Kompas.com - 27/11/2019, 17:48 WIB
Ilustrasi LGBT. ThinkstockIlustrasi LGBT.

SEMARANG.KOMPAS.com — Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) Jawa Tengah menyatakan protes adanya larangan bagi kaum minoritas seksual seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) untuk mengikuti seleksi pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung melarang pelamar LGBT untuk mengikuti CPNS 2019 di institusinya tersebut.

Bahkan, tim medis dan psikolog akan bertugas mendeteksi pelamar LGBT yang mengikuti seleksi CPNS 2019 di Kejagung.
Baca juga: Kejaksaan Agung Klaim Punya Landasan Hukum Larang LGBT Jadi Peserta CPNS 2019

Salah satu fokal poin OPSI Jateng Gabriel mengatakan larangan tersebut merupakan bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang seharusnya dilindungi.

"Sudah selayaknya LGBT dan kaum minoritas seksual lainnya diberikan hak dan diperlakukan sama layaknya warga negara lainnya, seperti yang tercantum pada sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Gabriel di Semarang, Rabu (27/11/2019).

Menurut Gabriel, tidak ada kaitan antara hasil kinerja PNS dan orientasi seksual seseorang.

"Yang penting kan dilihat kinerjanya, bagaimana capaian dan prestasinya. Bukan pada jenis kelamin atau orientasi seksualnya," kata Gabriel yang kerap memberikan pendampingan bagi para pekerja seks dan minoritas seksual di Semarang.

Gabriel mengungkapkan, kaum minoritas seksual maupun LGBT saat ini sudah tidak lagi dikategorikan sebagai orang yang mempunyai gangguan kejiwaaan.

"Apalagi sejak tahun 1999  LGBT sudah bukan lagi bagian dari gangguan jiwa, dan tahun 2017 sudah ada pengakuan tentang transgender," katanya.

Baca juga: Kejaksaan Agung Larang LGBT Lamar CPNS 2019, Tim Medis dan Psikolog Akan Lakukan Deteksi

Maka dari itu, lanjut Gabriel, pihaknya meminta pemerintah untuk memberikan pelayanan yang adil bagi seluruh warga Indonesia.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida mengatakan larangan tersebut merupakan perilaku diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Kami akan menindaklanjuti informasi ini dan berupaya berkoordinasi dengan panitia seleksi CPNS. lni sudah menjadi catatan dan perhatian dari Ombudsman," kata Farida.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Regional
8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

Regional
Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.