Kompas.com - 10/09/2019, 11:18 WIB
Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj. SIGID KURNIAWANPegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

MAKASSAR, KOMPAS.com - Beberapa akademisi di Makassar menolak keras revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) oleh DPR RI.

Revisi ini disebut-sebut sebagai pelemahan terhadap KPK, lembaga yang menangani kasus korupsi kelas kakap di Indonesia.

Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh) yang getol menolak revisi ini.

Pusat Kajian Antikorupsi (Pankas) Unhas yang diketuai Muhammad Hasrul telah mengeluarkan 5 pernyataan sikap.

Salah satu usulan revisi UU KPK yang dikritik ialah keberadaan dewan pengawas dengan kewenangan yang sangat besar. Dewan pengawas dinilai memangkas kewenangan pimpinan KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Kewenangan dewan pengawas terutama dalam kaitannya dengan izin penyadapan yang akan dilakukan oleh pimpinan KPK, unsur dewan pengawas yang diusulkan oleh DPR dan Presiden untuk pertama kalinya, juga syarat-syarat dewan pengawas yang tidak rinci di dalam undang-undang ini menyebabkan masa depan pemberantasan korupsi di ujung tanduk," kata Hasrul, Senin (9/9/2019).

Baca juga: Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman Minta Presiden Tolak Revisi UU KPK

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sejauh ini, sudah 35 dosen Unhas yang membubuhkan tanda tangan untuk menolak revisi UU KPK. Hal yang sama juga dilakukan akademisi di Unismuh.

Salah satu akademisi di Unismuh Andi Luhur Priyanto mengatakan, revisi UU KPK oleh DPR tersebut merupakan serangan politik legislasi yang semakin mematikan semangat pemberantasan korupsi.

"Betul-betul seperti kabar kematian. Kita tidak bisa biarkan serangan politik legislasi ini akan mengalahkan harapan kita untuk Indonesia bersih dan bebas korupsi," ujar dosen Fisip Unismuh itu.

Menurut dia, harapan untuk pemberantasan korupsi tidak lagi dapat diharapkan kepada para politisi. Saat ini, harapan ada di tangan gerakan masyarakat sipil, perguruan tinggi, media, kaum muda dan perlawanan akar rumput.

Luhur menyesalkan sikap pemerintahan Joko Widodo yang belum merespon gerakan politik DPR. Menurut dia, pemerintah dan DPR periode ini seharusnya meninggalkan warisan yang baik untuk bangsa.

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unismuh juga akan melakukan konsolidasi para akademisi dan mahasiswa untuk mengambil langkah-langkah dukungan pada KPK, sekaligus kecaman pada institusi DPR RI.

"Untuk memperkuat konsolidasi dukungan, kami juga sudah agendakan kehadiran Wakil Ketua KPK Muhammad Syarif di FISIP Unismuh pada tanggal 18-19 September 2019 ini,"kata Wakil Dekan 2 FISIP Unismuh itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Regional
Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Regional
Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Regional
Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Regional
Apresiasi Penanganan Covid-19  di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Apresiasi Penanganan Covid-19 di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Regional
Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Regional
Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi 'Drive Thru'

Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi "Drive Thru"

Regional
Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Regional
Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Regional
Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Regional
Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X