BI Tasikmalaya Buka Penukaran Uang Pecahan Rp 75.000, Dibatasi 150 Orang Per Hari

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Tasikmalaya Heru Saptaji mengatakan pihaknya melayani penukaran uang pecahan baru Rp 75.000 untuk masyarakat di beberapa daerah kerjanya wilayah Priangan Timur, Jawa Barat.

"Mudah-mudahan ini akan mampu mengakomodir animo masyarakat yang ingin memiliki uang pecahan khusus kemerdekaan," jelas Heru, kepada wartawan di kantornya, Selasa (18/8/2020).

Heru menambahkan, pelayanan penukaran uang di kantornya telah menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Baca juga: HUT Ke-75 RI, Pencinta Alam Tasikmalaya Bentangkan Merah Putih Raksasa di Situ Gede

Namun, setiap harinya ditetapkan pembatasan masyarakat yang akan menukarkan uang sebanyak 150 orang.

"Kita tetap melaksanakan sesuai protokol Covid-19 dan membatasi masyarakat yang datang untuk menukarkan uang supaya tidak terjadi kerumunan masyarakat," tambah Heru.

Kegiatan penukaran ini akan terus berlangsung dilaksanakan pelayanannya sampai 30 September 2020 mendatang.

"Sebelum masuk kita mulai dengan cek suhu tubuh, mencuci tangan dan penyemprotan hand sanitizer dan wajib pakai masker kepada setiap masyarakat yang hendak menukarkan uang ke kantor kami (BI) Tasikmalaya," tambah Heru.

Baca juga: Uang Pecahan Baru Rp 75.000 di Bandung Ludes dalam Beberapa Menit

Pecahan baru khusus 75 tahun Kemerdekaan

Sebelumnya, BI Pusat melakukan rilis secara virtual bertepatan dengan hari jadi Indonesia ke-75 dengan menerbitkan uang kertas rupiah khusus dalam pecahan Rp 75.000 sebanyak 75 juta lembar.

Uang yang masuk kategori Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) tersebut lebih ditujukan sebagai uang koleksi, bukan untuk uang transaksi secara umum.

Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi mengatakan latar belakang penerbitan UPK ini sebagai bentuk rasa syukur bangsa yang telah mencapai usia kemerdekaan hingga 75 tahun.

Uang pecahan ini sekaligus memperlihatkan pencapaian hasil pembangunan selama 75 tahun Indonesia.

"Uang ini tidak hanya berperan sebagai alat pembayaran, tapi sebagai lambang kedaulatan negara," kata Rosmaya, Selasa (18/8/2020).