Sidang Pleno di KPU Lombok Barat Memanas, Ketua KPU Berkali-kali Pegang Kepala

Dari 10 kecamatan, tersisa Kecamatan Sekotong yang plenonya alot serta diwarnai protes dari sejumlah saksi partai politik.

Yang menyita perhatian adalah ketika saksi Partai Gerindra membeberkan kecurangan berupa pencurian suara yang dilakukan di 79 dari 227 TPS di Kecamatan Sekotong.

Gerindra menemukan adanya kejanggalan berupa perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada semua tingkatan pemilihan, mulai dari Pilpres, DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten.

"Apa yang ditemukan? Yang ditemukan adalah pengguna suara dari DPT berbeda pada semua tingkat (Pilpres, DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten). Mestinya jumlah DPT-nya sama, kalau normal, misalnya yang terdaftar dalam DPT dapat 5 surat suara. Yang akan dia coblos akan ada 5 suara. Ini ada indikasi kecurangan kami kehilangan 600 suara lebih," kata Tim Pemantau Pemilu DPP Gerindra, Alexander Koloai Narwada.

Dia mengatakan hal ini telah dilaporkan pada Bawaslu Lombok Barat, dan tak ada cara lain untuk mengatasi kecurangan dan mengembalikan suara yang dicuri dengan membuka kembali kotak suara dan menghitung ulang model C.

Bukan hanya Gerindra yang kehilangan suara tetapi juga partai lain. Alexader mengatakan, hasil rekapitulasi tidak bisa ditandatangani kalau jumlah suara tidak sama dengan DPT pada semua tingkatan pemilihan.

"Semestinya jumlah DPT masing-masing tingkatan pemilihan tidak mungkin berbeda, dan ini tidak bisa salah input, kalau sampai ini disahkan kita akan laporkan semua komisioner dan Bawaslu karena mengesahkan hal yang tidak benar," ancamnya.

Tidak hanya saksi Partai Gerindra yang keberatan atas rekapitulasi PPK Sekotong tetapi sejumlah saksi partai lainnya seperti Nasdem juga sama. Ia juga mengaku kehilangan suara di Kecamatan Sekotong.

Awalnya perdebatan para saksi bisa ditepis KPU dengan mengacu pada D hasil atau hitungan di tingkat kecamatan, bukan lagi C hasil atau penghitungan di tingkat TPS.

Begitu saksi Partai Gerindra memprotes dan keberatan, sidang pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara itu berlangsung tegang dengan perdebatan yang alot, hingga akhirnya sidang diskor sementara. 

Sidang pleno diskor

Ketua KPU Lombok Barat berkali-kali memegang kepalanya dan tampak kelelahan serta meninggalkan ruang sidang. Sidang yang dimulai pukul 21.30 Wita itu diskor atau ditunda sementara hingga pukul 01.00 Wita.

Di luar ruang rapat pleno, berdasarkan pantauan Kompas.com, sejumlah orang yang diduga pendukung caleg dan beberapa di antaranya juga caleg sejumlah parpol berdiri saling berhadap-hadapan di lorong ruang rekapitulasi yang dijaga ketat aparat.

Kecamatan Sekotong menjadi sorotan, karena adanya dugaan kecurangan berupa pencurian suara. Dugaan kecurangan telah dilaporkan 6 pimpinan partai politik di NTB, seperti PAN, PPP, Demokrat, PDI-P, PKS dan Gerindra. Keenam parpol menduga adanya pencurian hasil atau suara partai maupun caleg secara besar-besaran, sehingga banyak parpol yang suara partai dan calegnya nol.

Pada pembacaan rekapitulasi penghitungan hasil pemilu, angka nol paling banyak dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Sekotong. Bagi sejumlah saksi parpol, hal tersebut tidak wajar.

Misalnya Partai Perindo, mulai dari suara partai dan semua calegnya mendapatkan suara nol.

Ketika skor dicabut, situasi kembali memanas hingga akhirnya pukul 03.00 wita rekapitulasi ditunda dan kembali dimulai Jumat (1/3/2025).

Ketua KPU Lombok Barat Lalu Rudi Iskandar tidak bisa menjawab pertanyaan Kompas.com terkait keberatan saksi Partai Gerindra.

"Untuk menjawab ini saya butuh mikir, buntu saya ini. Pelaksanaan hari ini lancar-lancar saja kecuali Sekotong, kan pertanyaan sudah direkam kan, dan perlu lagi saya ulas, makasih ya," katanya menghindari wartawan dengan alasan kelelahan.

Rudi juga membantah sudah menghubungi KPU RI untuk meminta pertimbangan saat skor sidang pleno.

Sebanyak 170 personel aparat kepolisian diterjunkan untuk mengamankan rekapitulasi KPU Lombok Barat di Hotel Jayakarta Senggigi, Lombok Barat.

Aparat juga mengantisipasi pergerakan massa yang memprotes dugaan kecurangan di Kecamatan Sekotong untuk kepentingan sejumlah caleg dan partai tertentu.

Sejumlah orang tanpa kartu pengenal KPU dan undangan KPU terlihat di depan ruang rekapitulasi. Mereka diduga pendukung caleg dan sejumlah partai yang berkompetisi dalam Pemilu 2024.