jumat (28/8/2020) malam.

Baca juga: PKS Pertimbangkan Opsi Abstain di Pilkada Solo 2020, Ini Alasannya

Kemudian, menurut Arief, ada usulan dari Kementerian Dalam Negeri agar kampanye tatap muka dibatasi sebanyak 50 orang.

Sementara sisanya menggunakan daring.

Namun, saat rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR, jumlah tersebut dinilai terlalu sedikit.

 Terlebih di beberapa tempat, jaringan internet tidak mendukung.

Kemudian disepakati tidak menggunakan persentase, melainkan langsung disebutkan jumlahnya.

"Kita akan hitung mana yang paling rasional dengan mempertimbangkan kondisi seluruh wilayah," kata Arief.

Menurut Arief, KPU akan melakukan finalisasi apakah tetap 50 orang atau ditambah, termasuk mekanisme kampanye secara dalam jaringan (daring).

Kemudian hal itu akan dirumuskan dan dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Pada Jumat pagi, menurut Arief, pihaknya telah melakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan tengah difinalisasi.

"Mudah-mudahan Senin depan bisa diundangkan," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rehabilitasi Anak-anak Tuli di Purbalingga, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan ABD

Rehabilitasi Anak-anak Tuli di Purbalingga, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan ABD

Regional
Pedagang Pasar di Surakarta Antusias Divaksin, Ganjar OptimistisPercepat Vaksinasi Pedagang Pasar

Pedagang Pasar di Surakarta Antusias Divaksin, Ganjar OptimistisPercepat Vaksinasi Pedagang Pasar

Regional
Kronologi Pria Mabuk Tembak Dada Bocah 8 Tahun yang Sedang Main, Bermula Omongannya Diacuhkan

Kronologi Pria Mabuk Tembak Dada Bocah 8 Tahun yang Sedang Main, Bermula Omongannya Diacuhkan

Regional
Bocah 8 Tahun Diterkam Buaya di Depan Sang Ayah, Jasad Ditemukan Utuh di Dalam Perut Buaya

Bocah 8 Tahun Diterkam Buaya di Depan Sang Ayah, Jasad Ditemukan Utuh di Dalam Perut Buaya

Regional
Wali Kota Tegal Abaikan Saran Gubernur untuk Cabut Laporan, Ganjar: Padahal, Saya Ajak Bicara Sudah 'Siap, Pak'

Wali Kota Tegal Abaikan Saran Gubernur untuk Cabut Laporan, Ganjar: Padahal, Saya Ajak Bicara Sudah "Siap, Pak"

Regional
Ibu yang Dilaporkan Anak ke Polisi: Saya Ketakutan, Saya Mengandung Dia 9 Bulan Tak Pernah Minta Balasan

Ibu yang Dilaporkan Anak ke Polisi: Saya Ketakutan, Saya Mengandung Dia 9 Bulan Tak Pernah Minta Balasan

Regional
[POPULER NUSANTARA] Kajari Gadungan Menginap 2 Bulan di Hotel Tanpa Bayar | Pelajar SMP Daftar Nikah di KUA

[POPULER NUSANTARA] Kajari Gadungan Menginap 2 Bulan di Hotel Tanpa Bayar | Pelajar SMP Daftar Nikah di KUA

Regional
Nama Ahli Waris Diubah, Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi, Ini Ceritanya

Nama Ahli Waris Diubah, Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi, Ini Ceritanya

Regional
Sandera Anak dan Rampok Uang Rp 70 Juta, Pria Ini Ditangkap 2 Jam Setelah Bebas dari Penjara

Sandera Anak dan Rampok Uang Rp 70 Juta, Pria Ini Ditangkap 2 Jam Setelah Bebas dari Penjara

Regional
Nur, Mantan Pegawai BCA, Ceritakan Awal Mula Salah Transfer Uang Rp 51 Juta hingga Ardi Dipenjara

Nur, Mantan Pegawai BCA, Ceritakan Awal Mula Salah Transfer Uang Rp 51 Juta hingga Ardi Dipenjara

Regional
Kampung Mati di Ponorogo, Berawal dari Pembangunan Pesantren Tahun 1850 hingga Warga Pindah karena Sepi

Kampung Mati di Ponorogo, Berawal dari Pembangunan Pesantren Tahun 1850 hingga Warga Pindah karena Sepi

Regional
Wali Kota Semarang Minta Jembatan Besi Sampangan Segera Difungsikan

Wali Kota Semarang Minta Jembatan Besi Sampangan Segera Difungsikan

Regional
Polsek Pekalongan Selatan, Sering Dikira Kafe karena Ada Minibar dan Penuh Lampu Hias

Polsek Pekalongan Selatan, Sering Dikira Kafe karena Ada Minibar dan Penuh Lampu Hias

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 4 Maret 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 4 Maret 2021

Regional
Mengaku Diculik, Nabhani Kabur karena Masalah Kantor, Keluarga Sempat Lapor Polisi, Ini Kronologinya

Mengaku Diculik, Nabhani Kabur karena Masalah Kantor, Keluarga Sempat Lapor Polisi, Ini Kronologinya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X