Diundang Bertemu PM Inggris, Ridwan Kamil Bahas soal "PPP"

Kompas.com - 29/07/2015, 15:08 WIB
Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, menjadi pembicara dalam acara Kompasianival 2014 di Gedung Sasono, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Sabtu (22/11/2014). KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN MOZESWali Kota Bandung, Ridwan Kamil, menjadi pembicara dalam acara Kompasianival 2014 di Gedung Sasono, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Sabtu (22/11/2014).
|
EditorCaroline Damanik

BANDUNG, KOMPAS.com — Mewakili wali kota se-Indonesia, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron di Jakarta, Selasa (28/7/2015).

“Jadi kemarin saya mendapat kehormatan diundang oleh Perdana Menteri Inggris rapat di Jakarta. Saya satu-satunya wali kota yang diundang,” ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di Gedung DPD Kota Bandung, Rabu (29/7/2015).

Emil mengungkapkan, pertemuan tersebut membahas konsep public private partnership (PPP) yang digunakan Inggris dalam 15 tahun terakhir. Dengan konsep ini, pembangunan di Inggris berjalan sangat cepat.

“Di Inggris, pembangunan kotanya didominasi dana swasta atau pihak ketiga dalam bentuk PPP. Jadi di Inggris itu, yang namanya jalan, tiang lampu, penjara, taman, sekolah, itu dibiayai oleh swasta, dan pemerintahnya nyicil 30 tahun. Ini yang saya sebut dulu, konsep tanpa APBD,” ungkapnya.

Konsep tersebut, sambung Emil, ditawarkan kepada Presiden Jokowi, khususnya pemerintah kota. Dengan demikian, pemkot bisa membangun sekolah dalam jumlah berapa pun pada awal masa jabatan dan tidak usah mencicil dibangun tiap tahun satu sekolah karena keterbatasan anggaran.

“Tiga sekolah bisa dibangun di awal. Nanti kita atur cash flow-nya,” ungkapnya.

Untuk mempercepat pembangunan di Bandung, ia sangat menyetujui konsep ini. Bahkan, sejumlah proyek di Bandung sudah menggunakan konsep ini. Namun, ia pun bertekad untuk membawa konsep ini ke tingkat nasional sehingga perubahan pembangunan di kota-kota lainnya di Indonesia bisa berjalan dengan cepat.

“Saya akan perjuangkan konsep ini ke level nasional supaya jadi aturan. Kalau ini berhasil, luar biasa. Nanti perubahan Indonesia akan hadir dengan cepat karena akan dibayar dulu oleh swasta. Kita hanya mengatur cash flow-nya selama 25-30 tahun,” tuturnya.

Emil menjelaskan, konsep ini tidak menggunakan sistem bunga. Misalnya, dalam proyek X, swasta mendapat keuntungan sekian yang dibagi rata dalam 25 tahun.

“Jadi mending nyicil dulu dapat uang Rp 200 miliar baru buat rumah sakit. Kita bisa dapat rumah sakit oleh swasta, lalu kita cicil,” ungkapnya.

Namun persoalannya, saat ini tinggal regulasinya. Sebab, jika PPP tersebut berjalan 25 tahun, berarti lima kali pergantian wali kota. Jadi, jangan sampai wali kota berubah, ini berubah. Wali kota selanjutnya akan melanjutkan PPP itu.

Emil mengaku sudah menyampaikan pentingnya regulasi tersebut. Karena itu pula, rapat kemarin dihadiri oleh Bappenas. Dalam pertemuan kemarin, pada prinsipnya Bappenas menyambut positif.

“Kalau kita tidak menggunakan rumus ini, seluruh kota di Indonesia akan kalah bersaing dengan negara negara lain. Karena negara lain seperti Korea dan Filipina sudah menggunakan konsep ini,” ucapnya.

Pada intinya, sambung Emil, kalau mengandalkan APBD, mimpi perubahan akan lambat. Namun, dengan sistem PPP akan berjalan lebih cepat.

“Perdana menteri menyampaikan apresiasi dan akan mengirimkan tim ahlinya dalam waktu sebulan sampai bulan September,” tutupnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baru Dua Bulan Merantau, Penjual Bakso Ditendang hingga Terpental gara-gara Salah Paham Harga

Baru Dua Bulan Merantau, Penjual Bakso Ditendang hingga Terpental gara-gara Salah Paham Harga

Regional
Tersangka Demonstran Rumah Mahfud MD Dijerat 3 Pasal, Penghasutan, Ancaman Kekerasan, dan Karantina Kesehatan

Tersangka Demonstran Rumah Mahfud MD Dijerat 3 Pasal, Penghasutan, Ancaman Kekerasan, dan Karantina Kesehatan

Regional
Disindir Bobby soal Banjir, Akhyar: Ibu Kota Negara Tempat Tinggal Presiden Juga Kebanjiran

Disindir Bobby soal Banjir, Akhyar: Ibu Kota Negara Tempat Tinggal Presiden Juga Kebanjiran

Regional
Teriakkan Kata 'Bunuh' di Depan Rumah Mahfud MD, Ini Motif Demonstran yang Jadi Tersangka

Teriakkan Kata "Bunuh" di Depan Rumah Mahfud MD, Ini Motif Demonstran yang Jadi Tersangka

Regional
Fenomena King Kobra Bermunculan di Grobogan, Berukuran Sebetis Orang Dewasa hingga Resahkan Warga

Fenomena King Kobra Bermunculan di Grobogan, Berukuran Sebetis Orang Dewasa hingga Resahkan Warga

Regional
29 Istri Petahana Maju Jadi Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020

29 Istri Petahana Maju Jadi Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020

Regional
Acara Indonesian Scooter Festival Dihentikan Paksa, Berkerumun Tanpa Masker, Dibubarkan dengan Pengeras Suara

Acara Indonesian Scooter Festival Dihentikan Paksa, Berkerumun Tanpa Masker, Dibubarkan dengan Pengeras Suara

Regional
BERITA FOTO: Kota Medan Dikepung Banjir...

BERITA FOTO: Kota Medan Dikepung Banjir...

Regional
[POPULER NUSANTARA] Bermula 8 Siswa Batuk dan Anosmia, Terbongkar 179 Siswa Positif Covid-19 | Fakta Baru Pengepungan Rumah Mahfud MD, Korlap Tak Mau Tanggung Jawab

[POPULER NUSANTARA] Bermula 8 Siswa Batuk dan Anosmia, Terbongkar 179 Siswa Positif Covid-19 | Fakta Baru Pengepungan Rumah Mahfud MD, Korlap Tak Mau Tanggung Jawab

Regional
Fakta Baru Penggerudukan Rumah Mahfud MD, Demonstran Berteriak 'Bunuh' Jadi Tersangka, Polisi Dalami Keterlibatan FPI

Fakta Baru Penggerudukan Rumah Mahfud MD, Demonstran Berteriak "Bunuh" Jadi Tersangka, Polisi Dalami Keterlibatan FPI

Regional
Pemkot Yogyakarta Klaim Sudah Minta Indonesian Scooter Festival Diawasi

Pemkot Yogyakarta Klaim Sudah Minta Indonesian Scooter Festival Diawasi

Regional
Polisi Dalami Keterlibatan FPI Dalam Demonstrasi di Rumah Mahfud MD

Polisi Dalami Keterlibatan FPI Dalam Demonstrasi di Rumah Mahfud MD

Regional
Buat Kerumunan di Yogyakarta, Indonesian Scooter Festival Dibubarkan

Buat Kerumunan di Yogyakarta, Indonesian Scooter Festival Dibubarkan

Regional
Debat Publik Pilkada Surabaya, Kedua Paslon Ungkap Gagasan Jaga Toleransi

Debat Publik Pilkada Surabaya, Kedua Paslon Ungkap Gagasan Jaga Toleransi

Regional
Bertahun-tahun Jembatan Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Bima Nekat Terjang Sungai

Bertahun-tahun Jembatan Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Bima Nekat Terjang Sungai

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X