Jokowi Serahkan Sengketa Lahan Moto GP Mandalika ke Gubernur NTB

Kompas.com - 17/05/2019, 23:54 WIB
Presiden Joko Widodo saat diwawancarai  wartawan usai meninjau kawasan pembangunan sirkuit Moto GP di Kute Lombok Tengah, Jumat (17/5/2019). KOMPAS.com/Fitri RPresiden Joko Widodo saat diwawancarai wartawan usai meninjau kawasan pembangunan sirkuit Moto GP di Kute Lombok Tengah, Jumat (17/5/2019).

LOMBOK TENGAH, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menyerahkan penyelesaian sengketa lahan pembangunan sirkuit Moto GP di Mandalika kepada pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Gubernur NTB  Zilkieflimansyah.

Jokowi meminta persoalan itu dibicarakan tanpa harus ngotot. 

"Nanti itu urusan ITDC dengan Pak Gubernur. Saya kira pendekatan-pendekatan di lapangan, ya, mendekati, mengajak bicara, dan segera diputuskan. Kita bisa bicara kok, kenapa harus ngotot-ngototan," kata Jokowi, saat mengunjungi KEK Mandalika, Jumat (17/5/2019).

Baca juga: Presiden Jokowi: Pembangunan Sirkuit Mandalika Dimulai Januari 2020

Dari pantauan Kompas.com, di tengah lokasi yang masih bersengketa itu, ada pagar yang menutup lahan. Dari foto udara akan terlihat pagar pembatas yang membelah bundaran yang dijadikan lokasi utama sirkuit.

Berdasarkan data ITDC, panjang sirkuit Moto GP adalah 4,32 kilometer, dan memiliki 18 tikungan

Data yang dihimpun Kompas.com dari Serikat Tani NTB, pembebasan lahan kawasan Mandalika bermula pada 1992 dengan harga yang tidak layak.

Aktivis Serikat Tani NTB Burhanuddin mengatakan, pasca-pembebasan lahan tersebut, masih menyisakan masalah hingga saat ini.

"Puluhan hektar lahan di KEK Mandalika, termasuk yang menjadi bagian sirkuit Moto GP masih ditempati masyarakat," Kata Burhan.

Baca juga: Jokowi Minta KEK Mandalika Jangan Sampai Salah Manajemen

Burhanuddin mengatakan, saat melakukan advokasi di kawasan itu pada1997, kawasan ITDC awalnya bernama LTDC ( Lombok Tourism Development Corporation). Mereka menguasai lahan seluas 1.250 hektar di kawasan Pantai Kute, Lombok Tengah.

Ratusan petani yang mengaku menggarap lahan, terlantar secara turun temurun. Mereka memprotes penguasaan lahan tersebut. Perlawanan mereka mendapat reaksi keras dari aparat kepolisian maupun TNI.

Mereka bahkan berulang kali melakukan aksi demonstrasi untuk merebut kembali lahan mereka yang dianggap dibayar dengan harga tidak layak.

Aksi terakhir dilakukan di kantor Gubernur NTB pada 2014. Mereka menuntut hak mereka atas tanah di kawasan yang menawan itu.

Namun, berakhir dengan pemberian tali asih dan tanah mereka kembali dikuasai LTDC dengan nama BTDC (Bali Tourism Development Corporation).

Setelah pemerintahan Joko Widodo, BTDC berubah menjadi ITDC.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhub Kumpulkan Semua Pengelola Transportasi Online Terkait Bom di Medan

Menhub Kumpulkan Semua Pengelola Transportasi Online Terkait Bom di Medan

Regional
Iuran BPJS Akan Naik 100 Persen, Warga Padang Ramai-ramai Turun Kelas

Iuran BPJS Akan Naik 100 Persen, Warga Padang Ramai-ramai Turun Kelas

Regional
Kemensos Menaikkan Indeks Bantuan Non Tunai pada 2020

Kemensos Menaikkan Indeks Bantuan Non Tunai pada 2020

Regional
Mengidap Jantung, Satu Warga Meninggal Dunia Setelah Gempa Magnitudo 7,1 di Maluku Utara

Mengidap Jantung, Satu Warga Meninggal Dunia Setelah Gempa Magnitudo 7,1 di Maluku Utara

Regional
Menhub Apresiasi Pengembangan Pelabuhan Benoa

Menhub Apresiasi Pengembangan Pelabuhan Benoa

Regional
Tumpahan Minyak Mentah Kembali Muncul di Pesisir Karawang

Tumpahan Minyak Mentah Kembali Muncul di Pesisir Karawang

Regional
Demo Mahasiswa yang Menuntut Pemekaran Wilayah Dibubarkan Paksa oleh Warga

Demo Mahasiswa yang Menuntut Pemekaran Wilayah Dibubarkan Paksa oleh Warga

Regional
Curhatan Driver Online Mamuju: Kami Pejuang Keluarga, Bukan Teroris

Curhatan Driver Online Mamuju: Kami Pejuang Keluarga, Bukan Teroris

Regional
BPBD NTB Akan Kumpulkan Kepala Daerah Terkait Perpanjangan Masa Transisi Pasca Gempa

BPBD NTB Akan Kumpulkan Kepala Daerah Terkait Perpanjangan Masa Transisi Pasca Gempa

Regional
Percepat Pembangunan, Sulsel Buat Rancangan Anggaran Sebelum Penyerahan DIPA

Percepat Pembangunan, Sulsel Buat Rancangan Anggaran Sebelum Penyerahan DIPA

Regional
Khawatir Jatuh Korban, Warga Bongkar Atap Sekolah yang Nyaris Ambruk

Khawatir Jatuh Korban, Warga Bongkar Atap Sekolah yang Nyaris Ambruk

Regional
BPBD Maluku Utara: Gempa Magnitudo 7,1 Rusak 15 Rumah dan 3 Gereja, 2 Warga Terluka

BPBD Maluku Utara: Gempa Magnitudo 7,1 Rusak 15 Rumah dan 3 Gereja, 2 Warga Terluka

Regional
Kereta yang Terbakar di Konservasi Subang Berumur Lebih dari 30 Tahun

Kereta yang Terbakar di Konservasi Subang Berumur Lebih dari 30 Tahun

Regional
Mahasiswa UMI Diserang, 3 Pelaku Dikeluarkan hingga UKM Mapala Dibekukan

Mahasiswa UMI Diserang, 3 Pelaku Dikeluarkan hingga UKM Mapala Dibekukan

Regional
Gempa Besar Guncang Sulut, Gubernur Olly: Bersyukur Tidak Apa-apa

Gempa Besar Guncang Sulut, Gubernur Olly: Bersyukur Tidak Apa-apa

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X