Kompas.com - 08/05/2017, 17:17 WIB
Guru matematika. ShutterstockGuru matematika.
|
EditorFarid Assifa

GARUT, KOMPAS.com - Ketua Fagar Sukwan Kabupaten Garut, Cecep Kurniadi mengancam akan melakukan aksi mogok belajar selama satu bulan jika Bupati Garut Rudy Gunawan tidak mengeluarkan surat penugasan kepada 13.000 guru honorer di Kabupaten Garut.

Hal ini berkaitan dengan adanya Permendiknas Nomor 18 tahun 2017 yang mengharuskan para tenaga honorer mendapat penugasan dari kepala daerah. Surat penugasan ini juga yang menurut Cecep menjadi ganjalan bagi para guru honorer menerima sertifikasi dan honor yang dianggarkan sekolah dari dana BOS.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Pernah Anda Memikirkan Nasib Guru Honorer?

Cecep yang dihubungi, Senin (8/5/2017), mengungkapkan, aksi mogok sudah direncanakan oleh para guru honorer untuk mendorong bupati mengeluarkan surat penugasan dan menuntut status PNS.

Namun, menurutnya, bupati telah memberikan sinyal akan mengeluarkan SK bagi para honorer dan menunggu nota dari Dinas Pendidikan.

Dihubungi terpisah, Bupati Garut Rudy Gunawan mengaku saat ini belum bisa mengeluarkan SK bagi para honorer. Karena, kata Rudy, harus ada tahapan yang panjang jika ingin ada penerbitan SK baru, prosesnya pun harus terbuka.

"Saat ini kita tidak bisa mengeluarkan SK, mereka diangkat oleh kepala sekolah," katanya.

Menurut Rudy, jika dirinya menandatangani SK bagi para guru honorer, maka itu sama halnya dengan mengikat mereka dan nantinya para honorer harus digaji penuh oleh Pemkab Garut.

Pengikatan ini, bisa saja dilakukan dengan cara mengangkat para honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), namun sampai saat ini Peraturan Pemerintah (PP) soal PPPK belum dikeluarkan pemerintah.

"Aturannya cuma ada PNS dan PPPK, jika memang aturannya ada, PPPK bisa saja, tapi pertimbangan kemampuan keuangan daerah juga," katanya.

Ketika dimintai komentar terkait rencana mogok para guru honorer, Rudy menegaskan dirinya tidak takut. Bahkan, Rudy mempersilakan jika para guru honorer akan menggelar aksi.

Rudy pun mengancam akan memberhentikan para guru honorer jika melakukan mogok. Dia akan menginstuksikan kepala sekolah untuk menghentikan kontrak kerjanya.

"Saya tidak takut dengan mereka, mereka juga harus tahu aturan, kalau mau mogok silakan, kita langsung berhentikan," tegasnya saat ditemui, Senin (8/5/2017).

Jadi PNS

Rudy menegaskan, pihaknya akan mencoba meningkatkan status para guru honorer menjadi PNS sesuai dengan aturan. Ia pun yakin semua tenaga honorer yang usianya di bawah 35 tahun bisa diangkat menjadi PNS dalam waktu tiga tahun ke depan karena jumlahnya hanya sekitar 1.800 orang saja.

"Kita sudah laporkan Garut kekurangan 6.000 guru, tahun ini kita telah mengajukan penambahan CPNS sebanyak 600 orang," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut, Buldan Ali Djunjunan menegaskan, pemerintah daerah memegang teguh aturan dalam menyikapi masalah guru honorer.

Menurut dia, masalah guru honorer sebenarnya telah selesai sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2015 kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima
Pensiun/Tunjangan.

"Sepanjang aturannya memperbolehkan, kita akan keluarkan, kalau lihat aturan PP 38 tahun 2015, sebenarnya sudah selesai, tidak ada lagi tanggung jawab (pemerintah), jadi tanggung jawab kepala sekolah," katanya.

Buldan melihat, pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah sebenarnya menyalahi aturan PP 38 Tahun 2015. Namun, ada diskresi yang jadi kebijakan kepala sekolah karena kurangnya tenaga pengajar.

"Ada kekurangan guru, makanya jadi kebijakan kepala sekolah jadi diskresi," katanya.

Baca juga: Dipecat, Ratusan Guru Honorer Datangi DPRD Sumut

Buldan menegaskan, pihaknya mengacu pada aturan. Makanya, menurutnya, pemda tidak bisa mengeluarkan SK bagi para honorer.

Buldan mengakui, masalah honorer saat ini memang jadi masalah berat bagi pemerintah daerah karena UU ASN saat ini hanya mengakui dua bentuk hubungan kerja, yaitu PNS dan PPPK. Jika ada bentuk lain di luar itu, menurut Buldan, pemerintah daerah bisa disalahkan.

Kompas TV Perawat Honorer Tuntut Jadi Pegawaiu Tetap
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Regional
Indeks Kebahagiaan Jateng Meningkat, Ganjar: Semua Tak Lepas dari Peran Masyarakat

Indeks Kebahagiaan Jateng Meningkat, Ganjar: Semua Tak Lepas dari Peran Masyarakat

Regional
Lewat JIF, Ridwan Kamil Terima Gagasan Program Stratregis Jabar dari 32 Profesional Muda

Lewat JIF, Ridwan Kamil Terima Gagasan Program Stratregis Jabar dari 32 Profesional Muda

Regional
Libur Tahun Baru, Pemprov Jabar Perketat Penjagaan Tempat-tempat Viral Pariwisata

Libur Tahun Baru, Pemprov Jabar Perketat Penjagaan Tempat-tempat Viral Pariwisata

Regional
Pemprov Jabar Gagas Program Kualifikasi Kepsek Berintegritas Pertama di Indonesia

Pemprov Jabar Gagas Program Kualifikasi Kepsek Berintegritas Pertama di Indonesia

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.