Para Akademisi di Makassar Tolak Revisi UU KPK

Kompas.com - 10/09/2019, 11:18 WIB
Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj. SIGID KURNIAWANPegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

MAKASSAR, KOMPAS.com - Beberapa akademisi di Makassar menolak keras revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantsan Korupsi ( KPK) oleh DPR RI.

Revisi ini disebut-sebut sebagai pelemahan terhadap KPK, lembaga yang menangani kasus korupsi kelas kakap di Indonesia.

Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh) yang getol menolak revisi ini.

Pusat Kajian Antikorupsi (Pankas) Unhas yang diketuai Muhammad Hasrul telah mengeluarkan 5 pernyataan sikap.

Salah satu usulan revisi UU KPK yang dikritik ialah keberadaan dewan pengawas dengan kewenangan yang sangat besar. Dewan pengawas dinilai memangkas kewenangan pimpinan KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Kewenangan dewan pengawas terutama dalam kaitannya dengan izin penyadapan yang akan dilakukan oleh pimpinan KPK, unsur dewan pengawas yang diusulkan oleh DPR dan Presiden untuk pertama kalinya, juga syarat-syarat dewan pengawas yang tidak rinci di dalam undang-undang ini menyebabkan masa depan pemberantasan korupsi di ujung tanduk," kata Hasrul, Senin (9/9/2019).

Baca juga: Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman Minta Presiden Tolak Revisi UU KPK

Sejauh ini, sudah 35 dosen Unhas yang membubuhkan tanda tangan untuk menolak revisi UU KPK. Hal yang sama juga dilakukan akademisi di Unismuh.

Salah satu akademisi di Unismuh Andi Luhur Priyanto mengatakan, revisi UU KPK oleh DPR tersebut merupakan serangan politik legislasi yang semakin mematikan semangat pemberantasan korupsi.

"Betul-betul seperti kabar kematian. Kita tidak bisa biarkan serangan politik legislasi ini akan mengalahkan harapan kita untuk Indonesia bersih dan bebas korupsi," ujar dosen Fisip Unismuh itu.

Menurut dia, harapan untuk pemberantasan korupsi tidak lagi dapat diharapkan kepada para politisi. Saat ini, harapan ada di tangan gerakan masyarakat sipil, perguruan tinggi, media, kaum muda dan perlawanan akar rumput.

Luhur menyesalkan sikap pemerintahan Joko Widodo yang belum merespon gerakan politik DPR. Menurut dia, pemerintah dan DPR periode ini seharusnya meninggalkan warisan yang baik untuk bangsa.

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unismuh juga akan melakukan konsolidasi para akademisi dan mahasiswa untuk mengambil langkah-langkah dukungan pada KPK, sekaligus kecaman pada institusi DPR RI.

"Untuk memperkuat konsolidasi dukungan, kami juga sudah agendakan kehadiran Wakil Ketua KPK Muhammad Syarif di FISIP Unismuh pada tanggal 18-19 September 2019 ini,"kata Wakil Dekan 2 FISIP Unismuh itu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain karena Harta Warisan, Ibu Kalsum Adukan Anaknya soal Pencemaran Nama Baik

Selain karena Harta Warisan, Ibu Kalsum Adukan Anaknya soal Pencemaran Nama Baik

Regional
Saat Pandemi, 70 Siswa SMK Itu Pesta 'Prom Night' di Hotel...

Saat Pandemi, 70 Siswa SMK Itu Pesta "Prom Night" di Hotel...

Regional
Tolak Permintaan Maaf, Keluarga Ngotot Laporkan Anak Ibu Kalsum ke Polisi

Tolak Permintaan Maaf, Keluarga Ngotot Laporkan Anak Ibu Kalsum ke Polisi

Regional
Terobosan Kampung Tangkal Covid-19 Bantu Warga Kena PHK: Lahan Penuh Ular Jadi Kebun Sayur, Saluran Kumuh Jadi Tambak Ikan

Terobosan Kampung Tangkal Covid-19 Bantu Warga Kena PHK: Lahan Penuh Ular Jadi Kebun Sayur, Saluran Kumuh Jadi Tambak Ikan

Regional
Ibu Kalsum Adukan Balik Anaknya soal Harta Warisan, Polisi: Belum Tentu Bisa Jadi Laporan

Ibu Kalsum Adukan Balik Anaknya soal Harta Warisan, Polisi: Belum Tentu Bisa Jadi Laporan

Regional
Sempat Ingin Dipenjarakan, Ibu Kalsum Adukan Balik Anaknya ke Polisi soal Harta Warisan

Sempat Ingin Dipenjarakan, Ibu Kalsum Adukan Balik Anaknya ke Polisi soal Harta Warisan

Regional
Fakta Ayah Cabuli Anak Kandung, Dilakukan Selama 10 Tahun, Kepergok Istri

Fakta Ayah Cabuli Anak Kandung, Dilakukan Selama 10 Tahun, Kepergok Istri

Regional
TNI Pasang Patok di Kantor Wali Kota Magelang, Ini 2 Opsi bagi Pemkot

TNI Pasang Patok di Kantor Wali Kota Magelang, Ini 2 Opsi bagi Pemkot

Regional
TNI Pasang Patok di Kantor Wali Kota Magelang, Komandan: Mereka Tempati Aset Kami

TNI Pasang Patok di Kantor Wali Kota Magelang, Komandan: Mereka Tempati Aset Kami

Regional
'Beras 10 Kilogram Itu Seharga 4 Gram Emas, Kalau Dibeli dengan Uang Rp 2 Juta'

"Beras 10 Kilogram Itu Seharga 4 Gram Emas, Kalau Dibeli dengan Uang Rp 2 Juta"

Regional
Cerita Suroto, Tiduran 10 Tahun di Kamar dan Pernah Dipenjara

Cerita Suroto, Tiduran 10 Tahun di Kamar dan Pernah Dipenjara

Regional
Perjuangan Paramita Jalani Hidup Pascagempa Palu, Lumpuh Separuh Badan dan Andalkan Suami

Perjuangan Paramita Jalani Hidup Pascagempa Palu, Lumpuh Separuh Badan dan Andalkan Suami

Regional
Ganjar Sebut Seluruh ASN Pemprov Jateng yang Terjangkit Covid-19 Merupakan Orang Tanpa Gejala

Ganjar Sebut Seluruh ASN Pemprov Jateng yang Terjangkit Covid-19 Merupakan Orang Tanpa Gejala

Regional
Risma Usul Pasien Covid-19 Sekali Swab Bisa Pulang, Ini Tanggapan RSUD Soetomo

Risma Usul Pasien Covid-19 Sekali Swab Bisa Pulang, Ini Tanggapan RSUD Soetomo

Regional
[POPULER NUSANTARA] Kantor Bupati Kutai Timur Disegel KPK | Video Viral Wanita Joget di Suramadu

[POPULER NUSANTARA] Kantor Bupati Kutai Timur Disegel KPK | Video Viral Wanita Joget di Suramadu

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X