Toleransi di Tanah Intoleran (2)

Bukan tanpa alasan Joban berpikir hal tersebut karena kebijakan Bupati Purwakarta selama ini dianggapnya telah menyimpang dari syariat Islam, seperti soal kereta kencana, Nyi Roro Kidul, kain poleng, dan patung, lebih mengarah ke upaya hinduisasi Islam di Purwakarta.

Tak hanya itu, berbagai kegiatan kebudayaan yang diusung Dedi kental dengan unsur Sunda Wiwitan. Bahkan Dedi pun meminta Presiden Joko Widodo mengakui agama leluhur seperti Kejawen,Sunda Wiwitan, dan Mentawai. Karena Padjadjaran yang sekarang bernama Jawa Barat mempunyai sistem pluralisme yang mengakui semua agama benar.

“Kami menerima pluralitas, tapi menolak pluralisme, yang meyakini semua agama benar. Bahkan Dedi pun melarang ulama berdakwah provokatif, ini bahaya. Apa batasan provokatif,” tuturnya.

Dulu, sambung Joban, Purwakarta adalah kota santri, namun menurut dia, telah rusak begitu Dedi Mulyadi menjabat Bupati Purwakarta. Untuk mengembalikan hal tersebut, pihaknya akan mengumpulkan ulama dan mendirikan Forum Ulama Purwakarta sekaligus membuat berbagai kegiatan tandingan untuk menegakkan amar maruf nahi munkar.

“Purwakarta sudah bukan medan dakwah lagi. Tapi medan hisbah, medan amar maruf nahi munkar. Tidak bisa dibiarkan lagi,” ucapnya.

Dalam forum tersebut, pihaknya akan menyiapkan calon bupati yang akan bertarung di Pilkada 2018. Kontrak politik pertama yang harus dilakukan calon bupati tersebut adalah menghancurkan patung dan kebijakan Dedi yang menyimpang.

Bersambung: Toleransi di Tanah Intoleran (3)

Tulisan berseri ini adalah hasil liputan Reni Susanti, kontributor Kompas.com di Bandung, sebagai pemenang program Fellowship Liputan Keberagaman 2016 yang diinisiasi oleh Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk).