Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudirman Said Ingin Bikin Sekolah Pamong Desa di Jateng

Kompas.com - 18/02/2018, 06:08 WIB
Kontributor Magelang, Ika Fitriana,
Laksono Hari Wiwoho

Tim Redaksi

TEMANGGUNG, KOMPAS.com - Sudirman Said akan membuat sekolah pamong atau perangkat desa jika ia terpilih sebagai gubernur pada Pilkada Jawa Tengah 2018.

Calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 itu yakin bahwa sekolah tersebut akan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pamong itu sendiri.

"Sekolah pamong saya yakini sesuatu yang akan berdampak besar, karena ketika kami bicara dengan perangkat desa, mereka menyambut dengan baik," kata Sudirman seusai menyampaikan visi misi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, yang diselenggarakan Badan Kerja Sama Antargereja Kristen dan Forum Lintas Iman, Kabupaten Temanggung, Sabtu (17/2/2018).

Sudirman mengatakan, perangkat desa sama halnya dengan jabatan lain, seperti camat hingga polisi, yang perlu pendidikan sebelumnya.

Tugas perangkat desa juga dinilai cukup berat sehingga perlu dibekali ilmu administrasi, manajerial dan kepemimpinan.

"Untuk menjadi camat, ada pendidikan di STPDN (sekarang Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, red). Untuk menjadi polisi juga ada sekolahnya. Namun, untuk menjadi seorang perangkat desa selama ini belum ada tempat pendidikannya," ujar mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.

Menurut Sudirman, perangkat desa merupakan ujung tombak sebuah pembangunan desa sehingga perlu pembekalan atau hal-hal yang sifatnya praktis. Setelah itu bisa membuat pelatihan lanjutan.

"Tidak usah lama-lama, misalnya tiga bulan saja diberi segala macam keterampilan dasar pasti akan membawa perubahan besar bagi mereka," ujarnya.

Ia menyebutkan, meski hanya memiliki otoritas di wilayah pedesaan, pamong atau perangkat juga bekerja atas proyek tertentu dari pemerintah yang membutuhan kemampuan manajerial, hingga pengawasan.

Terlebih lagi, saat ini, kepala desa juga diberi tanggung jawab dana cukup besar. Tidak sedikit kepala desa yang sering "terpeleset" menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan di luar kedinasan.

"Walaupun kecil, sebenarnya mereka punya proyek, maka manajemen proyek mesti diberikan, termasuk soal kontrol atau pengawasan karena kepala desa memang menjadi ujung tombak dari pembangunan," katanya.

"Ada di antara mereka yang terpeleset dan sebagian besar dari mereka itu bukan niat untuk korupsi tetapi karena kealpaan administrasi," ujar calon gubernur yang berpasangan dengan calon wakil Gubernur, Ida Fauziah, itu.

Sudirman menyebutkan, Provinsi Jawa Tengah akan menyiapkan anggaran untuk realisasi sekolah ini. Kalaupun kurang, pemerintah daerah bisa mengusulkan anggaran ke pemerintah pusat di Jakarta.

"Cara masuknya kita buat perda yang mewajibkan setiap perangkat desa terpilih atau diangkat harus masuk ke dalam program pelatihan dulu, saya rasa tidak akan ada yang menolak ini karena memang sesuatu yang mereka butuhkan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com