Kisruh Pabrik Semen Menunggu Kebijakan "Sakti" Ganjar

Kepala Biro Komunikasi PT Semen Indonesia Sigit Wahono mengatakan, pihaknya ingin informasi publik bisa berimbang kehidupan warga di zona pabrik semen. Informasi itu bisa dijadikan rujukan bagi pemerintah untuk menentukan sebuah kebijakan.

“Semua yang ada di desa ini adalah murni yang terjadi, tidak kami buat-buat,” imbuhnya.

Sementara pengerjaan bangunan fisik pabrik Semen Indonesia sudah mencapai 95 persen dengan waktu pengerjaan selama 31 bulan dengan biaya Rp 4,452 Triliun. Pabrik diproyeksi menghasilkan semen 3 juta ton pertahun. Pabrik ini juga mempekerjakan warga sekitar untuk bekerja di lokasi pabrik.

“Kami libatkan warga sekitar. Di Ring I ada 459 orang, ring 2 ada 174 orang, ring 3 ada 466 orang,” ujar Head Engineering dan Contruction PT Semen Gresik (Semen Indonesia) Heru Indra Wijayanto.

Heru memastikan pasca operasi pabrik semen akan dilakukan proses reboisasi dan revegetasi.

Upaya itu diyakini akan membuat kawasan Kendeng jauh lebih baik dengan pasokan air melimpah. Pabrik semen di Rembang direncanakan beroperasi awal 2017.

“Jadi, tidak ada mata air yang menurun,” kata dia.

Meski demikin penolakan tetap disuarakan aktivis lingkungan semacam Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).  Manager Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi Muhnur Sathayaprabu meyakini bahwa kegiatan penambangan akan menghilangkan sumber mata air di kawasan cekungan air tanah (CAT) pegunungan Kendeng. Jika CAT hilang, fungsi resapan air otomatis menghilang, sehingga berakibat pada potensi kekeringan yang mengganggu 607 ribu jiwa warga di Rembang.

Setelah kalah di pengadilan, Walhi tetap berusaha mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkahah Agung.

Sementara investasi pabrik semen dari PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk di Pati kini menemui jalan lapang karena PTTUN Surabaya telah memenangkan gugatannya. PTTUN Surabaya membatalkan putusan PTUN Semarang yang sebelumnya memenangkan gugatan dari rakyat dan Walhi.

Direktur Utama Indocement Cristian Kartawijaya mengatakan, pihaknya ingin berpartisipasi mendirikan pabrik semen yang akan dimulai pada 2017, dengan investasi Rp 7 Triliun. Pabrik semen nantinya berkapasitas 4,4 juta ton per tahun dengan lahan eksplorasi seluar 180 hektare.

“Saya enggak mau maksa. Kami mau investasi secara baik-baik,” ujarnya.

Dia menjamin resapan air tetap normal sepertihalnya pasca penambangan di Cirebon, di mana mata air panas tidak pernah habis. Melalui investasi, dampak ekonomi warga diharapkan bisa bergerak, dan pendapatan asli daerah bisa bertambah.

Belum tuntas

Namun kisruh pabrik semen masih saja belum tuntas. Gubernur Ganjar menginginkan semua pabrik tambang yang ingin berdiri harus berkompromi dengan masyarakat. Dia memberikan izin, namun dengan syarat yang ketat.

Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan ini sempat menawarkan diri menjadi penengah dari konflik antar masyarakat, pemerintah dan pemodal. Ia ingin duduk bersama mengatasi semua kekhawatiran dari pihak kukuh menolak, disandingkan dengan perusahaan.

Belakangan, ia juga berencana mempertimbangkan memberi kewajiban khusus bagi perusahaan yang hendak melakukan eksplorasi pabrik semen dengan dalih menjaga sumber daya alam sebelum dan pasca penambangan. Pihaknya juga diminta Presiden untuk melaporkan hasil kajian soal semen.

“Jadi kalau saya hari ini, semua ketat untuk izin SDA,” ucapnya.n

Selama tiga tahun memimpin, kini pasangan Gubernur Ganjar Pranowo dan wakilnya Heru Sudjatmoko harus bisa segera memberi kepastian secara hukum apakah memberikan izin mendirikan pabrik semen atau tidak.

Semua pihak menunggu keputusan Ganjar untuk menyelesaikan kisruh ini.  Kita harapkan, apapun keputusannya bisa menjadi win-win solution  bagi semuanya.