Pemkab Dogiyai Minta Pilkada Serentak 2017 Ditunda

JAYAPURA, KOMPAS.com - Sejumlah pejabat perwakilan pemerintah Kabupaten Dogiyai meminta agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di daerah itu ditunda. Dogiyai termasuk 11 kabupaten yang menggelar pilkada serentak pada 15 Februari 2017.

Ada sejumlah hal yang menjadi alasan penundaan itu. Salah satunya soal status tiga komisioner KPUD Dogiyai sebagai pegawai negeri sipil.

Alasan lainnya terkait ketiadaan anggaran untuk pelaksanaan pilkada, kesalahan dalam pemutakhiran data, dan masalah dualisme dukungan partai politik terhadap sejumlah bakal calon bupati.

Kepala Bagian Humas Pemkab Dogiyai Herman Anou mengatakan, tiga komisioner KPUD Dogiyai yang masih berstatus PNS adalah Moses Magai, Orpa Tigi, dan Yohanis Pigai.

"Ketiga orang ini masih menerima gaji sebagai PNS dan komisioner KPUD Dogiyai. Kami sudah menyurati KPU Provinsi Papua sejak bulan Juni 2016. Namun, mereka belum merespon surat kami hingga kini," kata Herman di Jayapura, Jumat (30/9/2016).

Menurut Herman, independensi KPUD Dogiyai dipertanyakan karena masih menggunakan tiga komisioner yang berstatus sebagai PNS.

"Apabila terjadi konflik dalam pilkada serentak karena kesalahan komisioner tersebut, maka siapakah yang harus bertanggung jawab?" kata Herman.

Ia juga menilai bahwa Pemkab Dogiyai tidak mampu membiayai pelaksanaan pilkada serentak pada awal tahun depan. Sebab, agenda pilkada berada di luar perencanaan APBD Kabupaten Dogiyai tahun 2016.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Dogiyai Albert Iyai mengakui bahwa pihaknya kekurangan anggaran untuk pelaksanaan pilkada serentak.

"Total anggaran untuk pilkada pelaksanaan bagi KPU, panwas, dan aparat keamanan sebesar Rp 71 miliar. Sampat saat ini kami baru membayar Rp 28 miliar bagi KPUD, sementara bagi pihak Panwaslu dan aparat belum ada anggaran," kata Albert.

Salah satu faktor yang menyebabkan Pemkab Dogiyai mengalami kekurangan anggaran karena pemotongan anggaran dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 43 miliar.

Albert menyatakan, Pemkab Dogiyai akan meminta dana sebesar Rp 43 miliar ke Bank Papua untuk menutupi kekurangan dana pilkada.

Akan tetapi, proses pencairan dana tersebut akan memakan waktu yang lama, sementara pelaksanaan tahapan pilkada semakin dekat.