Dana Bantuan Warga Miskin Jangan Dipotong dengan Alasan Apapun...

GORONTALO, KOMPAS.com – Warga miskin di Gorontalo mengeluhkan adanya pemotongan dana Bantuan Pangan Non-Tunai Daerah (BPNT-D).

Potongan ini diambil untuk biaya pengantaran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ke rumah warga senilai Rp 7.000 dan biaya administrasi Bank BRI sebesar Rp 5.000.

Dengan demikian, BPNT-D sebesar Rp 100.000 per bulan yang diterima warga miskin saat ini mengalami pemotongan sebesar Rp 18.500. 

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang mendengar keluhan pemotongan hak warga kurang mampu ini langsung menggelar rapat dengan instansi terkait.

Yakni dengan Badan Keuangan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pembangunan Daerah, Bank BRI dan perwakilan dari warga penerima.

Baca juga : Potongan Bantuan Siswa Miskin Rp 550.000 Per Orang Dikembalikan

“BPNT-D  yang menjadi hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak boleh dipotong  dengan alasan apapun. Saya mau uang yang diterima warga utuh,” tegas Rusli Habibie, Kamis (3/5/2018).

Pertemuan itu mencari solusi agar dana warga miskin ini tidak mengalami pengurangan dari nilai bantuan yang ada.

Proses pencairan dana bantuan juga tidak boleh ditukar dengan paket produk seperti yang sudah dikerjasamakan dengan BUMdes selama ini.

Masyarakat diberikan kebebasan membeli paket sembako di warung yang ditunjuk oleh pemerintah bekerjasama dengan BRILink dan BUMDes.

Baca juga : Mensos Minta Kualitas Pangan bagi Keluarga Penerima BPNT Ditingkatkan

“Sekarang kan barang itu paket ada beras 3 kilogram, minyak kelapa 850 militer, gula pasir 500 gram dan ikan sagela. Sementara kebutuhan masyarakat beda,” ujar Rusli Habibie.

Rusli Habibie juga meminta pengawasan proses penyerahan dana bantuan, jangan ada pembelanjaan di luar kebutuhan bahan pokok seperti pulsa, miras, dan judi.

Perluas Bantuan

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, pemerintah akan memperluas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke 24 kabupaten/kota.

Saat ini, penyaluran BPNT telah dilakukan di 44 kabupaten/kota se-Indonesia. "24 kabupaten/kota itu sesuai dengan kajian yang sudah kami lakukan. Jadi ditambah 24 kabupaten/kota yang kita anggap siap untuk melaksanakan BPNT," ujar Puan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Baca juga : Pemerintah Akan Tambah 24 Daerah Penerima Bantuan Pangan Non-Tunai

Salah satu alasan penambahan daerah penerima BNPT adalah karena pencapaian pemerintah saat ini.

"Penyaluran BPNT yang dilakukan di 44 kabupaten/kota sudah terdistribusi 86 persen. Dengan hasil seperti itu, pemerintah tentu saja sedang mempertimbangkan dan mengkaji untuk bisa memperluas BPNT ke depan," ucap Puan.

Apalagi, kata Puan, berdasarkan survei yang dilakukan Bill & Melinda Gates Foundation, 90 persen keluarga penerima manfaat (KPM) menyatakan puas dengan program yang digulirkan pemerintah untuk masyarakat miskin.

Misalnya, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya.