Ratusan Mahasiswa di Bali Gelar Aksi Tolak Revisi UU KPK

Kompas.com - 12/09/2019, 15:24 WIB
Aksi mahasiswa dan maayarakat Bali tolak revisi UU KPK di kantor DPRD Bali, Kamis (12/9/2019). KOMPAS.com/ IMAM ROSIDINAksi mahasiswa dan maayarakat Bali tolak revisi UU KPK di kantor DPRD Bali, Kamis (12/9/2019).

DENPASAR, KOMPAS.com - Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bali anti korupsi menggelar aksi di depan Kantor DPRD Bali, di Jalan Dr Kusuma Atmaja, Bali, Kamis (12/9/2019).

Ratusan massa tersebut menyuarakan menolak revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menolak Calon Pimpinan (Capim) KPK yang bermasalah.

Baca juga: KPK: Habibie Membangun Fondasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Massa memulai aksinya dengan melakukan long march dari Parkir Timur Lapangan Renon, Denpasar. Kemudian, secara bersama-sama berjalan menuju depan Kantor DPRD Bali.

"Kami menolak direvisinya UU KPK yang digulirkan DPR. Juga menuntut kejelasan terkait panitia seleksi calon pimpinan KPK," kata Javents Lumbantobing, Presiden Mahasiswa Universitas Udayana, di sela-sela aksi, Kamis.

Dalam tuntutannya, ada 10 poin dalam draft revisi UU KPK yang dianggap bermaslaah. Satu di antaranya adalah independensi KPK akan terancam.

Sebab, nantinya dalam revisi tersebut KPK akan berada di bawah pemerintahan pusat. Juga penyidik dan anggota KPK harus ASN/PNS.

"Itu yang kami takutkan, KPK akan semakin lemah dan tak lagi independen," ujar dia.

Adapun 10 poin dalam draft revisi UU KPK yang dianggap melemahkan adalah independensi yang terancam, penyadapan yang dipersulit dan dibatasi, pembentukan dewan pengawas yang dipilih DPR, sumber penyelidik yang dibatasi, penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung.

Kemudian, perkara yang dapat perhatian masyarakat tak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas, kewenangan-kewenangan strategis dalam penuntutan dihilangkan, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan, serta wewenang KPK mengelola pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dipangkas.

Baca juga: Beda Sikap Jokowi soal Revisi UU KPK, Sebelum dan Setelah Pilpres...

Adapun tuntutan kepada Presiden Joko Widodo adalah segera dihentikannya pembahasan revisi UU KPK.

Hal ini mengingat sebelumnya Jokowi telah menerbitkan surat presiden (surpres) pada Rabu (11/9/2019).

"Kami sertakan di tuntutan, menuntut Jokowi dan DPR menghentikan pembahasan revisi UU KPK. Kami ketahui sudah ada surat presiden," kata dia.

Aksi berjalan kurang lebih selama 1,5 jam. Mereka dari perwakilan mahasiswa secara bergantian berorasi.

Sekitar pukul 15.30 Wita, massa membubarkan diri.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Madrasah Diobrak-abrik Geng Motor, Warga Kota Tasikmalaya Siap Perang

Madrasah Diobrak-abrik Geng Motor, Warga Kota Tasikmalaya Siap Perang

Regional
2 Komisioner KPU Muratara dan 6 Staf Positif Covid-19

2 Komisioner KPU Muratara dan 6 Staf Positif Covid-19

Regional
Kronologi Pria Diduga Gangguan Jiwa Bacok Warga hingga Tewas, Pelaku Masih Berkeliaran

Kronologi Pria Diduga Gangguan Jiwa Bacok Warga hingga Tewas, Pelaku Masih Berkeliaran

Regional
Pria Ini Tipu PSK, Tak Bayar dan Bawa Kabur Sepeda Motor

Pria Ini Tipu PSK, Tak Bayar dan Bawa Kabur Sepeda Motor

Regional
Dinkes Riau: Mayoritas Pasien Corona yang Meninggal Punya Diabetes

Dinkes Riau: Mayoritas Pasien Corona yang Meninggal Punya Diabetes

Regional
Diejek karena Jadi Buruh Sawit, Pria Ini Bunuh Temannya dengan Parang

Diejek karena Jadi Buruh Sawit, Pria Ini Bunuh Temannya dengan Parang

Regional
Terungkap, Ini Motif Mbak Ida Pamer Celana Dalam Saat Naik Motor

Terungkap, Ini Motif Mbak Ida Pamer Celana Dalam Saat Naik Motor

Regional
Positif Covid-19, Ketua KPU Muratara Sempat Hadiri Rakor Pilkada di Palembang

Positif Covid-19, Ketua KPU Muratara Sempat Hadiri Rakor Pilkada di Palembang

Regional
Diduga Terlibat Pemerkosaan Mahasiswi di Makassar, 7 Orang Ditangkap, Satu di Antaranya Perempuan

Diduga Terlibat Pemerkosaan Mahasiswi di Makassar, 7 Orang Ditangkap, Satu di Antaranya Perempuan

Regional
Viral, Video Sopir Ambulans Pengantar Jenazah Covid-19 di Minahasa Utara Dipukul

Viral, Video Sopir Ambulans Pengantar Jenazah Covid-19 di Minahasa Utara Dipukul

Regional
'Nasinya Lembek dan Lengket Seperti Lem, Kami Tak Berani Makan'

"Nasinya Lembek dan Lengket Seperti Lem, Kami Tak Berani Makan"

Regional
RS Lapangan di Malang Bisa Ditempati Pasien Covid-19 dari Luar Daerah

RS Lapangan di Malang Bisa Ditempati Pasien Covid-19 dari Luar Daerah

Regional
Detik-detik Evakuasi Pesut Berusia 30 Tahun di Riau, Sempat Lolos dari Jaring

Detik-detik Evakuasi Pesut Berusia 30 Tahun di Riau, Sempat Lolos dari Jaring

Regional
4 Penyelanggara Pemilu Positif Covid-19, Tahapan Pilkada Sumbar Tetap Lanjut

4 Penyelanggara Pemilu Positif Covid-19, Tahapan Pilkada Sumbar Tetap Lanjut

Regional
Seorang Komisioner KPU Bangli Positif Covid-19, Pernah ke Surabaya

Seorang Komisioner KPU Bangli Positif Covid-19, Pernah ke Surabaya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X