Soal Pemindahan Ibu Kota, Ketua MPR Minta Pemerintah Selesaikan Dulu Masalah Papua

Kompas.com - 27/08/2019, 13:22 WIB
Ketua MPR Zulkifli Hasan,  saat menari bersama sejumlah mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Oemathonis Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (27/8/2019) KOMPAS.COM/SIGIRANUS MARUTHO BEREKetua MPR Zulkifli Hasan, saat menari bersama sejumlah mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Oemathonis Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (27/8/2019)

KUPANG, KOMPAS.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan, menyampaikan pendapatnya soal rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Kepada Kompas.com di sela-sela kunjungan kerjanya di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (27/8/2019), Zulkifli meminta pemerintah jangan terburu-buru dengan pemindahan ibu kota negara.

"Saya berpendapat jangan buru buru. Sekarang, pekerjaan rumah yang paling besar yakni selesaikan Papua dulu,"ujar Zulkifli usai berkunjung ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Oemathonis Kupang.

Baca juga: Kemendagri Sebut Ibu Kota Baru Dipimpin ASN

Menurut Zulkifli, mengurus Papua menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi, lanjut Zulkifli, kerap kali ke Papua untuk membangun infrastruktur, tapi tidak cukup hanya Jokowi sendiri, sehingga perlu didukung oleh semua pihak.

"Jalan dibangun dan presiden bolak balik ke Papua dan itu tidak bisa hanya presiden sendiri sehingga harus didukung ramai-ramai. Gubernurnya, bupatinya dan masyarakatnya. Sekarang saatnya kita merebut hati rakyat Papua,"ujar Zulkifli.

Diberitakan, pemerintah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Baca juga: Gubernur Kalteng soal Ibu Kota Baru: Wajib Percaya dengan Takdir

Rencana itu diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri dan kepala daerah terkait di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Saat ini, pemerintah akan fokus dalam menyiapkan rancangan undang-undang sebagai payung hukum pemindahan ibu kota negara tersebut.

Presiden Jokowi telah menyurati Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengenai keputusan tersebut.

Presiden juga telah melampirkan hasil kajian mengenai calon ibu kota baru



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X