Para Akademisi di Makassar Tolak Revisi UU KPK

Kompas.com - 10/09/2019, 11:18 WIB
Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj. SIGID KURNIAWANPegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

MAKASSAR, KOMPAS.com - Beberapa akademisi di Makassar menolak keras revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantsan Korupsi ( KPK) oleh DPR RI.

Revisi ini disebut-sebut sebagai pelemahan terhadap KPK, lembaga yang menangani kasus korupsi kelas kakap di Indonesia.

Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh) yang getol menolak revisi ini.

Pusat Kajian Antikorupsi (Pankas) Unhas yang diketuai Muhammad Hasrul telah mengeluarkan 5 pernyataan sikap.

Salah satu usulan revisi UU KPK yang dikritik ialah keberadaan dewan pengawas dengan kewenangan yang sangat besar. Dewan pengawas dinilai memangkas kewenangan pimpinan KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Kewenangan dewan pengawas terutama dalam kaitannya dengan izin penyadapan yang akan dilakukan oleh pimpinan KPK, unsur dewan pengawas yang diusulkan oleh DPR dan Presiden untuk pertama kalinya, juga syarat-syarat dewan pengawas yang tidak rinci di dalam undang-undang ini menyebabkan masa depan pemberantasan korupsi di ujung tanduk," kata Hasrul, Senin (9/9/2019).

Baca juga: Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman Minta Presiden Tolak Revisi UU KPK

Sejauh ini, sudah 35 dosen Unhas yang membubuhkan tanda tangan untuk menolak revisi UU KPK. Hal yang sama juga dilakukan akademisi di Unismuh.

Salah satu akademisi di Unismuh Andi Luhur Priyanto mengatakan, revisi UU KPK oleh DPR tersebut merupakan serangan politik legislasi yang semakin mematikan semangat pemberantasan korupsi.

"Betul-betul seperti kabar kematian. Kita tidak bisa biarkan serangan politik legislasi ini akan mengalahkan harapan kita untuk Indonesia bersih dan bebas korupsi," ujar dosen Fisip Unismuh itu.

Menurut dia, harapan untuk pemberantasan korupsi tidak lagi dapat diharapkan kepada para politisi. Saat ini, harapan ada di tangan gerakan masyarakat sipil, perguruan tinggi, media, kaum muda dan perlawanan akar rumput.

Luhur menyesalkan sikap pemerintahan Joko Widodo yang belum merespon gerakan politik DPR. Menurut dia, pemerintah dan DPR periode ini seharusnya meninggalkan warisan yang baik untuk bangsa.

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unismuh juga akan melakukan konsolidasi para akademisi dan mahasiswa untuk mengambil langkah-langkah dukungan pada KPK, sekaligus kecaman pada institusi DPR RI.

"Untuk memperkuat konsolidasi dukungan, kami juga sudah agendakan kehadiran Wakil Ketua KPK Muhammad Syarif di FISIP Unismuh pada tanggal 18-19 September 2019 ini,"kata Wakil Dekan 2 FISIP Unismuh itu.



Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akibat Kemarau Panjang, Harga Cabai Rawit Tembus Rp 150 Ribu Per Kg

Akibat Kemarau Panjang, Harga Cabai Rawit Tembus Rp 150 Ribu Per Kg

Regional
Janin Ditemukan di Ruang Kelas, Siswi SMK Heboh

Janin Ditemukan di Ruang Kelas, Siswi SMK Heboh

Regional
Fakta Lengkap Gempa Tuban 2 Kali di Laut Jawa, Analogi Segitiga hingga Terasa Sampai Bandung dan Bima

Fakta Lengkap Gempa Tuban 2 Kali di Laut Jawa, Analogi Segitiga hingga Terasa Sampai Bandung dan Bima

Regional
Foto Syur Wanita Berbaju PNS Viral, Pemprov Jabar Lakukan Penelusuran

Foto Syur Wanita Berbaju PNS Viral, Pemprov Jabar Lakukan Penelusuran

Regional
TNI Perbatasan Gagalkan Penyelundupan Mobil Land Cruiser Asal Malaysia

TNI Perbatasan Gagalkan Penyelundupan Mobil Land Cruiser Asal Malaysia

Regional
Kisah Iman, Anak Yatim Penjual Gorengan di Trotoar: Dapat Rp 30.000 Sehari hingga Diajak Belanja ke Mal oleh Dedi Mulyadi

Kisah Iman, Anak Yatim Penjual Gorengan di Trotoar: Dapat Rp 30.000 Sehari hingga Diajak Belanja ke Mal oleh Dedi Mulyadi

Regional
Ketika Imam Katolik Minta Maaf di Hadapan Jasad ODGJ Korban Pasung...

Ketika Imam Katolik Minta Maaf di Hadapan Jasad ODGJ Korban Pasung...

Regional
Fakta 20 Anak Dijadikan Pengemis di Medan, Disuruh Ibu Minta-minta di Jalan Saat Malam Hari

Fakta 20 Anak Dijadikan Pengemis di Medan, Disuruh Ibu Minta-minta di Jalan Saat Malam Hari

Regional
Kasus Kekerasan Seksual Merebak di Karawang, 'Safe House' Dibutuhkan

Kasus Kekerasan Seksual Merebak di Karawang, "Safe House" Dibutuhkan

Regional
Pemprov Gorontalo Siap Ganti Rugi Sawah yang Gagal Panen Akibat Kemarau

Pemprov Gorontalo Siap Ganti Rugi Sawah yang Gagal Panen Akibat Kemarau

Regional
Tim Gabungan Dikerahkan Atasi Kebakaran di Hutan Lereng Barat Gunung Slamet

Tim Gabungan Dikerahkan Atasi Kebakaran di Hutan Lereng Barat Gunung Slamet

Regional
Desa Ini Diteror Pria Misterius yang Raba dan Cium Wanita Saat Tidur

Desa Ini Diteror Pria Misterius yang Raba dan Cium Wanita Saat Tidur

Regional
Bentrokan OKP dan TNI di Medan, 1 TNI Luka, Identitas Pelaku Masih Rahasia

Bentrokan OKP dan TNI di Medan, 1 TNI Luka, Identitas Pelaku Masih Rahasia

Regional
Kisah di Balik Bocah 9 Tahun Mengemis di Aceh, Disiksa Orangtua Jika Pulang Tak Bawa Uang

Kisah di Balik Bocah 9 Tahun Mengemis di Aceh, Disiksa Orangtua Jika Pulang Tak Bawa Uang

Regional
Uji Lab Ungkap Sayur di Ambon Terpapar Pestisida, Petani Merugi

Uji Lab Ungkap Sayur di Ambon Terpapar Pestisida, Petani Merugi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X