Di Sumut, Dalam 3 Bulan Kecelakaan di Jalan Telah Renggut 407 Jiwa

MEDAN, KOMPAS.com - Hasil Operasi Patuh Toba 2017 yang dilaksanakan sejak 9 Mei sampai 22 Mei 2017 mendatang menunjukkan, keselamatan berlalulintas di jalan raya dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan Undang–Undangan Lalu Lintas sangat memprihatinkan.

Ketidakdisiplinan warga Sumatera Utara di jalan raya terbukti telah merenggut jiwa orang lain maupun keluarganya. Periode Januari - Maret 2017 saja, sebanyak 1.348 kejadian dengan perincian 407 orang meninggal dunia, 470 orang luka berat, 1.567 orang luka ringan dan kerugian materil Rp 3 miliar lebih.

Operasi yang dilaksanakan Polda Sumatera Utara ini menyasar pengemudi kendaraan bermotor yang berhenti di sembarang tempat, tidak memiliki SIM dan STNK, tidak menggunakan kaca spion, knalpot dan tanda nomor kenderaan nonstandar.

Juga kendaraan bermotor yang memasang lampu rotator dan sirene, kendaraan bak terbuka yang mengangkut orang, kendaraan tidak laik jalan, kendaraan derek liar, penggunaan helm non-SNI dan kenderaan yang kecepatannya di jalan tol tidak sesuai ketentuan.

Lokasi operasi di jalan umum dan tol, kawasan jalan tertentu yang rawan pelanggaran, kecelakaan dan kemacetan lalu lintas, lokasi naik dan turunnya penumpang, kampus dan sekolahan.

"Operasi ini melibatkan 1.481 personil, 90 personil dari satgas Polda Sumut. Sampai hari ketujuh, kita sudah menilang 2.902 pengendara, melakukan 484 teguran dan terjadi dua kecelakaan lalu lintas," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Ginting, Sabtu (20/5/2017).

Jumlah tilang terbanyak, lanjut Rina, terjadi pada Senin (15/5/2017) dengan total 622 tilang dan 84 teguran. Pada 2016, jumlah penilangan sebanyak 2.088 set, berarti naik 593 set atau 28,40 persen.

Sementara teguran, pada 2016 sebanyak 293 set naik 143 set atau 48,81 persen. "Para pengendara yang ditilang kebanyakan karyawan swasta. Pada 2016 ditilang 998 orang, di 2017 naik menjadi 1.385 orang, naik 38,78 persen.

Peringkat kedua adalah pelajar dan mahasiswa. Pada 2016 kita tilang 471 orang, di 2017 jadi 544 orang. Naik 74 orang atau 15,50 persen," ucap Rina.

Angka kecelakaan tinggi

Waka Polda Sumut Brigjen Pol Agus Andrianto pada Rakernis Fungsi Lantas Sejajaran Polda Sumut mengatakan, kondisi ketertiban lalu lintas di Sumut belum seideal harapan, angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas cukup tinggi, dan titik–titik kemacetan semakin hari semakin banyak.

Data laka lantas di wilayah Sumut pada 2016 sebanyak 6.276 kejadian. Data lantas periode Januari sampai Maret 2016 sebanyak 1.616 kejadian dengan perincian 454 orang meninggal dunia, 704 orang luka berat, 1.721 orang luka ringan dan kerugian materil Rp 14 miliar lebih.

Periode Januari - Maret 2017, sebanyak 1.348 kejadian dengan perincian 407 orang meninggal dunia, 470 orang luka berat, 1.567 orang luka ringan dan kerugian materil Rp 3 miliar lebih.

Data penegakkan hukum Januari - Maret 2016 sebanyak 57.246 tilang dan 41.467 teguran, penegakkan hukum periode Januari - Maret 2017 sebanyak 57.285 tilang dan 48.949 teguran.

Kesadaran tertib berlalu lintas dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan berlalu lintas sangat rendah. Belum lagi pertambahan jumlah kendaraan yang begitu pesat, tidak seimbang dengan kapasitas jalan yang ada.

"Untuk mengatasi ini kami tidak bisa bekerja sendiri, harus bersinergi dengan stakeholder terkait. Gubernur dan Kapolda Sumut sudah bekerja sama mewujudkan pendidikan lalu lintas masuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) mulai SD sampai SMA," kata Agus.

Memberikan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini adalah solusi ampuh. Ditambah sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan.

"Kita berupaya menciptakan dan mendorong pengguna jalan berperilaku tertib. Tentunya diiringi penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan," tegasnya.

Sementara Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi pada Apel Operasi Patuh 2017 mengatakan, permasalahan lalu lintas berkembang cepat dan dinamis. Hal itu merupakan konsekuensi dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan populasi penduduk yang memerlukan alat tranportasi sebagai sarana mobilitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Apalagi sekarang ini era digital, masyarakat bisa mengorder angkutan publik dengan ponsel. "Modernisasi ini perlu diikuti dengan inovasi dan kinerja Polri khususnya Polantas sehingga mampu mengantisipasi segala dampak yang timbul sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," kata Erry.

"Keselamatan berlalu lintas sering diabaikan bahkan dianggap tidak penting oleh pengguna lalu lintas, baik itu pejalan kaki, pengendara sepeda motor maupun pengguna jalan lainnya," tambah Erry.