Saat DPUPR Grobogan Desak DPR RI Turun Tangan Atasi Banjir di Wilayahnya...

SEMARANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan meminta agar DPR RI terlibat menangani luapan air di Sungai Lusi. Pasalnya, elevasi atau ketinggian air Sungai Lusi sudah melebihi batasnya, yakni 10,60 meter hingga mengebabkan banjir besar.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Grobogan, Een Endarto dalam Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (20/3/2024).

“Biasanya di pos pemantauan elevasi air Sungai Lusi rata-ratanya di angka 9 meter. Pada tiga minggu lalu itu ketinggian elevasi 10,39 meter. Namun terakhir, kemarin saat kejadian (banjir) kedua, itu sudah di angka 10,60 meter,” ujar Een dalam forum itu.

Een mengungkapkan, pintu air di Sungai Lusi yang selama ini diandalkan tak mampu lagi menampung luapan air. Alhasil, air dari Sungai Lusi meluap hingga menggenangi wilayah setempat.

Kondisi pemicu banjir ini tentu berbeda dengan banjir di Demak karena tanggul jebol di Sungai Wulan. Sedangkan Sungai Lusi tak memiliki tanggul, tapi debit air yang sangat besar itu meluap menyebabkan banjir.

“Pintu air kami sama sekali tidak berfungsi, di kesempatan ini kami sampaikan bahwa Sungai Lusi ini tidak bertanggul, hanya ada di beberapa titik saja,” lanjutnya.

Sejauh ini, pihaknya belum berkomunikasi dengan Kementerian PUPR maupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk mencari solusi terbaik bagi Sungai Lusi.

Dia menilai perlu kajian mendalam untuk mengatasi luapan air di Sungai Lusi. Namun, pihaknya mendorong pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk pembuatan tanggul atau parapet di Sungai Lusi.

“Kami mengharapkan Kali Lusi bisa ditangani semaksimal mungkin, khususnya mungkin dalam waktu dekat pembangunan parapet atau pembuatan tanggul. Itu memungkinkan bisa melindungi Kota Purwodadi dan Grobogan secara keseluruhan,” terangnya. 

Mengingat pembangunan tanggul maupun parapet membutuhkan biaya yang tak sedikit, dia berharap pemerintah pusat turun tangan dalam mengatasi banjir ini.

“Misalnya pembangunan parapet kanan-kiri di Sungai Lusi. Karena panjangnya, biayanya pun luar biasa besar, jadi itu tidak memungkinkan,” tegasnya.

DPUPR Grobogan pernah menginventarisir beberapa kerusakan di sepanjang Sungai Lusi pada November 2023. Alhasil, butuh anggaran hingga ratusan miliar untuk melakukan perbaikan infrastruktur Sungai Lusi.

“Butuh anggaran ratusan miliar, bahkan itu belum bisa menyelesaikan beberapa poin penting yang harus mendapatkan penanganan segera, khususnya di Sungai Lusi,” lanjutnya.

Selain membuat parapet atau tanggul, dia juga mendorong normalisasi sungai. Namun pihaknya belum menemukan lokasi untuk pembuangan sedimen dari Sungai Lusi tersebut.

“Atau yang paling ideal adalah normalisasi. Cuma normalidasi dengan material sungai yang begitu banyak, kami harus berpikir perpindahan material itu mau ke mana? Materialnya berupa sedimen,” pungkasnya. 

Untuk diketahui, banjir kembali mengepung Grobogan dan Demak usai hujan lebat di Jateng sepekan terakhir yang menimbulkan luapan air di Sungai Lusi dan tanggul jebol di Sungai Wulan. Alhasil puluhan ribu warga mengungsi dari rumahnya.