AP 1 Dukung Penuntasan Korupsi Perluasan Bandara Sultan Hasanuddin

Kompas.com - 07/10/2016, 10:13 WIB
|
EditorErlangga Djumena

MAKASSAR, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Kejati Sulselbar) mengusut kasus dugaan korupsi pembebasan lahan perluasan bandara internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, PT Angkasa Pura (AP) 1 yang merasa dirugikan angkat bicara.

Menurut Humas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Turah Ajiari, Jumat (7/10/2016) mengatakan, penyitaan uang dari rekening PT Angkasa Pura 1 Makassar oleh Kejati Sulselbar merupakan tindakan yang tepat.

Uang sisa kerugian negara yang masih tersimpan di dalam rekening itu dititipkan ke instansi penegak hukum yang mengusut kasus korupsi pembebasan lahan perluasan bandara internasional Sultan Hasanuddin.

"Kami ke kantor cabang BRI Maros bersama-sama tim Kejati Sulselbar untuk menitipkan dana konsinyasi yang sedianya dititipkan di PN Maros. Namun mengingat dalam pembebasan lahan 60 hektar ini terdapat permasalahan hukum, maka guna mendukung proses hukum yang sedang berjalan, kami menitipkan dana konsinyasi ini ke negara dalam hal ini Kejati Sulselbar," kata Turah.

Dia mengaku, selama proses pengusutan kasus dugaan korupsi itu berjalan, pihak AP 1 sangat proaktif dan kooperatif mendukung Kejati Sulselbar dalam penuntasan perkara tersebut.

"Pada prinsipnya, AP 1 adalah korban pembelian lahan. Di mana AP 1 telah membayarkan lahan, namun sebagian besar dari pembelian lahan itu tidak dapat dimilikinya. Padahal lahan 60 hektar lahan yang dibeli itu untuk kepentingan keselamatan penerbangan, bukan untuk pengembangan bisnis atau apapun," jelasnya.

Turah menambahkan, 60 hektar lahan terdiri dari 258 bidang tanah senilai Rp 521 miliar. 248 bidang tanah telah dibayarkan dan sisa tertinggal 10 bidang dititipkan di pengadilan.

"Dari 10 bidang tanah bermasalah itu, 6 bidang sudah mendapat penetapan Pengadilan Negeri (PN) Maros. Sedangkan 3 bidang lagi sementara dalam proses PN Maros, namun akhirnya dititipkan lagi di Kejati Sulselbar. Sisa 1 bidang tanah lagi menunggu pendapat hukum dari Kejati Sulselbar, apakah bisa dibayarkan atau tidak," terangnya.

Turah menegaskan, dalam pembebasan lahan untuk perluasan bandara yang berperan aktif adalah Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dari pemerintahan daerah setempat. AP 1 hanya yang membayarkan lahan yang dibebaskan untuk perluasan bandara internasional Sultan Hasanuddin, Makassar.

"P2T yang menetapkan harga dan menentukan siapa yang berhak. Kalau dibilang mark up, bukan AP 1 yang tetapkan harga. Kalau dibilang juga salah bayar, bukan AP 1 yang menentukan siapa dibayar," tegasnya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X