Ratusan Mahasiswa di Bali Gelar Aksi Tolak Revisi UU KPK

Kompas.com - 12/09/2019, 15:24 WIB
Aksi mahasiswa dan maayarakat Bali tolak revisi UU KPK di kantor DPRD Bali, Kamis (12/9/2019). KOMPAS.com/ IMAM ROSIDINAksi mahasiswa dan maayarakat Bali tolak revisi UU KPK di kantor DPRD Bali, Kamis (12/9/2019).

DENPASAR, KOMPAS.com - Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bali anti korupsi menggelar aksi di depan Kantor DPRD Bali, di Jalan Dr Kusuma Atmaja, Bali, Kamis (12/9/2019).

Ratusan massa tersebut menyuarakan menolak revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menolak Calon Pimpinan (Capim) KPK yang bermasalah.

Baca juga: KPK: Habibie Membangun Fondasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Massa memulai aksinya dengan melakukan long march dari Parkir Timur Lapangan Renon, Denpasar. Kemudian, secara bersama-sama berjalan menuju depan Kantor DPRD Bali.

"Kami menolak direvisinya UU KPK yang digulirkan DPR. Juga menuntut kejelasan terkait panitia seleksi calon pimpinan KPK," kata Javents Lumbantobing, Presiden Mahasiswa Universitas Udayana, di sela-sela aksi, Kamis.

Dalam tuntutannya, ada 10 poin dalam draft revisi UU KPK yang dianggap bermaslaah. Satu di antaranya adalah independensi KPK akan terancam.

Sebab, nantinya dalam revisi tersebut KPK akan berada di bawah pemerintahan pusat. Juga penyidik dan anggota KPK harus ASN/PNS.

"Itu yang kami takutkan, KPK akan semakin lemah dan tak lagi independen," ujar dia.

Adapun 10 poin dalam draft revisi UU KPK yang dianggap melemahkan adalah independensi yang terancam, penyadapan yang dipersulit dan dibatasi, pembentukan dewan pengawas yang dipilih DPR, sumber penyelidik yang dibatasi, penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung.

Kemudian, perkara yang dapat perhatian masyarakat tak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas, kewenangan-kewenangan strategis dalam penuntutan dihilangkan, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan, serta wewenang KPK mengelola pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dipangkas.

Baca juga: Beda Sikap Jokowi soal Revisi UU KPK, Sebelum dan Setelah Pilpres...

Adapun tuntutan kepada Presiden Joko Widodo adalah segera dihentikannya pembahasan revisi UU KPK.

Hal ini mengingat sebelumnya Jokowi telah menerbitkan surat presiden (surpres) pada Rabu (11/9/2019).

"Kami sertakan di tuntutan, menuntut Jokowi dan DPR menghentikan pembahasan revisi UU KPK. Kami ketahui sudah ada surat presiden," kata dia.

Aksi berjalan kurang lebih selama 1,5 jam. Mereka dari perwakilan mahasiswa secara bergantian berorasi.

Sekitar pukul 15.30 Wita, massa membubarkan diri.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah RFZ, Bocah yang Disiksa Ayah dan Dibuang Ibunya, Kini Diasuh Kapolres

Kisah RFZ, Bocah yang Disiksa Ayah dan Dibuang Ibunya, Kini Diasuh Kapolres

Regional
Evaluasi Simulasi Belajar Tatap Muka 7 Sekolah di Jateng, Ganjar: Hasilnya Cukup Baik

Evaluasi Simulasi Belajar Tatap Muka 7 Sekolah di Jateng, Ganjar: Hasilnya Cukup Baik

Regional
Buron 3 Tahun, Penjiplak Merek Antena Televisi Ditangkap di Sidoarjo

Buron 3 Tahun, Penjiplak Merek Antena Televisi Ditangkap di Sidoarjo

Regional
Santri di Jombang Beberkan Kiatnya Sembuh dari Covid-19

Santri di Jombang Beberkan Kiatnya Sembuh dari Covid-19

Regional
Buron 10 Tahun, Terpidana Kasus Penipuan Ditangkap di Magelang

Buron 10 Tahun, Terpidana Kasus Penipuan Ditangkap di Magelang

Regional
47 Rumah Rusak akibat Angin Puting Beliung di Lombok Barat

47 Rumah Rusak akibat Angin Puting Beliung di Lombok Barat

Regional
Pemprov DIY Klaim Sudah Lewati Standar Testing Covid-19 WHO

Pemprov DIY Klaim Sudah Lewati Standar Testing Covid-19 WHO

Regional
Kronologi Bus dan Truk Tabrakan yang Mengakibatkan 2 Orang Tewas, 4 Luka Ringan

Kronologi Bus dan Truk Tabrakan yang Mengakibatkan 2 Orang Tewas, 4 Luka Ringan

Regional
Satu Ruang Paviliun RSUD dr Soedono Ditutup untuk Isolasi 16 Nakes Positif Covid-19

Satu Ruang Paviliun RSUD dr Soedono Ditutup untuk Isolasi 16 Nakes Positif Covid-19

Regional
Gelar Dangdut Saat Pandemi, Wakil Ketua DPRD Tegal Minta Maaf ke Jokowi

Gelar Dangdut Saat Pandemi, Wakil Ketua DPRD Tegal Minta Maaf ke Jokowi

Regional
Bayi Berusia 22 Bulan dan Ayahnya Positif Covid-19

Bayi Berusia 22 Bulan dan Ayahnya Positif Covid-19

Regional
Korupsi Dana Hibah, Mantan Ketua Organda Kota Serang Dijebloskan ke Penjara

Korupsi Dana Hibah, Mantan Ketua Organda Kota Serang Dijebloskan ke Penjara

Regional
Pegawainya Positif Covid-19, Kantor BPKD Wonogiri Tetap Buka

Pegawainya Positif Covid-19, Kantor BPKD Wonogiri Tetap Buka

Regional
7 Bulan Tak Tersentuh Corona, Hari Ini Manggarai Timur Jadi Zona Merah Covid-19

7 Bulan Tak Tersentuh Corona, Hari Ini Manggarai Timur Jadi Zona Merah Covid-19

Regional
Dugaan Teror KKB Menjelang Pilkada, TNI-Polri Kesulitan Menindak Penyandang Dana

Dugaan Teror KKB Menjelang Pilkada, TNI-Polri Kesulitan Menindak Penyandang Dana

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X