Mengenal Tanjung Buton, Tandem Dumai Memajukan Riau

KOMPAS.com - Nama Dumai, jelas lebih familiar di telinga warga Indonesia dibandingkan Tanjung Buton. Dumai sudah terkenal sebagai pelabuhan terbesar kedua di Sumatera yang merupakan pelabuhan ekspor CPO terbesar Indonesia.

Namun nama Tanjung Buton, agaknya masih sekadar terngiang-ngiang di telinga. Bahkan tidak sedikit orang yang mengubungkan Tanjung Buton yang berlokasi di Siak, Riau, dengan Buton, pulau penghasil aspal di Sulawesi Tenggara.

Buton sebenarnya nama pelabuhan kedua di Riau. Pelabuhan itu diapit oleh pesisir timur Pulau Sumatera dengan selat Pulau Padang di Kabupaten Meranti, Riau.

Jaraknya dari Kota Pekanbaru mencapai 140 kilometer dan 112 mil menuju perairan internasional Selat Malaka.

Pelabuhan itu sudah dipakai untuk bongkar muat, terutama kendaraan mobil atau motor dari Jakarta. Sekali-sekali ada juga ekspor produk agro ke Malaysia, Singapura atau Korea.

Untuk lebih mendukung peningkatan ekspor Riau dan pertumbuhan ekonomi, keberadaan Tanjung Buton sangat penting.

Apalagi pelabuhan Dumai mulai kewalahan mengejar peningkatan ekspor. Waktu sandar kapal di sana sudah mencapai tiga sampai empat hari dengan biaya mahal.

Kawasan industri Tanjung Buton

Untuk itulah, Bupati Siak Syamsuar sangat berkeinginan, pelabuhan Tanjung Buton dilengkapi dengan Kawasan Industri Tanjung Buton. Rencana itu sudah disetujui oleh pemerintah pusat, namun perkembangannya masih minim.

Hari Senin (16/11/2015), di Pekanbaru, Ketua DPD RI Irman Gusman bersama anggota DPD asal Riau, A Gaffar Usman, Maimanah Umar, Instiawati Ayus dan Rosti Uli Purba melakukan Rapat Konsolidasi Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Anggota DPD RI untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).

Selain anggota DPD hadir Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, Direktur Jenderal Pengembangan Kewilayahan Kementerian Perindustrian Dedi Mulyadi, Staf Khusus Kementerian Perhubungan Umar Aris dan sejumlah Bupati di Riau.

Dalam rapat itu, Syamsuar mengungkapkan pihaknya sudah menyediakan lahan seluas 5.100 hektar dan 600 hektar diantaranya sudah memiliki sertifikat.

Siak, kata dia, merupakan daerah yang tepat berada di tengah Riau dan berdekatan dengan Malaysia dan Singapura. Lokasinya melayani hinterland Pekanbaru, Pelalawan, Bengkalis dan Meranti.

"Kapal dengan bobot 50.000 DWT dapat memasuki pelabuhan itu dengan kapasitas mencapai 6 juta ton per tahun. Alurnya dalam dan ombaknya kecil, karena diapit oleh Pulau Sumatera dan Pulau Padang. Kawasan itu juga dapat menjadi Depo BBM yang belum ada di Riau,” kata Syamsuar.

Biaya

KITB memang membutuhkan biaya tidak kecil. Keperluan terbesar adalah infrastruktur jalan, air bersih, listrik dan berbagai komponen lain. PLN, kata Syamsuar, sebenarnya sudah memulai pembangunan 14 pembangkit kecil di Siak dengan daya total 25 Megawatt. Sebagian dapat dipakai di KITB.

Jalan raya menuju pelabuhan itu juga sudah dikategorikan sebagai jalan negara. Meski demikian, kategori jalan negara menuju pelabuhan itu masih buruk. Sumber air dapat dipasok dari Sungai Rawa.

Menurut Syamsuar, Riau merupakan daerah yang memiliki potensi ekonomi sangat besar, tetapi belum digarap optimal.

Misalnya produksi kelapa sawit Riau terbesar di Tanah Air, namun masih menghasilkan produk mentah berupa CPO. Masih ada produk agro lain seperti sagu, kayu, dan minyak bumi.

"Potensi industri dari produk-produk itu sangat memungkinkan digarap di KITB untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agro, perluasan kesempatan kerja, sekaligus merelokasi industri di sepanjang Sungai Siak yang tercemar, sehingga mengembalikan fungsi sungai itu menjadi sumber air baku Riau saja,” kata Syamsuar.

Tandem  Dumai

Direktur Pengembangan Kewilayahan Kementerian Perindustrian Dedi Mulyadi mengatakan, sangat mendukung pembangunan KITB. Dumai memang butuh tandem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Riau sekaligus perekonomian negara ini.

“Kami akan membantu Siak. Indonesia memiliki keunggulan sebagai bagian 40 persen pasar Asean, namun masih banyak kelemahan. Sehingga KITB harus memberi kemudahan-kemudahan terutama perizinan satu pintu yang murah, mudah dan cepat. Secara sektoral, KITB dapat menjadi wilayah pertumbuhan baru di luar Jawa,” kata Dedi.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Umar Aris memberi saran kepada Syamsuar agar segera bergerak cepat. Jangan menunda-nunda lagi.

Yang dibutuhkan segera adalah membentuk BUMD yang mempersiapkan KITB, melengkapi bukti ketersediaan lahan dan memproses pelepasan lahan secara simultan.

Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman berjanji akan mengeluarkan rekomendasi untuk rencana induk KITB.

Diakui, proses itu terkendala dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah Riau yang masih terkendala di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Irman Gusman mengungkapkan, DPD sangat mendukung KITB untuk diwujudkan segera. Apalagi Riau membutuhkan industri berbahan baku agro, terutama produk turunan kelapa sawit.

Rencana itu juga sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi yang menginginkan Indonesia menjadi negara produksi berbasis industri.

Menurut Irman, Riau sangat strategis karena berhadapan langsung dengan dua negara Asean Malaysia dan Singapura. Tanjung Buton akan melengkapi fungsi pelabuhan Dumai yang sudah melebihi kapasitas

“Hanya satu bulan lagi, Masyarakat Ekonomi Asean akan diberlakukan. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang. Butuh kesiapan kita sebagai bangsa ,” ujar Irman.