KOMPAS.com – Komisi X DPR mendukung rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam pembentukan komponen cadangan (Komcad) pertahanan.
Namun pelibatan Kemendikbud itu berkaitan dengan aspek kognisi sehingga komponen cadangan pertahanan tidak semata indoktrinasi aspek militerisme.
“Dengan demikian keikutsertaan peserta didik menjadi komponen cadangan lahir dari kesukarelaan bukan paksaan,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam pernyataan tertulis, Rabu (13/11/2019).
Menurutnya, penekanan pada aspek kognisi ini dalam membangun kesadaran bela negara sebagai syarat penting pembentukan komponen cadangan pertahanan hanya bisa dilakukan melalui jalur pendidikan.
Baca juga: Prabowo: Setiap Warga Negara Berhak dan Wajib Ikut Bela Negara
Berbagai muatan kurikulum bela negara seperti pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama bisa disampaikan secara berkesinambungan.
“Jadi di sini pelibatan Kemendikbud tidak semata menyediakan siswa atau mahasiswa sebagai peserta komcad pertahanan, tapi lebih dari itu melibatkan Kemendikbud untuk membangun kesadaran bela negara melalui kurikulum pendidikan,” katanya.
Politisi PKB ini berharap, pembentukan Komcad Pertahanan tidak berujung pada kegiatan indoktrinasi aspek militerisme semata.
Menurutnya, dalam jangka pendek kegiatan indoktrinasi mungkin berhasil memunculkan kader-kader Komcad Pertahanan yang militan.
Namun dalam jangka panjang, kegiatan indoktrinasi hanya akan berujung pada munculnya kebenaran tunggal yang mengancam kehidupan demokrasi.
“Kita ingin komcad pertahanan yang dibentuk mempunyai kemampuan seimbang dalam hal bela negara maupun menjunjung aspek demokrasi yang tetap mengedepankan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Kendati demikian, Huda meminta semua pihak harus menunggu konsep detail dari Kementerian Pertahanan terkait rencana pelibatan Kemendikbud dalam pembentukan Komcad Pertahanan.
