Mahasiswa, Dosen dan Aktivis di Sumbar Demo Minta DPR Gunakan Hak Angket

Mereka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera melakukan hak angket guna mengusut tuntas dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

"Hari ini kami menyuarakan penyelamatan demokrasi dari kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024 lalu," kata pendemo, Hary Efendi Iskandar kepada wartawan, Rabu (20/3/2024).

Dosen Universitas Andalas Padang itu menegaskan perlunya penyelidikan yang adil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses Pemilu.

Hary menilai pejabat di republik ini telah memperlihatkan praktik politik kekuasaan yang mengesampingkan prinsip-prinsip keadaban (kewarasan, kebenaran, moral dan etika) dalam mengelola negara dan pemerintahan.

Akibatnya menimbulkan tatanan demokrasi dan keadilan di negeri ini terancam runtuh.

"Praktik-praktik politik kekuasaan yang diperankan oleh para pemegang kekuasaan tersebut diantaranya terendus melalui Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2024," kata Hary.

Menurut Hary, masyarakat akademik dan aktivis masyarakat sipil, bersumpah untuk terus berjuang demi terwujudnya negara yang demokratis.

"Kita akan terus berjuang untuk demokrasi. Jangan sampai demokrasi tercabik-cabik akibat ulah oknum pejabat yang haus kepentingan," kata Hary.

Massa yang terdiri dari mahasiswa dan dosen dari berbagai perguruan tinggi di Padang itu, serta aktivis demokrasi datang sekitar pukul 16.00 WIB.

Usai berorasi di depan kantor Gubernur Sumbar jalan Sudirman, mereka kemudian berbuka bersama dan membubarkan diri.