Pendatang Harus Putar Balik, Ini Strategi Jabar untuk Menghadapi Pemudik

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat merancang strategi untuk menghadang pemudik yang datang dari luar provinsi.

Hal ini menyusul larangan mudik pada Lebaran tahun ini yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Larangan mudik itu merupakan upaya untuk menekan penyebaran virus corona atau Covid-19.

Baca juga: Viral Video Warga Protes Menolak Bansos, Ridwan Kamil Minta Maaf

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Hery Antasari sedang menyiapkan teknis implementasi terkait kebijakan itu.

Salah satunya mengenai rencana memperketat pengawasan di zona merah atau wilayah yang sudah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pemudik harus putar balik

Hery menjelaskan, akan ada petugas di setiap pos jaga untuk memeriksa warga yang datang.

Jika warga tersebut terindikasi sebagai pemudik, maka petugas akan memberikan edukasi dan meminta warga tersebut untuk putar balik.

"Posko yang dikaitkan juga dengan pemeriksaan medis, itu juga akan digunakan sebagai pos  untuk meminta pemudik kembali ke tempat asal. Kita sudah menyiapkan berbagai posko sebagai titik-titik pengecekan," kata Hery saat dikonfirmasi, Kamis (23/4/2020).

Baca juga: 2 Bus Pariwisata Ketahuan Bawa 72 TKI dari Malaysia Saat PSBB

Selain kendaraan pribadi, angkutan umum yang terindikasi sebagai pemudik akan dihentikan.

Mendata warga

Selain itu, pihaknya akan meningkatkan pengawasan di daerah tujuan mudik.

Petugas di pos titik pengecekan akan mendata warga yang mudik dan melaporkannya kepada kelurahan.

Hal itu dilakukan untuk memastikan pemudik tersebut menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.

"Kalau ada yang tetap mudik, mereka (petugas) harus mendata. Dari awal, Jabar sudah seperti itu. Sebelum ada larangan, sudah mendata pemudik ini dan memintanya untuk isolasi mandiri," kata Hery.

Baca juga: Ambulans yang Membawa Pasien Corona Terperosok ke Parit

Saat ini berdasarkan laporan sementara, sudah ada sekitar 350.000 pemudik yang masuk ke Jabar.

Berdasarkan kajian Kementerian Perhubungan, jumlah warga yang akan mudik ke Jabar tetap besar, yakni sekitar 660.000 pemudik.

"Angka nasional itu yang sudah melakukan mudik 7 persen. Kemudian yang masih akan memaksakan mudik diperkirakan 24 persen. Yang kita tangani yang sudah mudik dan yang akan mudik," ucap Hery.

Menurut Hery, larangan mudik akan berhasil diimplementasikan apabila semua pihak, khususnya warga yang berada di daerah tujuan mudik ikut turun tangan.

Hery mengatakan, keterlibatan warga bisa sangat berarti untuk mencegah penularan virus corona.

"Untuk warga yang berada di tujuan mudik, mohon memahami, memang saudara tidak bisa datang. Apabila masih ada yang datang, tolong diberi perhatian. Lapor kepada Puskesmas setempat dan pastikan mereka melakukan isolasi mandiri di tempat masing-masing selama 14 hari," kata Hery.