Partai Aceh Sayangkan Pernyataan Panglima TNI, Sebut Perpolitikan Aceh Lebih Kondusif

Juru bicara Partai Aceh Nurzahri menilai, pernyataan itu telah menunjukkan tidak pahamnya Agus soal masalah hukum dan politik di Aceh. 

Apalagi, saat pernyataan ini dilontarkan, kondisi Aceh secara keseluruhan terbilang kondusif. 

"Kami sangat menyayangkan pernyataan ini dikeluarkan persis setelah penetapan pemilu oleh KPU di mana kondisi keamanan di Aceh sangat kondusif. Bahkan, bila dibandingkan dengan kondisi Jakarta yang sampai saat ini masih digempur oleh gelombang protes terkait dengan pengumuman hasil pemilu," kata Nurzahri dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Jumat (22/3/2024).

Mantan kombatan GAM disebut Nurzahri telah mengubur mimpi untuk merdeka dari Indonesia.

Partai Aceh pun dijadikan wadah para mantan kombatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. 

"Kami telah ikhlas menerima perdamaian Helsinki untuk mewujudkan kesejahteraan Aceh di bawah NKRI," ujar Nurzahri. 

Komitmen terhadap Perjanjian Helsinki telah ditunjukkan para mantan kombatan GAM lewat partisipasi dalam beberapa Pilkada yang sudah berlangsung di Aceh.

Nurzahri juga menyebutkan, saat Partai Aceh kalah dalam Pilkada 2019, hasil itu diterima dan diperjuangkan dengan cara-cara konstitusional.

Ketegangan yang sempat terjadi pada 2011 sampai 2012 disebutnya karena polemik aturan antara Aceh dan pusat, bukan konflik antarkandidat.

"Proses pilkada dan pemilu di Aceh telah menunjukkan bagaimana cerdasnya GAM dalam berpolitik sehingga bisa mendominasi perpolitikan lokal di Aceh yang berjalan secara aman dan kondusif bila dibandingkan dengan pilkada atau pemilu di daerah lainnya di provinsi yang ada di Indonesia," jelas Nurzahri.

Atas dasar itu, Nurzahri pun berharap Panglima TNI memandang seluruh partai politik di Indonesia secara adil.

Sebagai informasi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan, Aceh merupakan salah satu provinsi dengan indeks kerawanan tinggi pada Pilkada serentak 2024.

Agus menyebutkan, Aceh memiliki potensi konflik yang besar karena partai lokal di provinsi tersebut disinyalir menjadi wadah aspirasi para eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Partai lokal Aceh disinyalir sebagai wadah untuk mengakomodir aspirasi eks kombatan GAM di mana hal ini dapat menjadi pemicu konflik kepentingan antara bekas kombatan dengan nonkombatan," kata Agus dalam rapat dengan Komisi I DPR, Kamis (21/3/2024).

Agus memperkirakan akan ada konflik horizontal yang terjadi di Aceh bila hasil pilkada tidak memenuhi harapan salah satu kandidat.

Selain itu, TNI juga mencermati upaya menarik perhatian menarik massa di Aceh dengan pengibaran bendera bulan bintang yang identik dengan GAM.

"Apabila hal ini terjadi, tentunya dapat menjadi provokasi massa bagi kelompok lainnya yang perlu antisipasi sejak dini," ujar Agus.

Ia menambahkan, Aceh juga mesti mendapat perhatian karena ada ekslakasi pada masa tenang dan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Dalam masa tenang dan masa pemungutan suara pilpres dan pileg yang lalu, terdapat beberapa kasus di Aceh yang memungkinkan akan terjadi hal yang sama pada pilkada serentak mendatang," kata dia.

Sebagai langkah mitigasi, satuan TNI di wilayah akan memantau gejala intoleransi dan ketidakharmonisan sosial.

Selain itu, TNI juga akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum maupun pihak terkait untuk rencana kontigensi pengamanan pilkada.

"Dan terakhir Satgas Papua dan Aceh lebih aktif melaksanakan pengamanan statis dan mobile dalam rangka melaksanakan pencegahan dini pada potensi ancaman bersenjata," kata Agus.

Agus juga mengungkapkan ada 15 provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi pada Pilkada serentak 2024 mendatang.

Provinsi-provinsi yang dimaksud adalah Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara. Kemudian, 6 provinsi di Pulau Papua, yakni Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.