Izin Pemkot Kelola Kebun Binatang Surabaya, Harus Tunggu Proses Hukum

Kompas.com - 12/07/2013, 07:59 WIB
Sejumlah siswa SMP Al Hikmah Surabaya dan petugas memberi makan dua ekor gajah di Kebun Binatang Surabaya, Kamis (26/8/2010). Pemberian makan ini merupakan hadiah bagi para hewan di kebun binatang dan sebagai bentuk keprihatinan atas matinya sejumlah hewan. SURYA/SUGIHARTO Sejumlah siswa SMP Al Hikmah Surabaya dan petugas memberi makan dua ekor gajah di Kebun Binatang Surabaya, Kamis (26/8/2010). Pemberian makan ini merupakan hadiah bagi para hewan di kebun binatang dan sebagai bentuk keprihatinan atas matinya sejumlah hewan.
Penulis Harry Susilo
|
EditorPalupi Annisa Auliani
SURABAYA, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Surabaya masih menunggu izin dari Kementerian Kehutanan untuk mengelola secara penuh Kebun Binatang Surabaya (KBS) melalui perusahaan daerah yang dibentuk. Namun, izin dari Menteri Kehutanan saat ini masih terganjal persoalan hukum.

Pada 2010, Kementerian Kehutanan mencabut izin lembaga konservasi yang dimiliki Perkumpulan Taman Satwa dan Flora Surabaya (PTSFS) karena buruknya pengelolaan KBS. Pengelolaan KBS kemudian dipegang Tim Pengelola Sementara yang berada di bawah Kementerian Kehutanan.

PTSFS lalu menggugat Tim Pengelola Sementara dan Kementerian Kehutanan, karena pencabutan izin itu. Lembaga yang dipimpin Stany Soebakir ini merasa punya jasa terhadap pengembangan KBS.

“Kami masih menunggu putusan terkait banding yang diajukan PTSFS. Setelah ada ketetapan hukumnya, izin baru bisa diproses,” ujar Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Kehutanan Novianto Bambang, di sela rapat pembahasan mengenai KBS di Balaikota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (11/7/2013).

Kendati demikian, upaya Pemkot Surabaya untuk segera mengelola KBS didukung Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan melalui surat Menteri Kehutanan Nomor S.387/Menhut-IV/2013. Surat tertanggal 3 Juli 2013 itu berisi dukungan terhadap permohonan izin lembaga konservasi atas nama Perusahaan Daerah Taman Satwa KBS.

Novianto mengakui, pengelolaan KBS saat ini dapat dilakukan bersama antara Pemkot, Kementerian Kehutanan, Tim Pengelola Sementara KBS, dan akademisi, sembari menunggu penerbitan izin lembaga konservasi. Namun, Pemkot Surabaya harus memenuhi sejumlah syarat lain, yakni menyertakan pengelola teknis yang profesional di bidang konservasi.

Selain itu, Pemkot Surabaya harus memastikan lahan KBS tidak difungsikan untuk kepentingan di luar konservasi. Koordinasi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jatim dan Tim Pengelola Sementara KBS untuk pengelolaan satwa juga mutlak dilakukan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Bocah Tewas Tenggelam, Wagub Sulsel Minta Pengamanan Waduk Nipa-Nipa Ditingkatkan

Tiga Bocah Tewas Tenggelam, Wagub Sulsel Minta Pengamanan Waduk Nipa-Nipa Ditingkatkan

Regional
Gara-gara Benang Layangan, Listrik di Wonogiri Padam 3,5 Jam

Gara-gara Benang Layangan, Listrik di Wonogiri Padam 3,5 Jam

Regional
Tak Pernah Bepergian ke Luar Kota, Nenek 61 Tahun Terkonfirmasi Covid-19, Ini Dugaan Penyebabnya

Tak Pernah Bepergian ke Luar Kota, Nenek 61 Tahun Terkonfirmasi Covid-19, Ini Dugaan Penyebabnya

Regional
Kasus Korupsi, Anggota DPRD Muaro Jambi Divonis 2,5 Tahun Penjara

Kasus Korupsi, Anggota DPRD Muaro Jambi Divonis 2,5 Tahun Penjara

Regional
Polisi Akan Selidiki Dugaan Korupsi Bansos Covid-19 di Bulukumba

Polisi Akan Selidiki Dugaan Korupsi Bansos Covid-19 di Bulukumba

Regional
Pasien Corona di Secapa AD Bandung Tersisa 12 Orang

Pasien Corona di Secapa AD Bandung Tersisa 12 Orang

Regional
Fakta Lengkap Penahanan Jerinx Soal Kasus 'Kacung WHO', Dijerat UU ITE hingga Tanggapan IDI

Fakta Lengkap Penahanan Jerinx Soal Kasus "Kacung WHO", Dijerat UU ITE hingga Tanggapan IDI

Regional
Khofifah dan Risma Duduk Semeja Dengarkan Hasil Survei Penanganan Covid-19 di Jatim

Khofifah dan Risma Duduk Semeja Dengarkan Hasil Survei Penanganan Covid-19 di Jatim

Regional
Detik-detik Tiang Penyangga SUTET Roboh dan Tewaskan 4 Orang di Sumedang

Detik-detik Tiang Penyangga SUTET Roboh dan Tewaskan 4 Orang di Sumedang

Regional
Anggota DPR Usulkan Industri yang Merusak Lingkungan Langsung Didenda

Anggota DPR Usulkan Industri yang Merusak Lingkungan Langsung Didenda

Regional
Kisah Hidup Veteran Tertua di Pematangsiantar, Berjuang hingga Lansia

Kisah Hidup Veteran Tertua di Pematangsiantar, Berjuang hingga Lansia

Regional
Jerinx Jadi Tersangka dan Ditahan, IDI: Kami Apresiasi Langkah Penegak Hukum

Jerinx Jadi Tersangka dan Ditahan, IDI: Kami Apresiasi Langkah Penegak Hukum

Regional
Tak Kenakan Masker dan Bersalaman Saat Hajatan, Tiga Warga Positif Covid-19

Tak Kenakan Masker dan Bersalaman Saat Hajatan, Tiga Warga Positif Covid-19

Regional
Tiang Penyangga Menara SUTET Roboh, 4 Pekerja Tewas

Tiang Penyangga Menara SUTET Roboh, 4 Pekerja Tewas

Regional
[POPULER NUSANTARA] Anggota DPRD Laporkan Anak Gadis ke Polisi | Bupati Agam hingga Jerinx Jadi Tersangka

[POPULER NUSANTARA] Anggota DPRD Laporkan Anak Gadis ke Polisi | Bupati Agam hingga Jerinx Jadi Tersangka

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X