Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekannya Dirumahkan, 100 Anggota Satpol PP Sultra Mengamuk

Kompas.com - 09/05/2017, 15:19 WIB
Kiki Andi Pati

Penulis

KENDARI, KOMPAS.com - Sekitar 100 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (9/5/2017) mengamuk. Selain itu mereka juga menyegel kantor Satpol yang terletak di jalan Mayjen Sutoyo Kota Kendari.

Aksi tersebut merupakan protes mereka atas kebijakan yang dikeluarkan pimpinan Pol PP Sultra yang merumahkan 25 honorer Pol PP Sultra.

Nurudin, salah seorang Pol PP, mengatakan, pemberhentian 25 tenaga honorer itu diambil pimpinan mereka tanpa alasan yang jelas.

“Kami tidak tahu apa kesalahan mereka. Setelah itu pimpinan mengganti teman kami dengan honorer yang baru,” ucapnya.

Massa juga menagih gaji para honorer yang belum dibayarkan selama lima bulan ini serta menuntut jatah uang makan.

"Sudah beberapa bulan kami kerja, mulai dari pembersihan di P2ID dan MTQ namun kami beli sendiri makanan," tutur Nuridin.

Mereka mendesak pimpinan agar mengembalikan 25 tenaga honorer yang telah dirumahkan. Mereka akan mogok dan kembali turun dengan jumlah yang lebih banyak.

Akibatnya aksi mereka sejumlah fasilitas kantor, seperti pot bunga, juga kaca jendela pecah. 

Sementara itu, Kepala Satpol PP Sultra Bustam saat dikonfirmasi, membantah semua tudingan anggotanya.

Menurut dia, uang makan untuk tahun ini tidak ada karena setelah adanya kebijakan pemerintah SMA ditarik ke Provinsi, maka semua SKPD dikurangi dananya.

"Saya sudah ketemu gubernur dan sekda sudah jelaskan bahwa dananya tidak ada, LP -nya mereka selama ini dibayar melalui rekening. Kan tidak dalam DPA, bagaimana mau dibayarkan dan sudah saya jelaskan ke mereka," ujar Bustam yang mengaku sedang di Jakarta mengikuti rapat koordinasi.

Adapun mengenai personel yang dirumahkan menurut dia, tidak sampai 25 dan hanya 11 orang.

"Ada K2 (honorer) non aktif, mereka minta yang penting ada namanya biar orang lain yang ambil gajinya. Nah kini ada kebijakan Kemenpan termasuk honorer itu dibayarkan lewat rekening, jadi otomatisnya tidak bisa pakai nama orang lain itu sudah tradisi sebelum saya jadi Kasat," terangnya.

Bustam menduga, aksi anggotanya ini ditunggangi oknum-oknum tertentu karena menyusul agenda pemilihan gubernur 2018 nanti.

"Saya merasa telah difitnah dan mencemari nama baik saya, tapi saya maafkan mereka dan tidak akan saya laporkan ke polisi," ucapnya.

Baca juga: Pegawai Satpol PP Cabuli Siswi SMP, Korban Kini Hamil 3 Bulan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com