5 Fakta di Balik Kegiatan Reuni 212, Pernyataan MUI Jabar hingga Ketidakpastian Sandiaga

KOMPAS.com - Polisi sudah menerima surat pemberitahuan dari panitia acara reuni 212. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, kegiatan reuni aksi 212 dijadwalkan pada Minggu, (2/12/2018).

Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mengklaim, acara reuni 212 pada hari Minggu (2/12/2018) di Monas sudah melenceng dan lebih banyak muatan politis.

MUI Jawa Barat pun menghimbau warganya untuk tidak datang dalam acara tersebut. Berikut ini sejumlah fakta terkait reuni 212 di Jakarta dan pernyataan MUI Jawa Barat.

1. Reuni 212 akan digelar di Monas, Jakarta Pusat

RIMA WAHYUNINGRUM Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengungkapkan Ratna Sarumpaet resmi ditahan di Polda Metro Jaya atas kasus penyebaran hoaks pada Jumat (5/10/2018).

"Polda Metro Jaya sudah menerima surat pemberitahuan dari panitia. (Jumlah massa) belum tahu, saya belum lihat suratnya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (27/11/2018).

Argo mengatakan, kegiatan tersebut akan berpusat di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Untuk pengamanan acara tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, menegaskan akan tetap dilakukan secara maksimal, meskipun diprediksi kegiatan tersebut tidak sebesar beberapa waktu lalu.

“Pengamanannya sudah dipersiapkan oleh Polda Metro. Sudah sangat baiklah Polda Metro untuk mengamankan itu. Insya Allah kami prediksi jumlahnya tak sebanyak dulu," kata Dedi.

Baca Juga: Polisi Terima Surat Pemberitahuan Aksi Reuni 212

2. MUI Jabar anggap reuni 212 sudah melenceng ke politik

KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar saat ditemui di kantor MUI Jabar, Jalan R.E Martadinata Bandung, Jumat (5/2/2016)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menilai, kegiatan reuni 212 sudah melenceng ke arah politik.

"Dari hasil pengamatan kami, kegiatan reuni 212 itu sudah tidak murni lagi sebagai kegiatan keagamaan. Kegiatannya sudah melenceng ke arah politik," kata Ketua MUI Jawa Barat Rachmat Syafei di kantornya, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (28/11/2018).

Rachmat menjelaskan, awalnya kegiatan 212 muncul dari peristiwa kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta pada waktu itu.

Saat itu, MUI pun sudah mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan sebagai perwakilan ulama. Ahok pun sudah dinyatakan bersalah bahkan kini masih menjalani hukuman pidana. Artinya, kasus tersebut sebenarnya sudah dinyatakan selesai.

Baca Juga: Penjelasan Polri soal Pengamanan Reuni 212

3. MUI Jabar imbau warganya tidak ikut kegiatan tersebut

KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Kemacetan di Jalan Ir H Juanda, Jakarta Pusat, imbas bubaran massa Reuni 212, Sabtu (2/12/2017).

MUI Jawa Barat mengimbau agar masyarakat Jawa Barat tidak terprovokasi dengan kegiatan yang tidak jelas asal usulnya.

Sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, masyarakat Jawa Barat lebih baik melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti melaksanakan pengajian di masjid-masjid, istigasah, atau zikir bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia.

"Ini semua kan demi NKRI. Di samping usaha, doa juga tetap harus dilakukan. Minta agar bangsa ini diselamatkan dan dijauhkan dari sifat kegaduhan, kerusuhan dan lain sebagainya," katanya.

Lebih lanjut, Rachmat pun meminta kepada masyarakat untuk tidak membungkus kegiatan politik dengan isu-isu keagamaan menjelang Pilpres 2019.

"Kegiatan politik silakan saja berjalan, tapi jangan sampai menggunakan embel-embel agama," tuturnya.

Baca Juga: MUI Imbau Warga Jawa Barat Tidak Ikut Reuni 212

4. Sandiaga belum pastikan bisa hadir

KOMPAS.COM/IRA RACHMAWATI Sandiaga Uno saat berpose di depan pendukungnya saat berkunjung ke Banyuwangi, Selasa (27/11/2018).

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengungkapkan tiga hal yang menjadi pertimbangannya untuk menghadiri acara Reuni Aksi 2 Desember di Monas, Jakarta Pusat.

Pertimbangan pertama adalah terkait izin penyelenggaraan acara dari pihak berwajib.

"Mengenai 212 sendiri, saya sudah sampaikan bahwa kita harus pastikan pemerintah dan aparat memperbolehkan," kata Sandi saat ditemui usai menjadi pembicara dalam acara Indonesia Economic Forum 2018, di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut mengaku telah memiliki jadwal yang padat hingga bulan Desember mendatang.

"Saya mesti mengecek dulu karena jadwal saya sampai Desember sudah full, kebetulan hari ini di Jakarta, mulai besok di Jawa Timur untuk 5 atau 6 hari," jelas dia.

Baca Juga: Belum Pasti Hadiri Reuni 212, Sandiaga Pertimbangkan 3 Hal Ini

5. Imbauan Menko Polhukam terkait kegiatan 212 di Monas

Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto

Menurut Wiranto, di tahun politik ini sebaiknya energi dan kegiatan diarahkan untuk membangun partisipasi publik untuk ikut serta dalam pemilihan umum (Pemilu).

Ia berharap, masyarakat bisa jadi bagian sukses pemilu, bukan malah menjadi bagian dari terhambatnya pemilu.

"Kalau pemilu sukses maka demokrasi kita berjalan lebih lebih maju lagi tapi kalau pada saat kita ricuh menjelang pemilu, ada kekacauan itu kan menandakan bahwa demokrasi kita tidak pernah dewasa," katanya.

"Maka saya mengajak dan mengimbau marilah kita bersama-sama menjaga agar pemilu berjalan dengan baik dan prakondisi yang berjalan ini bisa kita jaga dengan baik suhunya, hangat boleh tapi jangan mendidih," katanya.

Baca Juga: Soal Rencana Reuni Aksi 212, Wiranto Bilang Demo soal Ahok Tak Lagi Relevan

Sumber: KOMPAS.com (Agie Permadi, Devina Halim, Putra Prima Perdana, Reza Jurnaliston, Rindi Nuris Velarosdela)