Jokowi Serahkan Sengketa Lahan Moto GP Mandalika ke Gubernur NTB

Kompas.com - 17/05/2019, 23:54 WIB
Presiden Joko Widodo saat diwawancarai  wartawan usai meninjau kawasan pembangunan sirkuit Moto GP di Kute Lombok Tengah, Jumat (17/5/2019). KOMPAS.com/Fitri RPresiden Joko Widodo saat diwawancarai wartawan usai meninjau kawasan pembangunan sirkuit Moto GP di Kute Lombok Tengah, Jumat (17/5/2019).

LOMBOK TENGAH, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menyerahkan penyelesaian sengketa lahan pembangunan sirkuit Moto GP di Mandalika kepada pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Gubernur NTB  Zilkieflimansyah.

Jokowi meminta persoalan itu dibicarakan tanpa harus ngotot. 

"Nanti itu urusan ITDC dengan Pak Gubernur. Saya kira pendekatan-pendekatan di lapangan, ya, mendekati, mengajak bicara, dan segera diputuskan. Kita bisa bicara kok, kenapa harus ngotot-ngototan," kata Jokowi, saat mengunjungi KEK Mandalika, Jumat (17/5/2019).

Baca juga: Presiden Jokowi: Pembangunan Sirkuit Mandalika Dimulai Januari 2020

Dari pantauan Kompas.com, di tengah lokasi yang masih bersengketa itu, ada pagar yang menutup lahan. Dari foto udara akan terlihat pagar pembatas yang membelah bundaran yang dijadikan lokasi utama sirkuit.

Berdasarkan data ITDC, panjang sirkuit Moto GP adalah 4,32 kilometer, dan memiliki 18 tikungan

Data yang dihimpun Kompas.com dari Serikat Tani NTB, pembebasan lahan kawasan Mandalika bermula pada 1992 dengan harga yang tidak layak.

Aktivis Serikat Tani NTB Burhanuddin mengatakan, pasca-pembebasan lahan tersebut, masih menyisakan masalah hingga saat ini.

"Puluhan hektar lahan di KEK Mandalika, termasuk yang menjadi bagian sirkuit Moto GP masih ditempati masyarakat," Kata Burhan.

Baca juga: Jokowi Minta KEK Mandalika Jangan Sampai Salah Manajemen

Burhanuddin mengatakan, saat melakukan advokasi di kawasan itu pada1997, kawasan ITDC awalnya bernama LTDC ( Lombok Tourism Development Corporation). Mereka menguasai lahan seluas 1.250 hektar di kawasan Pantai Kute, Lombok Tengah.

Ratusan petani yang mengaku menggarap lahan, terlantar secara turun temurun. Mereka memprotes penguasaan lahan tersebut. Perlawanan mereka mendapat reaksi keras dari aparat kepolisian maupun TNI.

Mereka bahkan berulang kali melakukan aksi demonstrasi untuk merebut kembali lahan mereka yang dianggap dibayar dengan harga tidak layak.

Aksi terakhir dilakukan di kantor Gubernur NTB pada 2014. Mereka menuntut hak mereka atas tanah di kawasan yang menawan itu.

Namun, berakhir dengan pemberian tali asih dan tanah mereka kembali dikuasai LTDC dengan nama BTDC (Bali Tourism Development Corporation).

Setelah pemerintahan Joko Widodo, BTDC berubah menjadi ITDC.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NUSANTARA] Pernikahan Siswi SMP di Lombok | Puluhan Rumah Rusak akibat Gempa M 5,9 Pangandaran

[POPULER NUSANTARA] Pernikahan Siswi SMP di Lombok | Puluhan Rumah Rusak akibat Gempa M 5,9 Pangandaran

Regional
Debat Pilgub Jambi, Walhi Sebut Semua Cagub Beri Karpet Merah untuk Investor Tambang

Debat Pilgub Jambi, Walhi Sebut Semua Cagub Beri Karpet Merah untuk Investor Tambang

Regional
Tebang Pohon karena Halangi Papan Reklame di Jalan, 4 Orang Ditangkap

Tebang Pohon karena Halangi Papan Reklame di Jalan, 4 Orang Ditangkap

Regional
Fakta Siswi SMP Nikahi Pemuda 17 Tahun, Kenal Setahun, Tak Diketahui KUA

Fakta Siswi SMP Nikahi Pemuda 17 Tahun, Kenal Setahun, Tak Diketahui KUA

Regional
'Tidak Boleh Menafsirkan Sesuatu Secara Simbolis Seolah-olah Komodo Tak Suka Pembangunan Itu'

"Tidak Boleh Menafsirkan Sesuatu Secara Simbolis Seolah-olah Komodo Tak Suka Pembangunan Itu"

Regional
Seorang Kakek Hilang Tersesat di Hutan Serang, Banten

Seorang Kakek Hilang Tersesat di Hutan Serang, Banten

Regional
Soal Foto Komodo 'Adang' Truk, Pemprov NTT: Jangan Ditafsirkan Seolah Komodo Tidak Suka...

Soal Foto Komodo "Adang" Truk, Pemprov NTT: Jangan Ditafsirkan Seolah Komodo Tidak Suka...

Regional
Cerita Anya Membuat Perhiasan Cantik dari ASI, Produknya sampai ke Singapura

Cerita Anya Membuat Perhiasan Cantik dari ASI, Produknya sampai ke Singapura

Regional
Sederet Kisah Pernikahan Dini di NTB, Mulai Umur 12 Tahun hingga Menikahi 2 Gadis dalam Sebulan

Sederet Kisah Pernikahan Dini di NTB, Mulai Umur 12 Tahun hingga Menikahi 2 Gadis dalam Sebulan

Regional
Libur Panjang, Khofifah Minta Warga Waspadai Covid-19 dan Bencana Hidrometeorologi

Libur Panjang, Khofifah Minta Warga Waspadai Covid-19 dan Bencana Hidrometeorologi

Regional
Video Viral Belasan Remaja Saling Jambak dan Pukul hingga Tersungkur, Ini Penjelasan Polisi

Video Viral Belasan Remaja Saling Jambak dan Pukul hingga Tersungkur, Ini Penjelasan Polisi

Regional
Kamar Hotel Tempat Pedagang Pakaian Tewas Dibunuh Dipesan Seorang Pria Mabuk

Kamar Hotel Tempat Pedagang Pakaian Tewas Dibunuh Dipesan Seorang Pria Mabuk

Regional
Namanya Teratas dalam Survei Capres 2024, Ganjar: 'Ngurusi Mudik Disik Wae'

Namanya Teratas dalam Survei Capres 2024, Ganjar: "Ngurusi Mudik Disik Wae"

Regional
Pasien Rawat Jalan Tak Perlu Datang ke RSUD Sumedang, Ini Kegunaan Aplikasi Koncibumi

Pasien Rawat Jalan Tak Perlu Datang ke RSUD Sumedang, Ini Kegunaan Aplikasi Koncibumi

Regional
Kronologi Kakek 60 Tahun Dianiaya Tetangganya hingga Tewas

Kronologi Kakek 60 Tahun Dianiaya Tetangganya hingga Tewas

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X