Belasan Tahun Digaji Rp 100.000 Per Bulan, Perawat di Polewali Mandar Unjuk Rasa

POLEWALI MANDAR, KOMPAS.com – Ratusan perawat honorer dari setiap puskesmas dan rumah sakit di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, mengadukan nasib mereka ke DPRD setempat, Senin (7/5/2018).

Para perawat yang tergabung dalam Gerakan Aksi Solidaritas Seluruh Perawat Honorer ini mengeluh karena selama belasan tahun bekerja profesional sebagai perawat dengan beban kerja 12 jam per hari, mereka hanya diberi upah Rp 100.000 per bulan bahkan kurang.

Para perawat yang sebagian bekerja di desa terpencil ini mengaku meninggalkan tempat kerja mereka sejak subuh hari, sambil berboncengan motor ke kota Polewali Mandar, agar mereka bisa ikut menyuarakan aspirasi mereka bersama rekan seprofesinya.

Setelah menempuh perjalanan jauh, selama 2-3 jam dari desa atau puskesmas tempat mereka mengabdi, mereka berkumpul di lapangan Pancasila Polewali Mandar. Mereka kemudian berkonvoi untuk menyampaikan aspirasinya ke kantor DPRD Polewali Mandar, Senin siang tadi.

Tiba di halaman kantor DPRD Polewali Mandar, para perawat ini langsung menggelar orasi untuk menyampaikan sejumlah tuntutan mereka.

Para perawat ini mengaku bertahan hidup menekuni profesinya sebagai perawat dengan harapan kelak ia bisa mengubah nasib menjadi pegawai negeri sipil.

Baca juga : 9 Bulan, Gaji Ribuan Aparat Desa di Aceh Utara Belum Dibayar

Untuk bisa bertahan menyiasati tuntutan kebutuhan hidup yang tak bisa ditunda, sebagian perawat yang sudah punya dua hingga tiga anak itu mengaku terpaksa bekerja sambilan sebagai petani penggarap kebun, berjualan atau bekerja apa saja yang bisa menghasilkan.

Upah tak manusiawi

Adam, salah satu perawat puskesmas yang sudah belasan tahun bekerja ini mengaku upah kerja yang tidak manusiawi yang diterima setiap bulan mebuat mereka kelimpungan dan morat-marit.

Menurut Adam, selama ini mereka hanya mendapat belas kasihan dari petugas atau perawat PNS yang dipotong gajinya sebesar 10 persen untuk membayar honor para perawat.

Perawat lainnya mengaku upah mereka bahkan kerap hanya Rp 50.000 saja per bulan. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak, mereka mengutang ke orang lain.

"Perawat ini setiap bulan hanya hidupnya tak menentu. Bayangkan kalau upahnya hanya Rp 100.000 bahkan biasa malah kurang,” jelas Adam.

Sayangnya, kehadian ratusan perawat dari berbagai puskesmas dan rumah sakit tersebut kecewa lantaran ketua DPRD dan Komis IV DPRD Polewali Mandar yang menjadi mitra dinas kesehatan sedang keluar kota.

Aksi unjuk rasa perawat menuntut perbaikan nasib tersebut bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, mereka telah empat kali melakukan aksi serupa, bahkan tuntutan mereka sudah pernah dibahas di DPRD Polman, namun hingga hari ini tuntutan mereka tak kunjung dipenuhi.

Tak bisa menyampaikan aspirasi di DPRD, para perawat ini melanjutkan aksi mereka ke kantor bupati Polewali Mandar. Ketegangan sempat terjadi lantaran pengunjuk rasa hendak memasukkan mobil pikap yang membawa sound system, namun dihadang petugas Satpol PP.

Tak ada solusi

Para perawat yang menyampaikan tuntutan perbaikan nasib ke kantor bupati ini diterima langsung PJS Bupati Polman, Amujib dan Kepala Dinas Kesehatan Polewali Mandar, Suaib Nawawi di ruang pola bupati Polman, siang tadi.

Amujib usai menerima aspirasi dari perwakilan perawat menjelaskan, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tidak lagi memberikan kewenangan bagi gubernur maupun bupati untuk mengangkat tenaga honorer.

Namun A Mujib menyatakan, pihaknya konsen memperjuangkan nasib para perawat, namun ia meminta agar jangan dipaksa memberikan kepastian nasib mereka hari ini.

Amujib hanya menyarankan agar para perawat yang menuntut perbaikan nasib bersabar dan berharap agar kelak ada perbaikan kebijakan pemerintah terhadap nasib mereka.

Para perawat yang kecewa hari ini tak kunjung mendapat kejelasan dari pemerintah daerah, menyatakan akan menggelar aksi mogok kerja.

Baca juga : Kisah Guru dengan Gaji yang Hanya Cukup untuk Biaya Transportasi

Rahmat, korlap aksi menyatakan, perjuangan mereka menuntut kesejahteran dan perbaikan nasib setelah bertahun-tahun mengabdi tetap saja mengalami jalan buntu.

Rahmat menyatakan, sebangai bentuk protes, pihaknya akan melakukan aksi mogok kerja.

“Kami akan melaukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang dianggap tidak punya kepedulian. Dan, hanya ini jalan satu-satunya,” jelas Rahmat.