Bara Konflik di "Tanoh" Aceh

"Begitu pula dengan Din Minimi. Kami sudah ajak dialog, kami perbaiki semua tentang Aceh. Memperbaiki Aceh bukan dengan mengangkat senjata," ujar Gubernur.

Soal kelompok bersenjata, Gubernur menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada aparat keamanan.

"Sudah jelas, memiliki senjata itu dilarang," ucapnya.

Asisten III Pemerintah Aceh, Muzakkar, menyebutan, Pemerintah Aceh sudah merespons tuntutan Din Minimi.

Buktinya, Pemerintah Aceh telah memberikan bantuan biaya pendidikan jenjang SD-SMA  untuk 110.000 anak yatim korban konflik. Mereka menerima bantuan pendidikan Rp 1,8 juta per tahun.

Dinas Sosial Aceh, sambung Muzakkar, saban tahun merehab 500-1.000 rumah kaum duafa Aceh. Ditambah lagi, Pemerintah Aceh mengeluarkan program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) untuk 5,2 juta penduduk provinsi di ujung Pulau Sumatera itu.

"Soal bantuan untuk mantan kombatan juga terus digulirkan, misalnya melalui program pemberian bibit kakao dan sawit, bahkan termasuk pemberian lahan," ujarnya.

Meski Muzakkar memaparkan bantuan dengan nilai miliaran rupiah itu, hingga hari ini, Din Minimi memimpin rombongannya di hutan Aceh. Mereka masih memanggul senjata, menuntut kesejahteraan rakyat Aceh secara menyeluruh.

Ratusan polisi dan anggota Brimob dikerahkan ke Aceh Timur untuk menangkap kelompok ini.

Kini, drama panjang belum berakhir. Publik masih menunggu bagaimana penanganan terhadap Din Minimi secara arif, bijaksana, dan sedapat mungkin meminimalkan jumlah korban jiwa. Inilah kisah bara konflik di tanoh (tanah) Aceh.ditemukan