Bawaslu Beberkan Potensi Masalah Sistem Noken di Papua pada Pemilu 2019

Kompas.com - 16/04/2019, 11:30 WIB
Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Ronal Michael Manoa. KOMPAS.com/DHIAS SUWANDI Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Ronal Michael Manoa.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Provinsi Papua masih akan diwarnai dengan sistem noken yang dianggap sebagai representasi kebudayaan masyarakat setempat.

Bawaslu Papua pun sudah mengindikasi adanya beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan sistem noken.

"Jadi Bawaslu itu semangatnya bukan menindak, jadi semangat kami adalah pencegahan. Untuk itu kami sudah mengidentifikasi potensi-potensi masalah dan kita sudah duduk bersama untuk memecahkan bagaimana pencegahannya," ujar komisioner Bawaslu Provinsi Papua Ronal Michael Manoa, di Jayapura, Senin (15/04/2019).

Baca juga: Daerah-daerah di Papua yang Memakai Sistem Noken pada Pemilu 2019

Sejatinya, terang Ronal, meski menggunakan sistem noken, pelaksanaan Pemilu haruslah disaksikan langsung oleh masyarakat meski suara mereka diwakilkan kepada kepala suku.

Hanya saja ia mengakui bila kordinasi dengan aparat keamanan sangat penting untuk menentukan titik-titik TPS di wilayah yang masih diperkenankan menggunakan sistem noken atau ikat.

"Seperti lazimnya terjadi pemilihan hanya dilakukan di ibukota kabupaten atau distrik-distrik tertentu, nah itu yang jadi objek pengawasan agar jangan terjadi karena kalau itu terjadi maka berpotensi bukan orang-orang semestinya yang kemudian memberikan kesepakatan," tuturnya.

Baca juga: Binmas Noken Sebut KKB Mendoktrin Anak-anak di Papua

Selain itu, Ronal mengungkapkan bila ada sekelompok masyarakat yang terindikasi ingin melaksanakan Pemilu menggunakan sistem noken meski daerah mereka di luar dari 12 kabupaten yang diperbolehkan oleh KPU.

Ia menyebut setidaknya Bawaslu Papua sudah menerima laporan bahwa upaya tersebut terjadi di enam kabupaten dan kota.

Bawaslu menditeksi di Kabupaten Asmat ada masyarakatnya ingin menggunakan sistem noken padahal di situ sistem nasional. Lalu ada sebagian kampung di Kabupaten Jayapura yang juga ingin menggunakan noken.

Baca juga: Tahun Depan, Program Binmas Noken Polri Sasar Wilayah Nduga dan Tolikara

Kemudian ada titik yang dari pengalaman masa lalu di Kota Jayapura yang menggunakan sistem noken.

"Itu kami antisipasi, untuk Kota Dan Kabupaten Jayapura kami tindak tegas karena daerah itu adalah barometer wajah demokrasi di Papua. Selain itu juga ada di Kabupaten Mimika, Waropen dan Nabire," katanya.

Ditegaskannya bila untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan bermartabat, Bawaslu tidak bisa kerja sendiri, dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak agar pelaksanaa pesta demokrasi lima tahunan tersebut bisa terlaksana sesuai dengan aturan.

Baca juga: KPU Bantah Adanya Kecurangan Sistem Noken pada Pilkada Papua 2018

"Rekan-rekan media juga penting untuk menyampaikan informasi ke masyarakat, pemerintah, TNI dan Polri. Kita semua harus bergandengan tangan untuk melakukan pencegahan," kata Ronal.

Penetapan penggunaan sistem Noken/ikat ini tertuang dalam PKPU Nomor 810 Tahun 2019 tertanggal 5 April 2019.

12 Kabupaten di Papua yang masih diperbolehkan menggunakan sistem noken adalah, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Jayawijaya, Nduga, Paniai, Deiyai, Lanny Jaya, Yahukimo, Mambramo Tengah, Intan Jaya dan Dogiyai.

Diantara 12 kabupaten tersebut terdapat Lima kabupaten yang masih menggunakan dua sistem pemilihan, yaitu Yahukimo, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya dan Tolikara.

Baca juga: Enam Pilkada di Papua Pakai Sistem Noken, KPU Khawatirkan Distorsi Suara

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masa Pandemi, Komplotan Maling Ini Leluasa Bobol Sejumlah Sekolah di Riau

Masa Pandemi, Komplotan Maling Ini Leluasa Bobol Sejumlah Sekolah di Riau

Regional
Seluruh Pasien Covid-19 Klaster Demo di Semarang Sembuh

Seluruh Pasien Covid-19 Klaster Demo di Semarang Sembuh

Regional
Penemuan Bayi Hiu Bermata Satu Mirip Mata Manusia Bikin Geger, Warga: Itu Pertanda...

Penemuan Bayi Hiu Bermata Satu Mirip Mata Manusia Bikin Geger, Warga: Itu Pertanda...

Regional
Bawaslu akan Beri Sanksi 2 Paslon Pilkada Simalungun yang Langgar Protokol Kesehatan

Bawaslu akan Beri Sanksi 2 Paslon Pilkada Simalungun yang Langgar Protokol Kesehatan

Regional
Foto Bersama Bobby Nasution, Wagub Sumut Musa Rajeckshah Dilaporkan ke Bawaslu

Foto Bersama Bobby Nasution, Wagub Sumut Musa Rajeckshah Dilaporkan ke Bawaslu

Regional
Gubernur Banten Kembali Perpanjang PSBB hingga 19 November

Gubernur Banten Kembali Perpanjang PSBB hingga 19 November

Regional
Kepala BNN RI: Tangerang Raya Jadi Perhatian, Ada Bandar Narkoba Berjaringan Luas

Kepala BNN RI: Tangerang Raya Jadi Perhatian, Ada Bandar Narkoba Berjaringan Luas

Regional
Seorang Sopir Taksi Online Dianiaya 10 Orang Saat Cari Perlindungan di Kantor Polisi

Seorang Sopir Taksi Online Dianiaya 10 Orang Saat Cari Perlindungan di Kantor Polisi

Regional
Cerita Adik Mantan Wali Kota Serang Tanam Ganja di Rumah, Bantah Sembunyi-sembunyi dan Kata Warga

Cerita Adik Mantan Wali Kota Serang Tanam Ganja di Rumah, Bantah Sembunyi-sembunyi dan Kata Warga

Regional
Cerita Korban PHK di Indramayu, Dikunjungi Menaker Ida Fauziyah, Diberi Bantuan Subsidi Upah Rp 1,2 Juta

Cerita Korban PHK di Indramayu, Dikunjungi Menaker Ida Fauziyah, Diberi Bantuan Subsidi Upah Rp 1,2 Juta

Regional
Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Dibuka, Tenda Tak Boleh Diisi Penuh

Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Dibuka, Tenda Tak Boleh Diisi Penuh

Regional
Tak Ada Lagi Zona Hijau di Aceh, 6 Kabupaten dan Kota Masuk Zona Merah Covid-19

Tak Ada Lagi Zona Hijau di Aceh, 6 Kabupaten dan Kota Masuk Zona Merah Covid-19

Regional
4 Fakta Satpol PP Rampas Uang Pengemis, Bermula Video Viral, Korban Histeris hingga 3 Orang Jadi Tersangka

4 Fakta Satpol PP Rampas Uang Pengemis, Bermula Video Viral, Korban Histeris hingga 3 Orang Jadi Tersangka

Regional
Jenazah TKW Tak Bisa Dipulangkan karena Agen Minta Rp 32 Juta

Jenazah TKW Tak Bisa Dipulangkan karena Agen Minta Rp 32 Juta

Regional
'Menyampaikan Aspirasi dengan Demonstrasi Disangka Biang Kerusuhan'

"Menyampaikan Aspirasi dengan Demonstrasi Disangka Biang Kerusuhan"

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X