Kompas.com - 23/09/2014, 22:33 WIB
|
EditorFarid Assifa
YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM mendesak DPR dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menunda pengesahan RUU Pilkada. Penundaan perlu dilakukan mengingat kondisi psikologis masyarakat Indonesia yang masih tidak kondusif pasca-Pemilihan Presiden 9 Juli lalu.

Penetapan RUU Pilkada yang dilakukan dengan tergesa-gesa justru dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan bangsa.

“Jangan tergesa-gesa hanya untuk kepentingan kelompok tertentu dan kepentingan jangka pendek, tetapi harus dilakukan berdasar pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta berorientasi pada produk legislasi yang bermartabat,” kata Kepala PPS UGM, Prof Sudjito di kantor PSP UGM, Selasa (23/9/2014).

Lebih lanjut Sudjito mengatakan, PSP merekomendasikan kepada DPR dan Presiden SBY untuk menunda pengesaan RUU Pilkada hingga suasana kebatinan berbangsa dan bernegara kembali kondusif dan harmonis dengan penuh keinsyafan mendasarkan diri pada pancasila.

“Rekomendasi ini sudah kami sampaikan secara langsung ke DPR, Senin (22/9/2014 ) dan diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso. Semoga benar-benar dipertimbangkan,” katanya.

Mengenai polemik tentang pemilihan kepala daerah, apakah dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih DPRD, Sudjito menegaskan, PSP tidak mempermasalahkan selama pemilihan dilakukan sesuai dengan sila ke-4 Pancasila.

“Model pemilu dan pilkada baik langsung maupun tidak langsung secara yuridis filosofis, yuridis normatif, dan yuridis empirik adalah benar selagi berbasis Pancasila terutama sila ke-4,” ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selanjutnya Sudjito juga menilai, Indonesia memang membutuhkan undang-undang baru yang mengatur Pilkada karena undang-undang yang ada saat ini sudah tidak efektif lagi dan memiliki potensi konflik yang tinggi.

“Penyelenggaran pilkada tidak semata-mata mengacu undang-undang maupun kekuasaan legislatif, tetapi lebih pada implementasi karakter Pancasila pada setiap penyelenggara negara. Kalau para penyelenggara tidak punya karakter ini, maka tidak bisa efektif,” urainya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Regional
Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Regional
Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Regional
Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Regional
Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Regional
PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

Regional
Beri Wejangan untuk Arsitek dan Seniman, Kang Emil: Jangan Menua Tanpa Karya dan Inspirasi

Beri Wejangan untuk Arsitek dan Seniman, Kang Emil: Jangan Menua Tanpa Karya dan Inspirasi

Regional
Lewat Aplikasi Sekoper Cinta, Atalia Ridwan Kamil Perluas Jangkauan Belajar Perempuan Jabar

Lewat Aplikasi Sekoper Cinta, Atalia Ridwan Kamil Perluas Jangkauan Belajar Perempuan Jabar

Regional
Ciptakan Integrasi Ekosistem Data, Pemprov Jabar Gagas “Ekosistem Data Jabar”

Ciptakan Integrasi Ekosistem Data, Pemprov Jabar Gagas “Ekosistem Data Jabar”

Regional
Wagub Uu Minta Masyarakat Aktif Kembangkan Potensi Wisata di Desa Jabar

Wagub Uu Minta Masyarakat Aktif Kembangkan Potensi Wisata di Desa Jabar

Regional
Dengarkan Curhat Pekerja Migran, Ganjar Minta Mereka Lapor jika Jadi Korban Pungli

Dengarkan Curhat Pekerja Migran, Ganjar Minta Mereka Lapor jika Jadi Korban Pungli

Regional
Pemprov Jabar Gaet Investor Timur Tengah, Kang Emil: Kami Lakukan lewat Door-to-Door

Pemprov Jabar Gaet Investor Timur Tengah, Kang Emil: Kami Lakukan lewat Door-to-Door

Regional
Pasangan Moka Jabar 2021 Resmi Terpilih, Ridwan Kamil: Semoga Bisa Menjadi Teladan

Pasangan Moka Jabar 2021 Resmi Terpilih, Ridwan Kamil: Semoga Bisa Menjadi Teladan

Regional
Ketua Komisi III DPR Minta Polri Transparan Ungkap Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur

Ketua Komisi III DPR Minta Polri Transparan Ungkap Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur

Regional
Wakil Ketua TP PKK Jabar: Kualitas Pemuda Harus Ditingkatkan lewat Pendidikan

Wakil Ketua TP PKK Jabar: Kualitas Pemuda Harus Ditingkatkan lewat Pendidikan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.