Menteri Agama: Paham Ekstrem Tak Relevan dengan Indonesia

PONOROGO, KOMPAS.com - Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin, mengatakan bahwa paham radikal tak relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam.

"Realita ke-Indonesia-an beragam sehingga paham moderasilah yang relevan dengan konteks ke-Indonesia-an. Dengan kata lain, maka paham yang ekstrem apalagi ingin mengubah Pancasila sebagai sebuah konsensus nasional dan komitmen bersama adalah sesuatu yang tidak relevan dengan ke-Indonesia-an kita," ujar Lukman di sela peresmian Gedung Baru IAIN Ponorogo dan peletakan batu pertama gedung berikutnya di Desa Pintu, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Rabu (10/5/2017) siang.

Menurut Lukman, agama yang berkembang di Indonesia adalah agama dengan paham moderat. Untuk itu, Kemenag, lanjutnya, selalu mengembangkan Islam yang moderat.

"Dan paham inilah yang diwariskan para pendahulu guru dan ulama," ungkap Lukman.

(Baca juga: Menteri Agama Tegaskan Pemerintah Tidak Anti Ormas Keagamaan)

Terkait isu kelompok intoleran, Lukman mengatakan, negara bertanggung jawab terhadap kehidupan kebangsaan. Dengan demikian, jika ada perkumpulan atau organisasi yang mengembangkan diri dan mengajak masyarakat untuk mengubah dasar-dasar negara maka pemerintah akan menanggapinya dengan serius.

"Kemarin apa yang disampaikan Bapak Menkopolhukam apa pun organisasi dan perkumpulannya, kalau sudah ada upaya mengubah dasar negara maka pemerintah harus serius menyikapinya," ungkap Lukman.

Terkait pembubaran HTI, Lukman mengatakan, pemerintah melarang HTI dan berupaya membubarkan karena sudah menjadi gerakan politik. Gerakan politik berupa keinginan mengubah dasar negara.

"Organisasi apa pun ketika ingin mengubah dasar negara maka itu adalah aktivitas politik. Maka itulah kenapa menkopolhukam menyikapi hal seperti itu," tutur Lukman.

(Baca juga: Silakan Pemerintah Buktikan Apa Benar HTI Merongrong Pancasila?)