Mereka menilai, dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) salah sasaran. Pasalnya, beberapa warga miskin justru tidak menjadi peserta program PSKS. Namun, sebaliknya, warga mampu, seperti pengusaha angkutan umum, justru terdaftar menjadi peserta program tersebut.
"Saya ini warga miskin, pekerjaan tidak tetap. Mana anak saya ada yang tidak sekolah gara-gara tidak punya biaya, tetapi saya tidak dapar kartu. Malah pengusaha angkot yang (punya) mobil belasan yang dapat," ujar Lampe, salah seorang warga, Senin.
Sementara itu, pihak pemerintah yang dikonfirmasi terkait aksi protes warga ini mengaku tak tahu tentang pencairan tersebut. Pasalnya, pihaknya hanya berkoordinasi dengan PT Pos untuk pencairan.
"Iya, memang banyak yang salah sasaran. Pendataannya juga kami bingung karena banyak warga saya yang miskin, tetapi tidak dapat. Justru yang ekonominya layak itu yang dapat," kata Baharuddin, kepala desa setempat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.