KPK datang untuk belajar mengenai penerapan e-government di Kota Surabaya. Menurut Koordinator Tim Korsub Pencegahan KPK Adlinsyah Nasution, sejak dipimpin Risma dalam lima tahun terakhir, Kota Surabaya dinilai berhasil dalam menerapkan e-government.
"Bahkan untuk pengamanan datanya, Surabaya memiliki sertifikat ISO tertinggi," katanya seusai bertemu Risma.
Dari studi ini, KPK akan memperkenalkan sistem pemerintahan elektronik dari Surabaya pada daerah lainnya agar ikut menerapkan hal yang sama.
"Ada tiga program kajian yang kami dalami, yakni sistem elektronik soal pelayanan publik, lelang elektronik, dan penganggaran elektronik," ujarnya.
Sementara itu, bagi Risma, penggunaan sistem elektronik dalam kinerja pemerintahan yang dipimpinnya sangat membantu. Selain efektif, juga terbukti mampu menghemat anggaran.
"Tahun lalu saya bisa hemat Rp 5 miliar karena pakai sistem elektronik," ujarnya.
Risma mengaku hanya memasang kata kunci untuk realisasi anggaran yang tidak perlu dalam setiap usulan anggaran dinas.
Secara otomatis, lanjut Risma, usulan anggaran yang tidak berbasis kinerja akan ditolak secara sistem.
Selain berfungsi untuk memantau anggaran, aplikasi e-government di lingkungan Pemkot Surabaya juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain, misalnya, untuk keperluan informasi kenaikan pangkat, gaji berkala, penerimaan pegawai, laporan kinerja PNS, dan lelang pekerjaan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.