BNPB Siapkan Rp 7 Triliun Beli Alat Deteksi Bencana

SEMARANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Munardo menyiapkan anggaran Rp 7 triliun khusus untuk membeli sejumlah alat pendeteksi bencana.

Pembelian alat bencana terintegrasi akan dilakukan secara bertahap dalam waktu 3 tahun mendatang.

"Rp 7 triliun dianggarkan oleh Kemenkeu selama 3 tahun, jadi secara bertahap hingga total Rp 7 triliun," kata Doni, seusai rapat koordinasi kebencaanan tingkat Jawa Tengah di Semarang, Rabu (13/2/2019).

Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kapolda Jateng Irjen Condro Kirono, Kasdam IV Diponegoro, pimpinan BNPB, BPPT dan instansi lain. Sementara peserta yang hadir yaitu para pimpinan wilayah dari Polri, TNI, dan kepala BPBD.

Baca juga: Raisa Lahiran, Sutopo BNPB Mengubah Makna Lirik Lagu LDR

Ia mengatakan, BNPB diberi tugas untuk mengkoordinir pembelian alat-alat canggih tersebut.

Sejumlah lembaga dan badan mengajukan pembelian alat, mulai dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Informasi Geospasial, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi hingga Badan Geologi.

"Semua badan itu nanti mengajukan anggaran. Kemenkeu memberikan ruang bagi BPNB untuk mengkkordinir alat-alat yang dibutuhkan," tambahnya.

Sementara itu dalam rapat koordinasi tersebut, Doni meminta insturusi TNI-Polri, dan Pemda bersinergi menghadapi potensi bencana di Jateng. Bencana di Jateng, kata dia, sangat banyak, terutama bencana banjir dan tanah longsor.

Baca juga: BNPB: 250.000 Sekolah Berada di Daerah Rawan Bencana

Menurut dia, tercatat telah terjadi bencana di 126 titik longsor, terjadi sejak 1 Januari 2019 sampai dengan 12 Februari 2019. Longsor terjadi di 24 kabupaten/kota di Jateng.

Oleh karena itu, stakeholder terkait diminta segera memperhitungkan daya dukung lahan, dan segera bergerak untuk menyelamatkan daerah hulu.

"Kalau tidak ditangani segera barangkali jumlah longsor makin banyak dan jumlah korban tambah banyak, termasuk kerugian di sektor ekonomi baik bagi masyarakat dan pemerintah," tandasnya.

Selain itu, Doni juga meminta stakeholder terkait untuk mengajak masyarakat, komunitas hingga aktivis lingkungan hidup seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Greenpeace.

Menurut Doni, sebagian mereka bekerja secara sukarela dan ikhlas.

"Bahkan, kalau tidak ada mereka mungkin kerusakan alam semakin cepat. Jadi ajaklah mereka terlibat," pintanya.