Beginilah Diskriminasi yang Dialami Penghayat Sunda Wiwitan...

Kompas.com - 14/11/2014, 08:04 WIB
Dewi Kanti, penghayat Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan dokumentasi pribadiDewi Kanti, penghayat Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan
|
EditorGlori K. Wadrianto
KUNINGAN, KOMPAS.com — Bukan hal mudah mempertahankan diri menjadi penghayat Sunda Wiwitan. Selain diskriminasi yang kerap diterima sejak lahir, mereka tak jarang dianggap remeh. Salah satunya dalam hal kartu tanda penduduk (KTP).

Seorang penghayat Sunda Wiwitan, Dewi Kanti Setianingsih (39), menceritakan pengalamannya saat mengurus KTP. Kala itu, tahun 2010, saat masih tinggal di Jakarta, ia berniat mengganti KTP. Dalam KTP sebelumnya, kolom agama diisi tanda setrip (-). Namun, saat KTP-nya yang baru rampung, dia pun kaget sebab di kolom agama dituliskan Islam.

Dewi pun kembali mengajukan pembuatan KTP untuk memperbaiki kolom agama. Lagi-lagi aparat menganggap enteng dan menuliskan agama di luar keyakinan Dewi. "Akhirnya, saya menulis surat ke Lurah Cilandak Jakarta Barat tertanggal 15 Juni 2010 atas kekeliruan yang dilakukan petugas di sana," kata Dewi, kepada Kompas.com belum lama ini.

"Selain surat, saya sertakan bukti hidden camera percakapan saya dengan petugas pembuatan KTP. Setelah itu, baru KTP saya benar, kolom agama dikosongkan. Pokoknya saat itu, dalam empat hari, dicetak tiga KTP atas nama saya," sambung Dewi.

Kejadian lain yang tak kalah menyedihkan adalah ketika Dewi kehilangan dompet. Untuk mengurus KTP dan ATM yang raib bersama dompet tersebut, Dewi mendatangi kepolisian untuk membuat surat kehilangan. Dia pun mulai ditanyai soal identitas diri untuk pengisian formulir surat kehilangan yang sudah menggunakan komputer.

Begitu masuk ke kolom agama, polisi kebingungan. "Saya jawab, agama saya kepercayaan. Polisi bertanya, 'Apa tuh? Gak ada di kolomnya.' Saya meminta untuk dikosongkan dan polisi berkata kalau dikosongkan, suratnya tak bisa dicetak dan enggak bisa dapetin surat kehilangan. Akhirnya, saya bilang, cari kolom agama yang penganutnya sedikit saja. Polisi pun mengisi Khonghucu," ujar Dewi.

Belum lagi ketika berbicara soal PNS. Dewi bercerita, beberapa tahun lalu, adiknya hendak mendaftar PNS secara online. Namun, hal itu urung dilakukan karena dalam formulir itu hanya tercantum agama yang diakui negara.

Sebenarnya, kata Dewi, yang diperjuangkannya selama ini bukan hanya pengakuan dalam selembar KTP. Para penghayat membutuhkan perlindungan tanpa diskriminasi. Jika akan dicantumkan di KTP, semua harus tanpa syarat. Sebab, identitas itu merupakan hak mendasar. Terlebih lagi, Sunda Wiwitan sudah ada sebelum negara ini berdiri.

"Bahkan, leluhur kami ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam membakar semangat nasionalisme lewat budaya, meskipun kami mendapat perlakuan yang tidak mengenakkan sejak zaman Belanda," tutur dia.

Baca juga: Penganut Sunda Wiwitan Tak Bisa Punya Akta Nikah?



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral Buaya 4,5 Meter Dibawa Pakai Buldozer, Gagal Dievakuasi dan Mati karena Aturan Adat

Viral Buaya 4,5 Meter Dibawa Pakai Buldozer, Gagal Dievakuasi dan Mati karena Aturan Adat

Regional
Anggota Polsek Bandara Supadio Pontianak Diperiksa Mabes Polri Terkait Djoko Tjandra

Anggota Polsek Bandara Supadio Pontianak Diperiksa Mabes Polri Terkait Djoko Tjandra

Regional
Pasien Positif Covid-19 Tewas, Loncat dari Lantai 12 Rumah Sakit

Pasien Positif Covid-19 Tewas, Loncat dari Lantai 12 Rumah Sakit

Regional
WN Jepang Jadi Korban Pencurian, Uang 1 Juta Yen Hilang di Penginapan

WN Jepang Jadi Korban Pencurian, Uang 1 Juta Yen Hilang di Penginapan

Regional
Bapak dan Anak Di-'blacklist' karena Daki Gunung Slamet, Ketahuan dari FB

Bapak dan Anak Di-"blacklist" karena Daki Gunung Slamet, Ketahuan dari FB

Regional
Kereta Api Pariwisata Kembali Dioperasikan, Perhatikan Ketentuannya

Kereta Api Pariwisata Kembali Dioperasikan, Perhatikan Ketentuannya

Regional
Kala 'Punakawan' Beraksi di Solo, Ajak Warga Tak Golput

Kala "Punakawan" Beraksi di Solo, Ajak Warga Tak Golput

Regional
Tak Punya 'Smartphone', Siswa SMP Ini Belajar Sendirian di Lab Komputer Sekolah

Tak Punya "Smartphone", Siswa SMP Ini Belajar Sendirian di Lab Komputer Sekolah

Regional
Speedboat Terseret ke Bawah Tongkang Batu Bara, 5 Penumpang Hilang

Speedboat Terseret ke Bawah Tongkang Batu Bara, 5 Penumpang Hilang

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 5 Agustus 2020

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 5 Agustus 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 5 Agustus 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 5 Agustus 2020

Regional
Nekat Daki Gunung Slamet Saat Status Waspada, Bapak dan Anak Ini 'Di-blacklist'

Nekat Daki Gunung Slamet Saat Status Waspada, Bapak dan Anak Ini "Di-blacklist"

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 5 Agustus 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 5 Agustus 2020

Regional
3 Pria Mengaku Polisi Berpangkat AKBP dan Peras Anggota DPRD

3 Pria Mengaku Polisi Berpangkat AKBP dan Peras Anggota DPRD

Regional
Cegah Klaster Perkantoran, ASN Pemkot Ambon Wajib Tes Swab Setiap Bulan

Cegah Klaster Perkantoran, ASN Pemkot Ambon Wajib Tes Swab Setiap Bulan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X