Kompas.com - 19/10/2017, 16:23 WIB
Anggota DPRD Kota Malang, Hadi Susanto dan Tutut Hariyani saat memasuki ruang pemeriksaan KPK di Mapolres Malang Kota, Kamis (19/10/2017). KOMPAS.com/Andi HartikAnggota DPRD Kota Malang, Hadi Susanto dan Tutut Hariyani saat memasuki ruang pemeriksaan KPK di Mapolres Malang Kota, Kamis (19/10/2017).
|
EditorReni Susanti

MALANG, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami istilah uang pokok pikiran atau pokir yang digunakan anggota DPRD Kota Malang dalam memperlancar pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015.

"KPK terus mendalami bagaimana proses pembahasan dan pengesahan APBD-P 2015. Apakah ada pertemuan-pertemuan dan komunikasi untuk mensukseskan pengesahan tersebut dan dugaan permintaan uang 'pokir' terkait hal itu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (19/10/2017).

Selain itu, penyidik KPK sedang mendalami adanya pihak lain yang ikut menerima uang dalam kasus itu. "Kami mendalami juga informasi apakah ada aliran dana pada pihak lain," jelasnya.

Karenanya, Febri meminta kepada semua pihak kooperatif menjawab pertanyaan penyidik. "Kami ingatkan juga agar para saksi bicara dengan benar dan kooperatif," ungkapnya.

Sejak Rabu (18/10/2017), penyidik sudah memeriksa 21 saksi. Terdiri dari 20 anggota DPRD Kota Malang dan mantan Sekretaris Daerah Kota Malang, Cipto Wiyono.

(Baca juga: Kasus Suap APBD Malang, Giliran 11 Anggota DPRD Diperiksa KPK)

Mereka diperiksa sebagai saksi atas tersangka Moch Arief Wicaksono yang juga mantan ketua DPRD Kota Malang. Mereka dimintai keterangan atas pembahasan APBD-P 2015 dan indikasi adanya istilah uang pokir untuk memperlancar pembahasan itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Asia Iriani, anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PPP mengaku tidak mengetahui adanya istilah pokir. Saat ditanya setelah pemeriksaan, ia menyebut tidak ada istilah pokir. "Pokir tidak ada," tuturnya.

Selain Arief, KPK juga telah menetapkan Jarot Edy Sulistyono sebagai tersangka. Jarot yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang diduga memberikan suap kepada Arief sebesar Rp 700 juta.

Kompas TV Jadi Tersangka Gratifikasi, Ketua DPRD Kota Malang Mundur
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

Regional
Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Regional
Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Regional
Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Regional
Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Regional
Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Regional
Lewat 'Wonderful Rongkong', Luwu Utara Perkenalkan Potensi Pariwisata kepada Investor

Lewat "Wonderful Rongkong", Luwu Utara Perkenalkan Potensi Pariwisata kepada Investor

Regional
Bupati Jekek Optimistis Pembangunan 14.142 RTLH Wonogiri Selesai pada 2024

Bupati Jekek Optimistis Pembangunan 14.142 RTLH Wonogiri Selesai pada 2024

Regional
 Dorong Perputaran Ekonomi, Kang Emil Targetkan Seluruh Desa Miliki BUMDes pada 2023

Dorong Perputaran Ekonomi, Kang Emil Targetkan Seluruh Desa Miliki BUMDes pada 2023

Regional
Luncurkan Kredit Tanpa Agunan untuk Ibu-ibu Pedagang, Ganjar: Bunga Hanya 2 Persen Per Tahun

Luncurkan Kredit Tanpa Agunan untuk Ibu-ibu Pedagang, Ganjar: Bunga Hanya 2 Persen Per Tahun

Regional
Dikunjungi Gus Halim, Ketua Adat Tidung Minta Salimbatu Dijadikan Desa Religi

Dikunjungi Gus Halim, Ketua Adat Tidung Minta Salimbatu Dijadikan Desa Religi

Regional
Cegah Jual Beli Jabatan, Bupati Wonogiri Optimalkan Penerapan Sistem Meritokrasi

Cegah Jual Beli Jabatan, Bupati Wonogiri Optimalkan Penerapan Sistem Meritokrasi

Regional
Walkot Bobby Ajak HMI Sumut Berkolaborasi Dukung Program Pembangunan

Walkot Bobby Ajak HMI Sumut Berkolaborasi Dukung Program Pembangunan

Regional
Panen Raya, Pimpinan DPRD Kota Bogor Turun ke Sawah Bersama Petani

Panen Raya, Pimpinan DPRD Kota Bogor Turun ke Sawah Bersama Petani

Regional
Wonogiri Juara Satu IDSD, Bupati Jekek: Berkat Semangat Reformasi Pemangku Kepentingan

Wonogiri Juara Satu IDSD, Bupati Jekek: Berkat Semangat Reformasi Pemangku Kepentingan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.