Izin Pemkot Kelola Kebun Binatang Surabaya, Harus Tunggu Proses Hukum

Kompas.com - 12/07/2013, 07:59 WIB
Sejumlah siswa SMP Al Hikmah Surabaya dan petugas memberi makan dua ekor gajah di Kebun Binatang Surabaya, Kamis (26/8/2010). Pemberian makan ini merupakan hadiah bagi para hewan di kebun binatang dan sebagai bentuk keprihatinan atas matinya sejumlah hewan. SURYA/SUGIHARTO Sejumlah siswa SMP Al Hikmah Surabaya dan petugas memberi makan dua ekor gajah di Kebun Binatang Surabaya, Kamis (26/8/2010). Pemberian makan ini merupakan hadiah bagi para hewan di kebun binatang dan sebagai bentuk keprihatinan atas matinya sejumlah hewan.
Penulis Harry Susilo
|
EditorPalupi Annisa Auliani
SURABAYA, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Surabaya masih menunggu izin dari Kementerian Kehutanan untuk mengelola secara penuh Kebun Binatang Surabaya (KBS) melalui perusahaan daerah yang dibentuk. Namun, izin dari Menteri Kehutanan saat ini masih terganjal persoalan hukum.

Pada 2010, Kementerian Kehutanan mencabut izin lembaga konservasi yang dimiliki Perkumpulan Taman Satwa dan Flora Surabaya (PTSFS) karena buruknya pengelolaan KBS. Pengelolaan KBS kemudian dipegang Tim Pengelola Sementara yang berada di bawah Kementerian Kehutanan.

PTSFS lalu menggugat Tim Pengelola Sementara dan Kementerian Kehutanan, karena pencabutan izin itu. Lembaga yang dipimpin Stany Soebakir ini merasa punya jasa terhadap pengembangan KBS.

“Kami masih menunggu putusan terkait banding yang diajukan PTSFS. Setelah ada ketetapan hukumnya, izin baru bisa diproses,” ujar Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Kehutanan Novianto Bambang, di sela rapat pembahasan mengenai KBS di Balaikota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (11/7/2013).

Kendati demikian, upaya Pemkot Surabaya untuk segera mengelola KBS didukung Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan melalui surat Menteri Kehutanan Nomor S.387/Menhut-IV/2013. Surat tertanggal 3 Juli 2013 itu berisi dukungan terhadap permohonan izin lembaga konservasi atas nama Perusahaan Daerah Taman Satwa KBS.

Novianto mengakui, pengelolaan KBS saat ini dapat dilakukan bersama antara Pemkot, Kementerian Kehutanan, Tim Pengelola Sementara KBS, dan akademisi, sembari menunggu penerbitan izin lembaga konservasi. Namun, Pemkot Surabaya harus memenuhi sejumlah syarat lain, yakni menyertakan pengelola teknis yang profesional di bidang konservasi.

Selain itu, Pemkot Surabaya harus memastikan lahan KBS tidak difungsikan untuk kepentingan di luar konservasi. Koordinasi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jatim dan Tim Pengelola Sementara KBS untuk pengelolaan satwa juga mutlak dilakukan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Regional
Kembali Gelar Bubos, Jabar Targetkan 127.000 Warga Dapat Takjil Buka Puasa

Kembali Gelar Bubos, Jabar Targetkan 127.000 Warga Dapat Takjil Buka Puasa

Regional
Jayakan Kembali Kota Lama Kesawan, Walkot Bobby Gandeng BPK2L Semarang

Jayakan Kembali Kota Lama Kesawan, Walkot Bobby Gandeng BPK2L Semarang

Regional
Ketua PWI Sumut Apresiasi Inisiatif Bobby Nasution Ajak Wartawan Berdialog

Ketua PWI Sumut Apresiasi Inisiatif Bobby Nasution Ajak Wartawan Berdialog

Regional
Bobby Nasution Akan Bangun Ruang Wartawan di Balai Kota Medan

Bobby Nasution Akan Bangun Ruang Wartawan di Balai Kota Medan

Regional
Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Regional
Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Regional
Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Regional
Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Regional
Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Regional
Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Regional
Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Regional
Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Regional
Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Regional
Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X